BANDAR post - Teka-teki 400 ribu amplop berisikan uang pecahan 50 ribu dan 20 ribu mulai terkuak. Setelah sebelumnya KPK membuka ratusan kardus berisikan ribuan amplop tersebut, sesuai dengan dugaan sebelumnya bahwa benar ada cap jempol di setiap amplop yang rencananya akan disebar saat serangan fajar pada Pemilu 2019.

Bowo Sidik Pangarso politisi dari Golkar yang sudah ditetapkan tersangka  memberi pengakuan mengejutkan usai diperiksa di KPK hari ini (9/4), mengatakan bahwa itu atas perintah dari Nusron Wahid. Ketika ditanya awak media, apakah uang itu diperuntukkan untuk Pilpres atau Pileg. Bowo tidak mau menjelaskan lebih lanjut, meski sempat mengatakan ia diperintah Partai Golkar yang notabene pendukung pasangan  01. 

Menarik kita cermati dari perkembangan kasus OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu bahwa kasus ini bukan tindak suap semata yang dilakukan perusahaan swasta dalam bidang perkapalan kepada beberapa politisi, tapi lebih dari itu adalah suatu fakta adanya kejahatan yang lebih serius dalam penegakan hukum pidana Pemilu.

Oleh karena itu, demi penegakan hukum yang bersifat profetik maka kasus ini harus diungkap secara terang dan jelas. 

Nusron Wahid harus segera diperiksa  oleh KPK dan bila terbukti Nusron yang memerintahkan untuk menyiapkan ribuan amplop tersebut maka harus dijerat juga sebagai pihak yang turut serta.

Selain itu, Nusron Wahid juga harus diperiksa   oleh Bawaslu RI karena ada bukti permulaan adanya praktek politik uang yang sistematis yang diduga untuk memenangkan pasangan Capres tertentu 

Bawaslu RI Tidak boleh ragu untuk memprosesnya tanpa pandang bulu, jangan mau lagi diintervensi kewenangannya untuk menjalankan tugas sesuai UU Pemilu.

Bila terbukti adanya praktik politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan tertentu maka sesuai UU Pemilu, pasangan Capres dan Cawapres tersebut bisa didiskualifikasi dari pencalonannya.

Gufroni, SH.,MH

Sumber: Konten Islam

BANDARpost – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak masalah jika UU Anti-Terorisme ingin diterapkan untuk pembuat informasi bohong alias hoax.
Sebab bagi BPN sendiri menolak keras penyebaran hoax dan kampanye hitam.
“Makanya harapan kita kalau itu diterapkan silakan saja,” ujar Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis malam (21/3).

Meski begitu, Andre meminta dalam penerapannya adil dan tidak pandang bulu. Misalnya untuk menjerat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dan anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, M. Romahurmuziy (Romi).
Keduanya, kata Andre, sudah menuduh pendukung Prabowo berasal dari kalangan yang ingin Indonesia menjadi negara berlandaskan khilafah.
“Saya tanya Pak Wiranto berani nggak menerapkan undang-undang itu kepada pelaku yang saya sebutkan tadi? Jadi sekali lagi jangan hukum tajam ke pendukung Prabowo tapi tumpul ke pendukung Jokowi. Jadi kalau Wiranto bisa jawab itu, sama. Silakan, monggo laksanakan, tapi kalau tidak ada, menggali lubang kubur sendiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Romi pernah menyatakan semua eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul di kubu Prabowo. Dia bahkan menyatakan kalau satu-satunya alasan mereka bergabung hanya karena ingin dihidupkan kembali jika nanti Prabowo-Sandi menang.
Sementara itu Said Aqil terang-terangan menuding kubu paslon 02 berisikan kelompok radikal, ekstremis dan teroris. Atas pernyataannya itu, Said Aqiltelah dilaporkan Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) ke Bareskrim Polri.
Said Aqil dilaporkan atas dugaan melanggar UU ITE Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 156 KUHP. [rmol]

BANDARpost – Tersangka dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) M. Romhahurmuziy alias Romi agaknya tidak menampik terjadi dugaan suap pengisian jabatan untuk rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Namun, Romi mengaku bukan pada kapasitas dan memiliki peran jika dikait-kaitkan dengan jual beli jabatan rektor perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenag.
“Saya punya kewenangan enggak? Itu saja pertanyaannya,” kata Romi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (22/3).
Romi melanjutkan bantahannya bahwa dirinya tidak dalam kapasitas tersebut untuk melakukan jual beli jabatan rektor yang disebut-sebut dengan mahar miliaran rupiah. Dia mengaku bahwa dirinya hanya anggota Komisi IX DPR.

“Apakah Romi, Romahurmuziy, anggota komisi keuangan DPR, punya kewenangan untuk menentukan seseorang duduk atau tidak?” bantahnya.
Lebih lanjut, dia seolah memberi sinyal bahwa suap jual beli rektor mungkin saja ada. Hal itu diisyaratkan Romi saat ditanya dugaan keterlibatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Silakan jawab sendiri,” tukasnya.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, KPK selalu terbuka untuk siapapun yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk indikasi jual beli rektor. Jika informasi yang diberikan valid, maka KPK akan menelusuri kasus tersebut.
“Jadi prinsip dasarnya pengaduan masyarkat ini terbuka, bagi masyarakat berikan informasi kepada KPK,” kata Febri.

10Berita - Dampak maraknya pelaporan karena merasa tersinggung dengan adanya perangkut hukum UU ITE, membuat tatanan sosial masyarakat Indonesia semakin amburadul.

Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi politik, Hendri Satrio dalam diskusi publik di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (20/3).

"Komunikasi yang paling baik adalah komunikasi tatap muka, kalau online di sana enggak ada gesture, enggak ada mimik dan emosi. Pelaporan itu akhirnya hanya eksistensi yang dibekingi dengan kepentingan politik," ucap Hendri.

Jelang Pilpres 2019 ini yang terbelah jadi dua kubu, situasi itu semakin akut sesama di antara masing-masing pendukung.

"Kelompok Jokowi melapor kelompok Prabowo, kelompok Prabowo juga sebaliknya melapor," terangnya.

Hendri pun mencontohkan kasus yang menimpa Ahmad Dhani dan Rocky Gerung akibat akun medsosnya serta ujarannya yang dianggap menebar kebencian. Menurutnya sang pelapor dianggap memanfaatkan UU ITE ini untuk tujuan eksistensi dan kepentingan politiknya.

"Misalnya kalau Mas Rocky bilang kitab suci itu fiksi itu kan tidak yah bertele-tele si pelapor yang tidak senang dengan kata-katanya Mas Rocky itu bertanya saja langsung maksudnya apa sih," seloroh akademi Universitas Paramadina itu.

sumber: rmol

BANDARpost - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan bahwa kalangan yang menjadi penyebar berita bohong atau hoax menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, akan dijerat Undang-undang Terorisme.

Menurut mantan Panglima TNI ini, penyebaran hoax bisa pula dikategorikan sebagai teror psikologis karena membuat masyarakat merasa ketakutan karena berita bohong yang mereka buat.

"Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah terorisme. Maka tentu kita gunakan Undang-undang Terorisme," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

Wiranto menyampaikan, di luar konteks Pemilu, ancaman pidana terhadap para pembuat dan penyebar hoax juga ada di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hanya, penyebaran hoax yang menimbulkan rasa takut di masyarakat menjelang Pemilu, dengan sendirinya juga bisa dikategorikan sebagai bentuk teror.

"Hoax ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang nonfisik," ujar Wiranto.

Wiranto meminta aparat pertahanan dan keamanan di seluruh Indonesia menggunakan cara berpikir itu dalam menyelesaikan persoalan hoax jelang Pemilu. Sebabnya, pemerintah ingin memastikan hajatan demokrasi lima tahunan yang akan digelar kurang dari satu bulan lagi itu lancar.

"Saya minta kan tadi, agar aparat keamanan waspada hal ini. Tangkap saja yang menyebarkan hoax, yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, karena mereka itu meneror masyarakat, membuat ketakutan masyarakat," ujar Wiranto.

sumber: viva

BANDARpost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita laptop dari kediaman kader PPP Romahurmuziy alias Romi saat dilakukan penggeledahan. Dalam laptop tersebut ditemukan bukti-bukti kuat terkait keterlibatan pihak lain.

Demikian disampaikan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (19/3).

"Jadi kemarin selain di kantor Kementerian Agama dan kantor DPP PPP, KPK juga melakukan penggeledahan sampe malam hari di rumah tersangka RMY di daerah Condet, dari sana disita ada salah satu laptop," ungkap Febri.
Road To Senayan

Namun KPK belum merinci jenis laptop yang disita tersebut merek dan tipe laptop seperti apa. Hanya saja penyidik KPK menduga kuat bahwa file dokumen dalam laptop tersebut erat kaitannya dengan penanganan perkara suap jual beli jabatan di Kemenag.

"Laptop ya nanti akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti relevan terkait barang-barang tersebut," kata Febri.

Lebih lanjut, Febri memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan perkara suap di lingkungan Kementerian Agama ini yang melibatkan banyak pihak.

"Ya baru satu rumah tersangka yang kami geledah. Nanti lokasi penggeledahan berikutnya. Yang pasti sampai saat ini ada 4 lokasi yang digeledah, 3 di Jakarta dan 1 di Jawa Timur," demikian Febri.

sumber: rmol

BANDARpost -Presiden Joko Widodo enggan mengomentari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jokowi beralasan, penyelidikan KPK terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama saat ini masih berproses.

"Saya enggak mau komentar, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi saya enggak mau komentar ya," kata Jokowi usai menghadiri rakornas Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Jokowi menegaskan bahwa penyelidikan kasus yang juga telah menjerat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy ini adalah kewenangan KPK. Oleh karena itu ia tidak akan ikut campur.

"Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini," kata dia.

KPK menyita uang dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah saat menggeledah ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Menteri Agama Diintervensi PPP, Ini Kata Wapres Kalla

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik menyita uang sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS.

"Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja Menteri Agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019) siang.

Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan uang ratusan juta rupiah yang disita KPK dari ruangan Lukman adalah uang honor. Honor tersebut tidak berkaitan dengan kasus jual beli jabatan yang sedang diusut KPK.

"Kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara, narasumber, itu kan ada honornya semua," ujar Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

sumber: kompas

BANDARpost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Pemanggilan terhadap Lukman juga untuk mendalami penemuan uang ratusan juta di ruang kerjanya.

"Kemungkinan (pemanggilan Lukman) itu terbuka, ya, sepanjang dibutuhkan oleh penyidikan. Apalagi juga ada beberapa dokumen dan uang yang di amankan atau disita dari ruangan Menteri Agama hari ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Namun, dia masih belum mengetahui kapan penyidik lembaga antirasuah mengklarifikasi uang ratusan juta kepada Menag Lukman. Hal tersebut menurut Febri tergantung pada kebutuhan tim penyidik.

"Nanti baru diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya," jelasnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama (Menang) Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut dalam bentuk Dollar dan Rupiah.

"Kami temukan kemudian disita juga dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar dengan nilai seratusan juta rupiah," kata Febri.

Febri mengatakan, lembaga antirasuah akan mendalami penemuan uang tersebut. Namun Febri memastikan bahwa penggeledahan dilakukan lantaran diduga terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.

"Semua bukti yang disita, apakah dokumen ataupun uang atau barang bukti elektronik atau bukti-bukti apapun itu disita karena diduga terkait dengan penanganan perkara dan dibutuhkan untuk mendukung proses pembuktian," kata Febri.

Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Selain Romahurmuziy KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).

sumber: merdeka

BANDARpost, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy alias Romi mengungkapkan, telah mengamankan ratusan juta rupiah.
Uang ratusan juta tersebut, jelas KPK, berhubunhan dengan dugaan transaksi terkait pengisian jabatan di Kemenag yang disebut-sebut melibatkan Romi.

“Untuk uang yang diamankan sekitar seratusan juta. Ini di luar dugaan penerimaan sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019) dini hari.
Febri menjelaskan, dugaan transaksi soal pengisian jabatan di Kemenag tersebut diduga telah dilakukan berulang kali.
Uang ratusan juta yang diamankan KPK ini, lanjut Febri, tidak termasuk dana yang diberikan dalam kasus-kasus sebelumnya.
Berkenaan dengan kronologis OTT maupun status Romi beserta lima orang lainnya yang turut diamankan dari unsur pejabat kemenag dan pihak swasta, akan diumumkan pada konferensi pers pada Sabtu (16/3) siang nanti.

Rencananya, Febri melanjutkan, konferensi pers itu akam dimanfaatkan untuk mengumumkan hasil kegiatan tangkap tangan kemarin dari rangkaian fakta-fakta yang sudah terang.
“Selengkapnya akan diuraikan saat konferensi pers pukul 11.00 WIB,” tutup Febri. []
SUMBER: REPUBLIKA

BANDARpost,JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo angkat bicara perihal ditetapkannya Caleg PAN DPRD DKI Jakarta, Nurhasanudin sebagai tersangka tindak pidana pelanggaran pemilu.
Dradjad merasa bahwa penegak hukum sangat galak terhadap calegnya dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
BACA JUGA: Puji Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi, Habib Rizieq: Makin Diancam, Makin Lantang!
“Saya merasa penegak hukum benar-benar galak terhadap caleg PAN atau caleg parpol lain pendukung Prabowo-Sandi. Sementara pihak lain yang jelas-jelas membagi bingkisan bahkan uang, bisa melenggang kangkung,” kata Dradjad, pada Kamis (14/3/2019).

Dradjad meminta caleg lainnya mengambil hikmah dari kejadian ini, termasuk apa yang dialami dua caleg PAN lainnya, Mandala Shoji dan Lucky Andriani.
“Semua caleg PAN agar super-hati-hati sekarang. Selalu ingatkan diri sendiri bahwa di setiap acara akan ada penyusup yang mencari-cari kesalahan kita. Jika tidak, energi caleg PAN akan habis menghadapi ulah oknum penegak hukum tersebut,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo: Percuma Punya Gelar, tapi Kepintarannya bukan Untuk Rakyat
Sebelumnya, Nurhasanudin, ditetapkan sebagai tersangka karena berkampanye di sebuah musala di Cilincing, Jakarta Utara.

“Penyidik menyimpulkan Nurhasanudin bersama pelaksana kampanye Syaiful Bachri melakukan kegiatan kampanye di Musala Qurotul’ Ain, Cilincing, Jakarta Utara. Ada pembagian kalender dan kerudung,” ujar Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara, Benny Sabdo, pada Rabu (13/3/2019). []


SUMBER: DETIKNEWS

BANDARpost- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut penghentian kasus video 15 camat di Makassar yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf oleh Bawaslu tidak masuk akal. BPN menilai penghentian kasus ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke penyelenggara pemilu.

"Saya agak kaget karena jelas-jelas di video itu kan camat, apalagi berseragam, itu kan melakukan deklarasi dukungan, ya. Saya enggak habis pikir kenapa itu dianggap gak melanggar," kata Sekretaris BPN Hanafi Rais di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3).

Hanafi menyebutkan, penghentian kasus ini masih menjadi pertanyaan besar bagi BPN. Ia pun menilai kasus ini bakal menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat yang melihat kinerja dan netralitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu.

"Selama ini kita mencoba percaya dengan para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dan kalau sudah dengan kasat mata dan di nalar biasa saja itu masuk pelanggaran terkait dengan jabatan aktif melakukan dukungan, tidak cuti segala, itu kan tentu sudah tidak masuk di akal kita," kata dia.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menganggap, masyarakat bakal melihat keberpihakan penyelenggara pemilu pada paslon tertentu. Dengan demikian, kata Hanafi, lama kelamaan masyarakat akan memberikan penghakiman dengan memberikan dukungan kepada pihak yang dianggap dicurangi.

"Kalau itu dibiarkan terus, masyarakat mungkin sekarang, ya, tidak bisa marah dalam arti vulgar, tetapi saya kira lama kelamaan mereka akan kecewa dan saya meyakini masyarakat akan memberi hukuman pada mereka yang curang di bilik suara nanti dengan memilih Prabowo-Sandi," kata Hanafi.

Bawaslu Sulawesi Selatan telah memutuskan 15 camat se-Makassar tidak melakukan pelanggaran pidana pemilu terkait dengan video viral dugaan kampanye salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Ke-15 camat itu sebelumnya dilaporkan atas dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf.

"Setelah dilakukan, telah kami mengambil kesimpulan bahwa camat yang dilaporkan itu tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Laporan tersebut kami nilai tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan ke tahap penyidikan," sebut Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi di Makassar, Senin (11/3).

sumber: republika

Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: facebook.com/KONTENISLAMCOM

Demokrat: Ada Ketum Parpol Tersangka, Setelah Dukung Jokowi Kasus Lenyap


diskusi soal hukum di media center prabowo. ©2019 Merdeka.com/nur habibie

BANDARpost - Hukum harusnya menjadi panglima di negeri ini. Tanpa hukum, ketertiban dan keadilan mustahil tercipta. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan kekuasaannya.

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, di era pemerintahan Joko Widodo, hukum tak lagi menjadi panglima di Indonesia. Karena, kini hukum justru telah menjadi alat kekuasaan untuk memenjarakan rakyat.

"Kenapa sekarang isu ketidakadilan muncul? Penyebabnya ternyata hukum sekarang tidak lagi dipergunakan untuk mengatur supaya baik. Tapi rezim ini menggunakan hukum untuk memenjarakan rakyat, dimanfaatkan untuk mengunci mulut-mulut orang yang kritis kepada kekuasaan," kata Ferdinand dalam acara Pojok Jubir 'Kemanakah Keadilan Hukum di Negeri Ini?' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (4/2).

Tak hanya digunakan untuk memenjarakan sosok yang kritis terhadap kekuasaan saja, lanjut Ferdinand, rezim ini juga menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi kawan.

"Kita lihat ada ketum parpol yang sudah dapat gelar tersangka atas tuduhan mengancam. Kasus itu bergulir dan kemudian lenyap setelah yang bersangkutan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Inilah yang kita duga bagian dari obstruction of justice," ujarnya.

Diketahui, pada 23 Juni 2017 lalu, polisi menetapkan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka. Bos MNC Grup itu jadi tersangka atas kasus ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Hary Tanoe juga sempat terbelit kasus mobile 8 di Kejaksaan. Dalam kasus itu, Hary sudah sempat dipanggil sebagai saksi beberapa kali.

Dalam rapat di Komisi III DPR 23 Januari 2019 lalu, Jaksa Agung Prasetyo pernah ditanya tentang perkembangan kasus itu. Prasetyo menegaskan, kasus itu tetap lanjut meskipun butuh pendalaman.

"Mengenai kasus Hary Tanoe berkaitan dengan Mobile 8, ini masih dalam proses penanganan dan memang di sini memerlukan satu pendalaman dan tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak," kata Prasetyo.

"Kasus ini tetap jalan, kita tidak pernah hentikan kasus ini. Hanya penanganan perlu waktu karena yang kita hadapi adalah hal berkaitan dengan perhitungan dan sebagainya, berkaitan dengan kerugian negara dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak pajak tentang besaran dan kepastian jumlah pajak yang dituduhkan pengusaha ini," jelas Prasetyo.

(mdk/rnd)

Sumber: Merdeka.com

BANDARpost – Yusuf Mansur dipolisikan dua warga ke Polda DIY terkait kasus dugaan penipuan investasi. Laporan itu saat ini telah naik ke tahap penyidikan.
“Dua kilen kami, atas nama Pak Roso Wahono warga Klaten dan Bu Yuni Hastuti warga Bantul, melaporkan Yusuf Mansur ke Polda DIY soal dugaan penipuan investasi,” kata kuasa hukum pelapor, Sudarso Arief, Rabu (6/3/2019).
Berawal tahun 2012 silam, Roso dan Yuni masing-masing menginvestasikan uang Rp 12 juta setelah tergiur penawaran investasi yang dipromosikan Yusuf Mansur melalui internet. Uang itu disetor melalui sebuah ATM di wilayah Kota Yogya.

“Klien kami ditawari investasi pembangunan kondotel di Jalan Magelang, Sleman,” jelas Sudarso.
Namun hingga tahun 2013, tidak ada tindak lanjut dari investasi yang dijanjikan itu. Keduanya sudah mencoba minta penjelasan dari pihak Yusuf Mansur namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.



Sumber: Eramuslim

Bupati Cantik Chusnunia Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Rp95 Miliar

Buntut Panjang Ajak 3.000 Kades Teriak 'Jokowi', Mendagri Tjahjo Kumolo Dilaporkan ke Bawaslu




BANDARpost  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tindakannya meminta 3.000 kepala desa untuk meneriakkan nama Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dilakukannya pada acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019

Advokat Nusantara, pihak yang melaporkan Tjahjo ke Bawaslu. Mereka menduga, ia menggunakan jabatan sebagai Mendagri untuk menguntungkan Jokowi di Pilpres 2019. "Bahwa dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan dan/ atau mengadakan kegiatan yang meliputi seruan, ajakan, imbauan, seruan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu selama masa kampanye," tulis anggota Advokat Nusantara, Dahlan Pido dalam keterangannya, seperti dikutip dari CNN Indonesia.


Dalam laporannya, Advokat Nusantara menyerahkan beberapa tangkapan layar pemberitaan dan rekaman soal pernyataan Tjahjo sebagai barang bukti. Tjahjo dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pasal tersebut mengatur pejabat tidak boleh menggunakan posisinya untuk memberi keuntungan kepada kandidat. Pelanggarnya dapat diancam denda Rp 36 juta dan kurungan maksimal 3 tahun penjara.



Selain itu, Dahlan menyebutkan bahwa pernyataan Tjahajo terkait dana desa ada karena Jokowi merupakan penggiringan opini kepada para perangkat desa. Pernyataan tersebut juga dinilai menyesatkan lantaran dana desa bukan berasal dari Jokowi melainkan anggaran negara.

"Padahal Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Negara dan bukan Jokowi sebagai pribadi ataupun sebagai Presiden, namun merupakan dana dari APBN yang merupakan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa," katanya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi meminta agar Tjahjo dan juga jajaran menteri lainnya mematuhi batasan kampanye bagi para aparat negara. Pramono menyampaikan bahwa jika memang seorang menteri harus terlibat dalam kampanye, tetap harus berpegang teguh pada ketentuan yang sudah ada.

Tjahajo meminta para kepala desa dan badan musyawarah untuk berdiri. Saat ia meneriakkan "dana desa" para hadirin diminta untuk menjawabnya dengan meneriakkan "Jokowi".

"Terima kasih Pak Jokowi," kata Tjahjo di Jakarta Utara, Rabu (20/2). "Tolong untuk kepala desa dan badan musyawarah desa berdiri. Kalau saya teriak dana desa, Pak Jokowi."

Ia mengingatkan bahwa dana desa ada berkat kebijakan yang dibuat oleh Jokowi. "Ingat ya anggaran dana desa itu karena ada Presiden Jokowi," imbuh Tjahjo.

Sumber : UC News