BANDAR post: POLITIK

Hot

Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 Januari 2020

Pilkada Lampung Tengah, Koalisi Pilgub Bakal Terjadi?

09 Januari 0

Pilkada Lampung Tengah, Koalisi Pilgub Bakal Terjadi?

Foto: ilustrasi
BANDARpost,BANDARLAMPUNG-Nampaknya Koalisi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2019 silam bakal terjadi di pilkada Lampung Tengah (Lamteng). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal berkoalisi dengan partai Nasional Demokrasi (Nasdem).
Kabar yang beredar, sudah ada pembahasan ditingkat petinggi kedua partai untuk berkoalisi. Nasdem sendiri mengusulkan Nesi Mustafa untuk menjadi calon bupati, sedangkan wakilnya diminta dari PKS.
Namun, PKS sendiri masih belum menentukan sikap untuk berkoalisi dengan Nasdem. Sebab golkar pun mengincar PKS untuk berkoalisi.
Mufti Salim Ketua DPW PKS mengakui, untuk pilkada Lampung Tengah, untuk berkoalisi PKSsudah mengerucutkan dua partai Golkar danNasdem.
"Untuk koalisi di Lampung Tengah kami sudah kerucutkan menjadi dua partai, Golkar menjadi pengusung Musa Ahmad - Ardito, dan Nasdemmengajukan Nesi. Keduanya masih fifty fifty (50:50)," kata dia, Rabu (8/1/2019).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, saat ini PKS masih dalam tahap menghitung peluang menang menjadi pengusung atau menjadi pendamping Nesy Mustafa.
"Saat ini kami sedang menghitung besar kemaslahatan diantara keduanya. Menjadi mengusung atau mendampingi," kata dia.
Namun jika ketika diberi pilihan menjadi pengusung atau mendampingi. PKS memilih menjadi mendampingi.
"Kalau diberikan opsi kita lebih memilih mendampingi. Namun jika lebih condong ke Nesi dari pada Musa tidak," kata dia.(BOWO)
Sumber: suarapedia
Read More

Senin, 30 Desember 2019

Pilwabup Lamteng Dinilai Cacat, Gubernur Lampung Diminta Turunkan Tim Verifikasi

30 Desember 0
Pilwabup Lamteng Dinilai Cacat, Gubernur Lampung Diminta Turunkan Tim Verifikasi



Wilanda | Foto: Istimewa

BANDARpost,Lampung Tengah - Meski DPRD Lampung Tengah sudah menetapkan Anang Hendra Setiawan sebagai wakil bupati sisa masa jabatan 2015-2020, namun elemen masyarakat di kabupaten itu tetap sangsi dengan proses pemilihan yang berlangsung.

Alasannya karena proses dan tahapan yang dilalui dinilai cacat hukum atau maladministrasi.

Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi (ARPD) salah satunya. Organisasi itu menilai DPRD Lamteng telah melangkahi sejumlah peraturan dan undang-undang, dalam proses pemilihan wakil bupati melalui mekanisme DPRD.

Ketua ARPD, Wilanda Rizki menyatakan, pihaknya meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk menunda proses hasil dari Pilwabup Lamteng lalu di tingkat provinsi.

"Kami juga berharap gubernur menurunkan tim verifikasi untuk mengecek ulang tahapan dan mekanisme Pilwabup Lamteng tidak cacat prosedural dan legal secara hukum," ujarnya, Minggu, 29 Desember 2019.

Selain itu, Wilanda menilai mekanisme pemilihan wakil bupati Lampung Tengah ditengarai penuh dengan polemik.

Hal itu dapat dilihat dengan sikap walk out Fraksi PKS dalam pemungutan suara di gedung DPRD Lamteng beberapa waktu lalu.

"Ada hal yang tak wajar dalam mekanisme (pemilihan wakil bupati) tersebut. Jika dilihat pada Pilbup 2015 lalu, PKS salah satu pengusung paslon Mustafa - Loekman. Tapi mengapa harus walk out saat itu, dan tidak mengikuti proses pemilihan," terang Wilanda.

Dengan sikap walk out Fraksi PKS, Wilanda menilai dalam mekanisme pemilihan wakil bupati yang diikuti 29 dari 50 anggota DPRD Lamteng itu, ada sesuatu yang tak beres.

"Saah satunya, belum terselesaikannya rekomendasi (nama calon wabup) oleh DPP dalam tubuh internal (partai) koalisi pengusung Mustafa-Loekman," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menilai supaya proses pemilihan tersebut harus di-rechecking secara administras. Bahkan bila perlu gubernur dan Mendagri menunda atau menghentikan proses pemilihannya.

Ia menilai, apabila Wabup Lamteng terpilih tersebut tetap disahkan dan prosesnya tetap diteruskan, khawatir hal itu akan menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Lampung Tengah. (*)

Sumber: Saibumi.com
Read More

Bakal Calon Bupati Lampung Tengah Usungan PKS Januari 2020 Diumumkan

30 Desember 0

Bakal Calon Bupati Lampung Tengah Usungan PKS Januari 2020 Diumumkan

DPD PKS Lampung Tengah mengadakan konsolidasi. | Raeza Handani
BANDARpost,, Lampung Tengah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Tengah menggelar silaturahmi dan konsolidasi partai sebagai persiapan jelang pilkada serentak tahun 2020.
Ditargetkan, pada bulan Januari 2020, rekomendasi nama bakal calon kepala daerah dari PKS sudah diterbitkan.
Dalam kegiatan ini, juga dilakukan pemberian tali asih kepada 45 orang calon anggota DPRD dalam pileg 2019 lalu.
Ketua Umum DPD PKS Lampung Tengah, M. Anton Robbani didampingi oleh Ketua Fraksi PKS Lampung Tengah M. Ghofur menerangkan bahwa kegiatan yang di gelar pada Rabu (25/12/2019) ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar kader sekaligus berkoordinasi menjelang pemilihan kepala daerah serenta. Di mana Kabupaten Lampung Tengah juga melaksanakan agenda pesta demokrasi ini.
“DPD PKS Kabupaten Lampung Tengah, memberikan tali asih kepada 45 caleg yang telah berupaya dengan maksimal untuk meraih kemenangan dalam Pileg 2019 lalu. Selain itu, kami juga melaksanakan konsolidasi supaya soliditas PKS makin kukuh dan optimistis meraih capaian yang mksimal pada Pilkada 2019,” jelas Ghofur, Jumat (27/12/2019).
Ia menambahkan, menjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, seluruh kader PKS dan para celeg di pileg 2019 lalu untuk tetap menjaga soliditas bersama seluruh jajaran PKS.
“Menjelang pilbup, kami meminta kepada semua mantan caleg untuk tetap solid bersama seluruh struktur, kader dan simpatisan untuk memenangkan calon yang akan diusung PKS,” terangnya.
PKS Lampung Tengah menargetkan pada akhir bulan Januari 2020, rekomendasi sudah dikeluarkan oleh DPP PKS.
“Kami menargetkan pada akhir januari 2020 rekomendasi sudah terbit dan akan langsung bergerak memenangkan calon diusung,” pungkasnya. [Raeza Handani]
Sumber: jejamopost
Read More

Senin, 16 Desember 2019

Potensi Bermasalah, Fraksi PKS Walk Out PemilIhan Wabup Lamteng

16 Desember 0
Potensi Bermasalah, Fraksi PKS Walk Out PemilIhan Wabup Lamteng


Foto: Sansurya/Saibumi.com
BANDARpost- Lampung Tengah - Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah diwarnai aksi walk out Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin, 16 Desember 2019. 
Aksi ini dilakukan karena Fraksi PKS menilai ada tahapan yang belum dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati.
"Kami (Fraksi PKS) tidak menghambat. Kami hanya tidak ingin proses ini cacat hukum," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Lamteng, M. Ghofur.
Dia mengatakan, dalam analisa partainya, ada hal-hal yang berpotensi dipermasalahkan oleh pihak-pihak lain.
Potensi tersebut yakni adanya verifikasi dukungan parpol yang tidak sampai di tingkat DPP.
"Kami tidak ingin proses ini cacat hukum. Maknya kami ingatkan agar segera diperbaiki," jelas Ghofur.
Atas sikap yang dilakukan Fraksi PKS, Ghofur mengatakan menunggu respons dari pansus pemilihan wakil bupati.
"Kalau tidak ada, maka kami tidak akan memberikan suara, dan tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang dihadilkan dari Paripurna," pungkasnya
Pantauan di lokasi ruang sidang, meskipun Fraksi PKS memberikan masukan untuk segera dilakukan perbaikan, namun proses pemilihan wakil bupati tetap berjalan. (*)



Sumber Berita: 
Saibumi.com
Read More

Kamis, 13 Juni 2019

Minta Pendukung Tak ke MK, Sandiaga: Mari Doakan Kemenangan Prabowo-Sandi Dari Rumah

13 Juni 0
Minta Pendukung Tak ke MK, Sandiaga: Mari Doakan Kemenangan Prabowo-Sandi Dari Rumah

BANDARpost – Cawapres Sandiaga Uno meminta pendukungnya tak hadir ke sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta agar para pendukung Prabowo-Sandi berdoa.
“Saya dan Pak Prabowo sudah beri kepercayaan penuh kepada tim kuasa hukum terkait konstruksi, argumentasi, dan dokumentasi yang akan digunakan dalam sidang hukum acara di MK,” kata Sandiaga kepada detikcom di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).
Sandiaga meminta para pendukungnya mempercayakan proses di MK kepada kuasa hukum. Ia berharap para pendukungnya mendukung dengan berdoa di rumah.


“Tentu kita sangat harapkan dan imbau kepada seluruh pendukung untuk berdoa dari rumah saja dan tidak hadir di kawasan MK,” ucap Sandiaga.
Sandi menjelaskan alasannya agar pendukung tidak perlu hadir, karena polisi tidak mengizinkan bentuk unjuk rasa di MK. Selain itu, proses di MK ini menurutnya merupakan cara yang sesuai konstitusi dan dipilih oleh Prabowo dan Sandi.
“Satu sudah ada juga putusan dari pihak kepolisian untuk tidak izinkan adanya kegiatan unjuk rasa dan kita memastikan proses MK ini jadi proses yang sudah dipilih Pak Prabowo, dan saya sampaikan kepada masyarakat percayalah keputusan kita, dan kita serahkan pada proses hukum ini untuk para majelis hakim yang akan putuskan dan kami yakin bahwa proses ini adalah proses yang sesuai koridor hukum dan konstitusi,” ungkap Sandiaga.


Sumber: Ersmuslim
Read More

Jumat, 31 Mei 2019

Kalau Dibiarkan, Usulan Referendum Aceh Bisa Merangsang Daerah Lain

31 Mei 0
Kalau Dibiarkan, Usulan Referendum Aceh Bisa Merangsang Daerah Lain

BANDARpost –  Pemerintah harus serius menyikapi pernyataan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta referendum untuk Aceh.
Ketua Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, jika pernyataan Mualem dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin daerah lain akan melakukan hal yang sama.
“Saya khawatir ini bisa memicu daerah lain untuk menyatakan hal yang sama,” ujar Ferdinand.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Ferdinand, harus mengambil sikap yang tepat kepada masyarakat Aceh dengan melalui pendekatan persuasif.


“Pemerintah harus bertindak, bukan dengan represif atau mengerahkan militer atau cara-cara yang bisa memicu perlawanan yang semakin luas,” jelasnya.
“Tetapi pemerintah harus bersikap adil atau menunjukkan keadilan dalam demokrasi dan kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Ferdinand menduga suara yang dimunculkan Mualem adalah kegelisahan masyarakat Aceh yang tidak lagi merasakan keadilan seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Karena rakyat Aceh kembali merasa tidak nyaman berada di pangkuan Republik Indonesia, tidak nyaman pasca ditinggalkan Pak SBY,” tukasnya. [rm]


Sumber: Eramuslim
Read More

Teka-teki Para Pembunuh Bayaran dan Senjata Jenderal Soenarko by Hersubeno Arief

31 Mei 0
Teka-teki Para Pembunuh Bayaran dan Senjata Jenderal Soenarko by Hersubeno Arief



BANDARpost,Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu membuat pernyataan mengejutkan soal rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan “penyelundupan” senjata oleh mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Pertama, dia tidak yakin ada rencana pembunuhan terhadap empat orang tokoh : Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menko Maritim Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Komjen Pol (Purn) Gories Merre.

Dia menduga ancaman pembunuhan itu hanya gertak sambal. Tak perlu dianggap terlalu serius. “Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu,” ujarnya.

Kedua, dia menyatakan senjata yang dimiliki oleh Soenarko bukan senjata selundupan. Dia meyakini senjata itu berupa rampasan dari daerah konflik seperti Timor-Timur atau Aceh.

Menurut Ryamizard Soenarko banyak terlibat dalam operasi-operasi di daerah konflik. “ Kan dia itu perang terus,” tegasnya.

Soal adanya rencana pembunuhan terhadap empat tokoh ini diungkap oleh Wiranto. Bahkan Wiranto menyebut dalang rencana pembunuhan itu diketahui.

Pemasok senjata, eksekutornya dan yang memerntahkan, kata Wiranto juga sudah ditangkap.

Polisi seperti dikatakan Kadiv Humas Mabes Polri sudah menangkap 6 orang tersangka. Mereka hanya disebutkan inisialnya. Namun bila kita rangkaikan dengan penjelasan pengacara Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, kemungkinan tokoh yang dimaksud Wiranto adalah mantan Kepala Staf Kostrad itu.

Djudju Purwantoro pengacara yang mendampingi Kivlan mengaku, kliennya sejak Rabu (29/5) secara resmi sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kivlan disebut memiliki senjata ilegal dan mengenal 6 orang tersangka yang lebih dulu ditangkap polisi.

Wiranto dan Kivlan selama ini dikenal menjadi seteru. Mereka sering kedapatan bersitegang di muka umum, dan masalahnya menjurus ke personal.
Kivlan mengaku pernah dikerjai oleh Wiranto pada tahun 1998. Dia diperintahkan Wiranto membentuk Pengamanan (Pam) Swakarsa untuk mengimbangi kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan Sidang Istimewa MPR.

Saat itu Wiranto yang menjabat sebagai Menhankam/Panglima TNI menjanjikan akan memberi jabatan dan menyiapkan dana operasional Pam Swakarsa.

Namun jabatan tidak pernah diperoleh dan dana Pam Swakarsa sebesar Rp 7-8 miliar harus dia tanggung sendiri. Saat itu melalui Jimly Asshidiqie dia hanya mendapat bantuan sebesar Rp 1.25 miliar. Sisanya harus dia tomboki, sampai-sampai dia harus menjual rumah.

Apakah gara-gara cerita lama itu Kivlan sampai berniat membunuh Wiranto. Atau malah yang terjadi sebaliknya. Huru-hara ini digunakan untuk Pembunuhan karakter Kivlan?

Soal ancaman bunuh membunuh ini belakangan jumlah tokoh yang menjadi target bertambah. Kepala Staf Presiden Moeldoko juga mengaku dia juga masuk dalam daftar. Karena itu pengawalannya oleh kepolisian kini diperketat.

Entah ada hubungannya dengan soal pembunuhan itu atau tidak. Pertengahan Mei lalu di kalangan media beredar surat seleksi untuk menjadi pengawal Moeldoko bagi prajurit di lingkungan Pangdam Jaya.

Masalah serius

Berbeda dengan Ryamizard yang terkesan santai dan tidak terlalu mengganggap serius, di jalur hukum kasusnya bergulir serius.

Soenarko malah sudah lebih dahulu ditangkap aparat gabungan POM TNI dan Polri. Dia juga sudah di tahan polisi dan dititipkan di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta.

Soenarko sebagaimana dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyelundupkan senjata jenis M4 Carbine, dua magasine, dan peredam dari Aceh .

Senjata itu rencananya digunakan untuk menyerang aparat dan pengunjuk rasa pada 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. “Kalau ada yang tewas, seolah­ olah aparat yang melakukan,” ujar Tito dalam konferensi pers, 21 Mei lalu.

Sebelum penangkapan, Soenarko sudah lebih dulu dilaporkan ke Mabes Polri karena videonya viral. Di depan sejumlah emak-emak yang diduga relawan Paslon 02, Soenarko mengarahkan mereka untuk mengepung istana dan KPU pada tanggal 22 Mei saat KPU mengumumkan hasil penghitungan final suara Pilpres.

Tak lama setelah penangkapan Soenarko di media sosial beredar bantahan dari Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra. Perwira menengah itu pernah menjadi staf Soenarko saat menjadi Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh (2008-2009).

Soenarko, kata Radjasa, tidak tahu menahu soal pengiriman senjata itu. Selain itu ada beberapa catatan yang menjadi kejanggalan dalam kasus penangkapan Soenarko.

Pertama, senjata yang di expose oleh Kapolri saat konferensi pers adalah M4 baru. Bukan M16A1 laras pendek bekas milik Soenarko dalam kondisi rusak dan tidak laik pakai. Sebagaimana pengakuan Soenarko senjata itu akan diperbaiki dan diserahkan ke Kopassus. Kedua, senjata yang di expose Kapolri atau yang dimiliki Soenarko merupakan senjata serbu laras pendek (karaben) sehingga tidak laik digunakan oleh para penembak jitu (sniper).

Untuk mendudukkan persoalan sejumlah senior militer yang mengenal dekat Soenarko, Jumat (31/5) akan menggelar jumpa pers. Mereka adalah Letjen TNI (Purn) J. Surryo Prabowo Mantan Kepala Staf Umum TNI, Mayjen Zacky Anwar Makarim mantan Kepala Badan Intelijen ABRI, dan Kolonel Sri Radjasa Chandra. Mereka menjadi advokat yang mendapat kuasa hukum dari Soenarko.

Sebagai prajurit komando, Soenarko (Akmil 1978) seperti dikatakan Ryamizard sangat sering berperang. Karakternya sebagai pria Jadel ( Jawa kelahiran Deli) keras dan tegas. Berdasarkan catatan Suryo Prabowo, yuniornya itu terlibat dalam 9 kali operasi militer. Dua diantaranya bersama Suryo.

Ketiga orang anaknya juga lahir saat dia berada di medan tempur. Satu-satunya anak lelakinya, seorang penerbang tempur TNI AU, gugur dalam tugas dan dimakamkan di TPU Kalibata. “Dengan lembaran hidup semacam itu tidak mungkin dia menyelundupkan senjata tidak laik pakai untuk membuat kerusuhan,” tegas Suryo.

Karena masalahnya sudah bergulir ke ranah hukum. Sebaiknya kita tunggu persidangan akan membuat kasusnya menjadi lebih terang.

Benarkah Kivlan Zen dan Sunarko merencanakan pembunuhan dan kerusuhan berdarah pada aksi 22 Mei? Atau ada skenario lain yang tidak (akan) pernah kita ketahui.

Ini adalah perang bintang. Dalam beberapa pekan ke depan, langit politik kita akan penuh kilatan cahaya dan ada kemungkinan selingi suarabguntur yang menggelegar.

Penulis: Hersubeno Arief

Sumber: portal Islam
Read More

Selasa, 28 Mei 2019

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kemungkinan Prabowo-Sandi Menang di MK Jika Syarat Ini Valid

28 Mei 0

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kemungkinan Prabowo-Sandi Menang di MK Jika Syarat Ini Valid

SANDIAGA UNO : Perjuangan Belum BERAKHIR, Prabowo-Sandi akan BERJUANG hingga Titik Darah Penghabisan


BANDARpost - Pakar Hukum Tata NegaraRefly Harunmenikai gugatan hasilPilpres 2019kubu pasangan calon 02,Prabowo Subianto-Sandiaga Unokemungkinan bisa menang diMahkamah Konstitusi.
Ia menilai, gugatan tersebut bisa saja menang di MK.
Hal ini disampaikanRefly Harunsaat menjadi narasumber di acara Fakta Tv One yang dilansir TribunJakarta.com pada Selasa (28/5).
Pakar Hukum Tata Negara <a href='http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/refly-harun?utm_source=ucbrowser&utm_content=pekanbaru'>Refly Harun</a>
AwalnyaRefly Harunmengungkapkan bersyukur karena pihak BPN Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum ke MK.
"Soal menang dan kalah itu permasalahan lain. Yang terpenting adalah kita menggeser masalah dari jalan ke ruang sidang," ungkapRefly Harun.
Refly Harun mengatakan harapannya agar persidangan di MK berjalan lancar dan terbuka sehingga apapun hasilnya bisa diterima kedua pihak.
Tak hanya itu,Refly Harunmenjelaskan 2 aspek pendekatan mengenai pembuktian data-data kecurangan yang dilaporkan BPN Prabowo-Sandi.
"2 aspek pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ini maka BPN harus bisa membuktikan mereka dicurangi atau penggelembungan suara kubu 01 sejumlah separuh 16 juta lebih.
Kondisi depan gedung Mahkamah Konstitusi di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).
Kalau dia bisa mendalilkan seperti itu, maka kita bicara signifikan berdasarkan kuantitatif. Tapi kalau di permohonan aja enggak signifikan, dengan berbagai bukti dan hanya klaim semata maka bergerak kepada kuantitatif," ungkapRefly Harun.
Menurut Refly Harun, aspek pendekatan kuantitatif juga terdapat dua bagian yakni mengenai TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dan pembuktian kecurangan yang dikomando oleh kubu 01.
"Itu penting untuk dikaitkan dengan pemilu jujur. Kalau TSM itu berat membuktikannya karena menyangkut sebaran suara yang besar dan waktu kerja yang sempit," paparRefly Harun.
Refly Harun menyatakan, BPN Prabowo-Sandi harus meyakinkan hakim MK saat persidangan jika kecurangan itu dikomando.
Refly Harun
Selain itu,Refly Harunmenyatakan telah membaca laporan dugaan kecurangan pemilu di tahun-tahun sebelumnya dan ia mengibaratkan laporan tersebut bak speakernya yang besar tetapi tak ada isinya.
Kendati demikian,Refly Harunmenilai kubu Prabowo-Sandi bisa saja menang apabila MK mengubah paradigmanya.
"Kalau MK mau berubah paradigmanya, satu saja bukti pelanggaran yang dilakukan paslon maka sesungguhnya sudah terjadi pelanggaran Pemilu," jelas Refly Harun.
Kendati demikian, permasalahannya dari sebelum-sebelumnya tak pernah membuktikan sedalam-dalamnya soal ASN yang digerakkan dan ada perintah komandonya.
"Pembuktian mengenai hal tersebut sulit, apakah ada perintah komando atau tidak. Terus Polri dan TNI disebut terlibat, bagaimana pula membuktikannya?," ungkap Refly Harun.
Refly Harun
Refly Harun menilai jika saat persidangan lebih menyasar sebuah bukti pelanggaran saja maka sidangnya bisa terukur.
"Saya mendambakan pemilu jujur dan adil. Pokoknya pemilu yang tak becek dengan kecurangan tetapi saya tahu apakah hakim MK menerapkannya untuk pilpres.
Satu saja kecurangan dilakukan maka didiskualifikasi karena itu sudah menjadi kejahatan pemilu," jelas Refly Harun.
TKN Ingatkan Kubu Prabowo-Sandi Harus Bawa Bukti Valid
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Jerry Sambuaga mengingatkan kubu Prabowo-Sandi harus membawa bukti valid dalam mengajukan sengketa perselisihanPilpres 2019keMahkamah Konstitusi(MK),
Terlebih menurut Jerry Sambuaga, selisih suara Jokowi– Maruf dengan Prabowo–Sandi sangat besar.
“Yang harus dipahami dan yang mesti dibuktikan tidak hanya cara atau bagaimana Pilpres dilakukan, tetapi juga suara dan bukti-buktinya. Data apa yang dipunyai, data apa yang diajukan dan data apa yang akan mereka permasalahkan,” ucap Jerry Sambuaga, Sabtu (25/5/2019) di kawasan Jakarta Pusat.
Jerry menuturkan semua data harus dilihat jelas dalam persidangan nanti.
Dia mengingatkan jangan sampai hanya berujar curang, tetapi tidak bisa membuktikan kecurangan tersebut.
“Jadi, jangan bilang curang karena hasil tidak sesuai keinginan dan kehendak lalu protes tetapi malah tidak ada bukti,” kata Jerry.
Untuk diketahui Prabowo-Sandi telah mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 keMahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019) malam.
Hasil rekapitulasi resmi yang ditetapkan KPU, Selasa (21/5/2019) menyatakan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen.
Sementara Prabowo–Sandiaga 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara Jokowi–Ma’ruf dan Prabowo–Sandi mencapai 16.957.123.
Serahkan 51 Bukti
Sebanyak 51 bukti telah diserahkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepadaMahkamah Konstitusi(MK) dalam pengajuan permohonan perselisihan sengketaPilpres 2019.
Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.
BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto awalnya tak terlalu menjelaskan secara detail apa saja alat-alat bukti tersebut.
Namun, dia memberikan sedikit gambaran.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima
"Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Dan ada saksi fakta dan juga saksi ahli," kata BW di GedungMahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
BW juga mengatakan pihaknya terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah alat bukti.
"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, dan menambahkan apa-apa yang penting dan diperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di Mahkamah Konstitusi," kata BW. (*)
Sumber: TRIBUNPEKANBARU.COM

Read More

Minggu, 26 Mei 2019

Tim Hukum Dihadang Ke MK, Jubir BPN: Bukti Rezim Panik!

26 Mei 0
Tim Hukum Dihadang Ke MK, Jubir BPN: Bukti Rezim Panik!

BANDARpost – Tim hukum paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sempat dihadang saat melaporkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat malam (24/5).
Penghadangan itu diduga sebagai bentuk ketakutan rezim yang tidak mau kehilangan kekuasaan.
Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade membenarkan kalau Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Koordinator Manajerial Tim Hukum Prabowo-Sandi, Hasjim Djojohadikusumo dan beberapa petinggi BPN lainnya memang sempat dihadang.


“Teman-teman lawyer memang ada keliling-keliling sedikit untuk sampai ke MK,” katanya dalam diskusi bertajuk “MK Adalah Koentji” dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).
Hal itu diduga karena rezim Joko Widodo terlampau panik akan kehilangan kekuasaan. Ujung-ujungnya, mereka pun menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan semangat reformasi.
“Itulah memang rezim ini rezim panik bayangkan ini 21 tahun reformasi, kita mendapatkan reformasi dengan sulit, mengorbankan nyawa dan perjuangan luar biasa tiba-tiba di rezim panik ini takut kehilangan kekuasaan mulai bukan hanya membatasi jalan, juga membatasi medsos,” tutur Andre. (rmol)


Sumber: Eramuslim
Read More

Sabtu, 25 Mei 2019

YLKI: Pembatasan Media Sosial Langgar Hak-Hak Publik

25 Mei 0
YLKI: Pembatasan Media Sosial Langgar Hak-Hak Publik



BABDARpost, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat suara ihwal pembatasan akses media sosial dan WhatsApp oleh pemerintah yang sudah dilakukan beberapa hari ini.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, pembatasan media sosial itu telah melanggar hak-hak publik di era demokrasi seperti saat ini.

"Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

"Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi," sambung dia.

Bahkan, kata Tulus, pembatasan itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

Pemblokiran ucapnya, bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur.

Pemerintah pun diminta harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pembataan media soal dan layanan pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019.

"Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat," kata Wiranto.

Sumber: Tribun
Read More

Eks Komandan Korps Marinir: Pemilu Sekarang Paling Curang

25 Mei 0
Eks Komandan Korps Marinir: Pemilu Sekarang Paling Curang



BABDARpost, Mantan Komandan Korps Marinir purnawirawan Letjen (Mar) Suharto ikut bersuara terkait Pilpres 2019.

Sebagai pensiunan tinggi militer, ia menyatakan, Pemilu kali ini sangat kentara kecurangannya.

"Pemilu sekarang ini, pemilu yang paling curang. Paling tidak bermartabat," kata Letjen (Mar) Suharto di atas mobil komando menyampaikan orasi saat demo di Bawaslu, Senin (21/5) lalu.

Saat orasi, Suharto mengenakan baret ungu di atas kepalanya yang merupakan warna khas Marinir.

Sudah lama Suharto pensiun, yakni di tahun 1999. Namun, sepanjang yang diketahuinya, ia menyebut, pemilu serentak tahun ini jauh lebih zalim ketimbang rezim Orde Baru. "Sekarang ini jauh lebih zalim," kata dia.

"Lawan.. lawan. Lawan," seru Suharto menambahkan.

Menurut Suharto, musuh terbesar saat ini adalah melawan invasi China ke Indonesia, kepolisian yang melanggar sumpah dan bahaya ideologi komunisme.

"Ingat kalau lepas 2019 ini, maka tahun 2024, 2029 dan seterusnya kita menjadi jongos di republik ini. Oleh karenannya ada dua pilihan bangkit atau punah," ujarnya.

Sumber: VIVA
Read More

Kenapa Prabowo Terima JK, Tetapi Tolak Luhut?

25 Mei 0
Kenapa Prabowo Terima JK, Tetapi Tolak Luhut?




BANDARpost, - Pilpres 2019 telah usai, namun dalam perjalanannya salah satu kubu yakni paslon 02 Prabowo-Sandi menuding pelaksanaan pilpres penuh kecurangan. Walhasil, Prabowo-Sandi tak mengakui hasil pilpres.

Tuduhan kecurangan itu bahkan menyulut aksi massa dari pendukung Prabowo-Sandi. Setelah real count KPU dan Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang, paslon petahana itu pun membuka ruang untuk rekonsiliasi.

Namun, Prabowo-Sandi tak ingin menerima utusan Jokowi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Kabar diutusnya Luhut pertama sekali muncul dari Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo.

"Pak Luhut Panjaitan akan ketemu Pak Prabowo,” kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4).

Alasannya, pada saat itu, Prabowo ingin fokus mengawal penghitungan suara mereka di pemilu. "Pak Prabowo dan Pak Sandi fokus menjaga moral tim untuk memperjuangkan kemenangan," kata Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said. 

Hal senada juga disampaikan Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak "Sampai dengan malam ini, Pak @prabowo belum dan tidak memutuskan menerima utusan Pak Jokowi yakni Pak Luhut untuk bertemu beliau di Kertanegara. Pak Prabowo masih fokus memperjuangkan dan mengawal agar rakyat terus mengawal C1," ungkap Dahnil dalam cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar, Sabtu (20/4).

Dengan kata lain Luhut ditolak Prabowo. Tetapi belakangan seiring dengan konstelasi politik, Prabowo akhirnya mau bertemu kubu Jokowi, walau bukan Luhut.

Prabowo mau menemui Jusuf Kalla (JK) yang juga menjadi bagian tim pemenangan Jokowi. Pada Kamis (23/5) sore, Prabowo menemui Dewan pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) yakni JK.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri membenarkan adanya pertemuan itu. Namun, ia mengaku tak mengetahui pasti lokasi pertemuan karena ia tak ikut dalam agenda itu.

"Benar. Tempatnya saya enggak jelas di mana," kata Maher kepada wartawan, Jumat (24/5).

Maher mengatakan pertemuan JK dan Prabowo bertujuan untuk bertukar pikiran soal kondisi terkini pascapemilu. Apalagi, kata dia, sebelum pertemuan terjadi, komunikasi melalui telepon sering diterima oleh Prabowo.

"Ya biasa komunikasi, tukar pikiran. Kan semua orang dalam keadaan kayak begini risau. Telepon menelepon terjadi antara banyak orang. Ada yang menelepon Prabowo, yang di pemerintah ada yang bukan pemerintah, ada yang pensiun ada," kata dia.

Sumber kumparan memberi bocoran soal isi pertemuan yang amat berarti bagi kondisi politik terkini. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan pesan atau semacam harapan kepada pemerintah.

Pertama, Prabowo meminta agar pemerintah mengusut tuntas kematian 486 orang petugas KPU yang bertugas di Pemilu 2019. Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti tewasnya 8 orang dalam kerusuhan berdarah pada 21-23 Mei di Jakarta,.

"Prabowo minta polisi ditarik diganti dengan TNI guna menghindari kekerasan karena rakyat menganggap TNI lebih dekat dengan mereka," ucap sumber kumparan soal materi lain dalam pertemuan itu.

Pesan lain Prabowo adalah meminta pemerintah membebaskan tahanan politik yang ditahan karena perbedaan sikap politik dengan pemerintah.

Namun dari semua proses politik itu muncul sebuah tanya. Prabowo mau bertemu JK, tetapi mengapa menolak bertemu Luhut?

sumber: kumparan

Read More

Di Gedung Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Prabowo-Sandi Bertanya Apa Maksudnya Diblokade Seperti Ini

25 Mei 0

Di Gedung Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Prabowo-Sandi Bertanya Apa Maksudnya Diblokade Seperti Ini


Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi daftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat 24 Mei 2019. Kala itu Tim hukum BPN, Prabowo-Sandi mengeluhkan sulitnya akses menuju Mahkamah Konstitusi saat mereka ingin mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.


BANDARpost, JAKARTA - Banyak yang penasaran apakah Tim hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo-Sandi akan ajukan gugatan soal hasil Pilpres 2019.
Dan ternyata pada Jumat malam itu, Tim hukum Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo-Sandi mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi.
Kabar sebelumnya, detik-detik jelang batas akhir pengajuan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Tim hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo-Sandi tak kunjung datang.
Namun akhirnya tim Prabowo-Sandi tiba, dengan tim hukum yang lengkap di antaranya ada sosok Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana.
Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo-Sandi mengeluhkan sulitnya akses menuju Mahkamah Konstitusisaat mereka ingin mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019, Jumat (24/5/2019).
Ketua Tim Hukum BPNBambang Widjojanto mengeluhkan jalanan di sekitar MK yang ditutup polisi.
"Tadi kami lihat di Waze aplikasi bahwa tidak bisa lewat jalan utama. Itu sebabnya kami lewat jalan belakang, lewat belakang dari kantor," ujarnya.
Tetapi kemudian, "Di belakang kami enggak bisa masuk katanya suruh ke depan," ujar Bambang dalam konferensi pers usai mengajukan gugatan pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat malam.
Kendaraan yang dinaiki Bambang dan rombongan pengacara itu pun melewati Jalan Museum di samping Museum Nasional menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Namun di ujung jalan tersebut ternyata juga ditutup.
Bambang akhirnya turun dari mobil dan lanjut ke MK dengan berjalan kaki. Dia pun mempertanyakan alasan penutupan jalan ini.
"Apa maksudnya diblokade seperti ini? Jangan sampe access to justice diblokade," kata dia.
Dia mengatakan dinamika yang terjadi di luar MK tidak boleh sampai mengganggu proses yang ada di MK itu sendiri.
Dia berharap akses menuju MK tidak ditutup saat persidangan sengketa pilpres dimulai.
"Kami imbau aparat keamanan untuk tidak bersifat paranoid karena ini adalah gedung untuk memperjuangkan amanat rakyat," kata Bambang.
Tiba di Gedung Mahakamah Konstitusi Pukul 22.44 WIB
Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.
Mereka mendaftarkan gugatannya sekitar 01.21 jam sebelum pendaftaran ditutup.
Tim Hukum BPN membawa permohonan dan juga 51 daftar alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan nanti.
Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) sekitar Pukul 22.33 WIB.
Dari pantauan TribunJakarta.com (grup tribunkaltim.co) dari BPNPrabowo-Sandi ini yang hadir di antaranya adalah Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto, Direktur Komunikasi dan Media BPN yang juga penanggungjawab tim hukum, Hashim Djojohadikusumo, serta Denny Indrayana.
Ketiganya berjalan kaki bersama beberapa orang lainnya dan masuk ke Gedung Mahkamah Konstitusi melalui pintu belakang di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Kehadiran mereka pun langsung disambut takbir oleh para pendukung yang tampak terkejut dengan kedatangan tim kuasa hukum BPNPrabowo-Sandi itu.
Cawapres 02 Sandiaga Uno didampingi Hasjim Djojohadikusumo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel menjelaskan bahwa secara resmi akan mengajukan gugatan hasil Pemilu ke MK, nanti malam, Jumat (24/5/2019).
Mereka pun diarahkan masuk melalui pintu depan untuk kemudian mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK.
Saat dimintai komentarnya oleh awak media, Hashim Hashim Djojohadikusumo dan tim hukum BPNPrabowo-Sandi berjanji akan memberikan komentar setelah mendaftarkan gugatan tersebut.
"Nanti ya, nanti kita masuk dulu ini," kata Hashim Hashim Djojohadikusumo singkat, Jumat (24/5/2019).
Empat Mobil Rantis Disiagakan
Kondisi terbaru di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam masih terlihat lengang.
Pantauan TribunJakarta pukul 22.10 WIB, para petugas keamanan dari Polri, Brimob, dan TNI masih dengan setia menunggu dan memberikan penjagaan disekitaran Gedung MK.
Belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tim Badan Pemenangan Nasional (Badan Pemenangan Nasional).
Para petugas keamanan masih beristirahat dan berduduk-duduk santai disekitaran Gedung MK.
Mereka juga tetap bersiaga menjaga dan memberikan pengawalan apabila tiba-tiba pasangan Prabowo-Sandi dan Tim BPNdatang ke Gedung MK.
Di sekitaran lokasi Gedung MK, terlihat sebanyak empat mobil rantis yang tersebar di sisi kanan dan kiri.
Mobil tersebut sengaja dipersiapkan oleh petugas keamanan untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa disekitaran Gedung MK.
Kondisi jalan di sebelah selatan Gedung MK sendiri ditutup hingga Patung Kuda.
Sebanyak empat mobil rantis sudah dipersiapkan disekitar Gedung Mahkamah Konstutusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.
Sedangkan, kondisi jalan di sisi utara Gedung MK ditutup hingga Kantor Kementrian Sekretarian Negara (Kemensesneg).
Penutupan ini sengaja dilakukan oleh petugas keamana untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di Gedung MK.
Pantauan TribunJakarta pukul 22.10 WIB, para petugas keamanan dari Polri, Brimob, dan TNI masih dengan setia menunggu dan memberikan penjagaan disekitaran Gedung MK.
Belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tim Badan Pemenangan Nasional (Badan Pemenangan Nasional).
Para petugas keamanan masih beristirahat dan berduduk-duduk santai disekitaran Gedung MK.
Mereka juga tetap bersiaga menjaga dan memberikan pengawalan apabila tiba-tiba pasangan Prabowo-Sandi dan Tim BPNdatang ke Gedung MK.
Disekitaran lokasi Gedung MK, terlihat sebanyak empat mobil rantis yang tersebar di sisi kanan dan kiri.
Mobil tersebut sengaja dipersiapkan oleh petugas keamanan untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa disekitaran Gedung MK.
Kondisi jalan di sebelah selatan Gedung MK sendiri ditutup hingga Patung Kuda.
Sedangkan, kondisi jalan di sisi utara Gedung MK ditutup hingga Kantor Kementrian Sekretarian Negara (Kemensesneg).
Penutupan ini sengaja dilakukan oleh petugas keamana untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di Gedung MK.
Sumber: 
 
Read More