BANDARpost – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penyelidikan Polri terkait aksi kerusuhan 21-22 Mei lalu belum memuaskan. Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma, menyebut penjelasan dari polisi belum menyeluruh dan cenderung menyisakan bias informasi bagi masyarakat.

“Kami memahami bahwa pengungkapan fakta kebenaran dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian masih dalam proses. Namun, mengingat peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang menjadi pusat perhatian publik dan terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum serta hak asasi manusia,” ungkap Feri di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

KontraS juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk turut aktif terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini. Yakni dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan terdiri dari berbagai unsur kelembagaan.

Menurut Feri, TGPF ini bisa menjadi solusi agar penyelidikan bisa dilakukan dengan tuntas. Sehingga masyarakat bisa mendapat fakta seutuh-utuhnya di balik peristiwa aksi ricuh 21-22 Mei lalu.

Selain itu, Feri juga mendesak agar lembaga seperti Komnas HAM dan Ombusdman turut dilibatkan agar memastikan terlaksananya penyelidikan hingga tuntas.

“Lembaga negara, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI agar lebih proaktif berperan dan menjalankan  tanggung jawabnya terhadap penanganan peristiwa ini. Publik menunggu laporan hasil temuan dari lembaga-lembaga negara tersebut,” ucap Feri.

KontraS lalu menyampaikan 8 poin catatan yang merupakan respons sekaligus kritik terhadap informasi yang disampaikan Polri pada Selasa (11/6) kemarin.

Berikut poin-poin respon KontraS atas siaran pers Polri terkait kerusuhan 21-22 Mei:

Sumber: Eramuslim

BANDARpost, Jakarta pecah! 21-22 Mei jadi tragedi berdarah. Delapan orang kabarnya meninggal. Itu data resmi dari rumah sakit. Di luar itu? Banyak kabar simpang siur.

Diantara yang meninggal, ada yang tertembak senjata tajam. Polisi mengakui dan sedang menyelidiki siapa para pelaku itu. Jika pelakunya oknum aparat, ini di luar SOP. Ada kesalahan, atau tepatnya, pelanggaran prosedur.

Ada perusuh. Siapa mereka? Itu tak penting! Yang terpenting dan perlu diungkap siapa pesuruh mereka? Siapa otak di balik perusuh itu? Siapa yang kasih dana orang-orang itu? Siapakah yang mengoperasikan dan Instruksikan mereka? Kabarnya, polisi sedang melakukan investigasi. Diharapkan ada kejujuran disini. Dengan kejujuran, negara ini akan tegak berdiri.

Yang terluka? Jumlahnya lebih dari ratusan orang. Termasuk petugas medis. Kepada mereka yang terbunuh dan terluka rakyat berkabung. Mengirimkan doa semoga tak ada lagi korban berjatuhan. Semua diharapkan taat pada hukum, baik peserta aksi maupun aparat.

Semua yang terjadi mesti tidak hanya jadi keprihatinan saja, tapi juga harus dituntaskan proses hukumnya. Harus ada yang bertanggung jawab, agar negara ini ke depan tidak mewariskan trauma sejarah untuk anak bangsa. Sekaligus menegaskan bahwa negara ini beradab karena masih punya hukum yang ditegakkan.

Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Proses hukumlah yang akan menentukan. Polisi dan Komnas HAM sedang bekerja. Kita beri kesempatan mereka untuk menjalankan tugas sejujur dan seadil-adilnya.

Ada segelintir orang bilang: Anies Baswedan yang bertanggung jawab! Dia gubernur Jakarta. Karena dia gubernur, maka dia yang bertanggung jawab!

Mereka bikin petisi. Tujuannya? Salahkan Anies. Narasi yang dimunculkan Anies gagal mimpin Jakarta. Apakah karena dianggap tak bisa mengendalikan aksi 21-22 Mei yang berakibat rakyat terbunuh dan ratusan terluka?

Lucu! Siapa pelaku, siapa yang disalahkan, gak nyambung. Aksi 21-22 Mei itu soal pilpres. Ada dua pasang capres-cawapres yang berkompetisi. Dianggap ada kecurangan, puluhan ribu rakyat turun ke jalan dan melakukan aksi. Mereka menuntut keadilan. Saat aksi, mereka berhadapan dengan aparat. Lalu terjadi ketegangan. Dari ketegangan itu ada delapan orang meninggal dan ratusan orang terluka. Lalu, Anies hadir membantu yang terluka. Melayat yang terbunuh. Memadamkan api di lokasi yang terbakar. Membersihkan jalan yang kotor. Apa itu salah? Kalau itu salah, dimana salahnya?

Anies tak perlu dibela. Tulisan ini juga tidak untuk membela Anies, tapi bertujuan untuk menyelamatkan cara berpikir rakyat, agar tidak semakin tersesat logikanya. Jangan karena suatu kepentingan politik, logika boleh tersesat. Harus dicegah!

Saya mau buat analogi. Sekedar untuk menyederhanakan. Kalau ada orang ribut di rumah anda, apakah berarti anda yang salah? Kalau ada pembunuhan di rumah anda, apakah anda yang harus bertanggung jawab? Padahal anda bukan pelaku. Apakah gara-gara peristiwa pidana itu terjadi di rumah anda, berarti anda yang disalahkan? Kalau logika ini yang anda pakai, berarti anda perlu refleksi otak.

Seolah sudah ada kesimpulan di awal: pokoknya Anies harus salah. Apa indikatornya? Cari belakangan. Bila perlu direkayasa. Yang penting: Anies salah dulu. Itu kesimpulannya. Nah, ketika Jakarta ricuh, ini dia indikator yang ditunggu-tunggu. Dapet deh.

Tragedi 21-22 itu  terjadi di Jakarta. Apa berarti ini tanggung jawabnya gubernur? Berkaitan dengan akibat, iya! Tapi tidak berkaitan dengan sebab. Kenapa benturan? Kenapa terjadi penembakan? Kenapa ada yang mati dan terluka? Itu tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab gubernur.

Lalu, dimana tanggung jawab Anies sebagai gubernur? Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu, yaitu kematian, luka-luka, kebakaran dan berserakan sampah di jalan, di situ gubernur hadir.

Pertama, Anies hadir terkait dengan urusan kemanusiaan. Anies urus korban yang meninggal dan terluka. Instruksikan mobil pemadam kebakaran dan petugas kebersihan menjalankan tugas masing-masing. Inilah yang disiagakan Anies sebagai langkah pro-aktif. Dan di sinilah kewenangan seorang gubernur. Kedua, pada aspek informasi. Warga Jakarta khususnya, maupun  rakyat Indonesia pada umumnya, memerlukan informasi yang benar. Data di rumah sakit telah Anies umumkan ke publik. Baik yang meninggal maupun yang terluka. Kenapa mereka meninggal dan terluka? Itu bukan wilayah Anies. Itu otoritas pihak keamanan. Ketiga, meredam eskalasi ketegangan dengan informasi yang akurat dan berbagai imbauan. Bahwa ketegangan hanya ada di lokasi Jl. Thamrin dan K.S. Tubun. Hanya 200 meteran. Karena itu, masyarakat tak perlu panik. Jalankan aktifitas sebagaimana biasa.

Soal CCTV? Beberapa tahun lalu Pemprov DKI memang telah memasang ribuan CCTV di berbagai lokasi. Fungsinya? Salah satunya untuk keamanan Ibu Kota. Tentu, sangat mungkin sejumlah peristiwa terkait tragedi 21-22 Mei terekam. Dan itu otoritas gubernur untuk menyimpan atau membukanya jika suatu saat diperlukan dalam proses hukum. Ada yang keberatan?

Anda sudah paham tugas gubernur? Beda dengan tugas presiden. Beda pula dengan tugas Panglima TNI dan Kapolri. Mereka punya tupoksinya masing-masing. Jangan paksain Anies untuk jalankan tugas di luar kewenangannya. Bisa melanggar undang-undang. Jika Anda cari-cari kesalahan Anies, rakyat patut curiga; siapa sesungguhnya anda ini? Dan sekenario apa yang anda sedang mainkan?

Tapi tenang! Anies sudah janji: tak akan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang menghujat dan menfitnahnya. Anies sadar, itu risiko pemimpin. Seorang pemimpin itu berada di wilayah publik. Tidak hanya siap dipuji, tapi harus siap dicaci. "Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang", begitulah prinsip yang jadi pegangan Anies.

Jakarta, 30/5/2019

Penulis: Tony Rosyid

Sumber: portal Islam

BANDARpost – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat suara ihwal pembatasan akses media sosial dan WhatsApp oleh pemerintah yang sudah dilakukan beberapa hari ini.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, pembatasan media sosial itu telah melanggar hak-hak publik di era demokrasi seperti saat ini.

“Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

“Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi,” sambung dia.

Bahkan, kata Tulus, pembatasan itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

Pemblokiran ucapnya, bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur.

Pemerintah pun diminta harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pembataan media soal dan layanan pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

“Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat,” kata Wiranto. (tn)

Kunjungi website

BABDARpost, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat suara ihwal pembatasan akses media sosial dan WhatsApp oleh pemerintah yang sudah dilakukan beberapa hari ini.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, pembatasan media sosial itu telah melanggar hak-hak publik di era demokrasi seperti saat ini.

"Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

"Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi," sambung dia.

Bahkan, kata Tulus, pembatasan itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

Pemblokiran ucapnya, bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur.

Pemerintah pun diminta harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pembataan media soal dan layanan pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019.

"Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat," kata Wiranto.

Sumber: Tribun

BANDARpost, Pemilu 2019 bukanlah satu hal yang sepele. Ini merupakan tonggak bangsa Indonesia dan penentu kepemimpinan bangsa ini serta Anggota Legeslatif 5 tahun ke depan. Biaya pelaksanaannya pun tidak tanggung tanggung karena memakan uang negara alias uang rakyat lebih dari 25 Trilyun Rupiah.

Sejak awal sebelum pelaksanaan, seluruh stake holder bangsa ini sudah mengingatkan agar Pemilu ini dilaksanakan secara JUJUR dan ADIL. Tidak ada intrik apalagi kecurangan sedikitpun. Bagaimanapun hidup di zaman ini segalanya menjadi transparan. Sulit menyembunyikan kenyataan dari manusia akan semua hal. Hidup di akhir zaman ini kata orang bagaikan hidup di dalam aquarium yang semua orang bisa melihat dengan nyata keadaan sebenarnya dari berbagai arah dan penjuru. Sehingga kecurangan sekecil apapun akan sulit disembunyikan.

Dini hari malam ini tanggl 21 Mei 2019 KPU telah melakukan satu peristiwa yang sangat mengejutkan dan aneh bin ajaib. Melanggar janjinya KPU sendiri yang akan mengumumkan hasil Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019. Selain itu, pengumuman dilakukan pada dini hari pukul 02 WIB. Satu hal yang sangat janggal. Bagaimana tidak? PENGUMUMAN adalah sesuatu yang dimaksudkan agar didengar dan dilihat banyak orang. Sehingga sesuai dengan asal katanya, yakni UMUM...

Nah, jika pengumuman dilakukan hampir pukul 02 dini hari, bagaimana bisa banyak orang yg mendengar dan mengetahuinya? Padahal di dalam al Qur'an dikatakan malam itu adalah saat istirahat dan tidur bagi manusia. Hanya PENCURI, JIN, dan SYAITAN saja yang bekerja tengah malam.

Kami berharap semoga percepatan pengumuman hasil Pemilu oleh KPU ini bukan dimaksudkan untuk "ditembakkan" agar acara demo damai tanggal 22 Mei 2019 bisa dianggap MAKAR. sehingga para aktivis dan tokoh nasional bisa ditangkapi karena melakukan perbuatan INKONSTITUSIONAL padahal semestinya KONSTITUSIONAL.

Ya Allah rahmatilah semua orang yang telah bekerja JUJUR dan ADIL dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dan, jika Pemilu ini dirancang curang, maka laknat serta azablah dengan sepedih pedihnya azab kepada semua yang terlibat di dalam kecurangan itu. Kemudian Engkau perlihatkanlah ya Allah azab itu di mata kami dan seluruh dunia agar menjadi pelajaran yang pahit dan akan dikenang manusia lama setelah masa kami ini berlalu. amin ya Jabbar. Kabulkanlah doa kami ini dengan keberkatan bulan Ramadhan dan kesusah payahan umat Nabimu yang berpuasa di bulan Agung ini...
Amin...

(Kepada seluruh kaum muslimin mari sebarkan dan aminkanlah doa kami seluas luasnya...)

Jakarta 21 Mei 2019,

(KH Tengku Zulkarnain)

Sumber: RMOl

BANDARpist –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memenangkan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam aduan dugaan kecurangan sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU. Laporan ini teregistrasi dengan nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Ketua Majelis Hakim, Abhan memutuskan bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur penginputan data Situng.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” tegas ketua Bawaslu saat memimpin persidangan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Namun demikian, keberadaan Situng yang telah diakui dalam UU tidak bisa dihentikan. Bawaslu meminta agar KPU tetap mempertahankan Situng, dengan catatan memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data.

Ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data harus diperhatikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng,” sambung Abhan. (rmol)

Sumber: Eramuslim

Kunjungi website

Jakarta, 20 April 2019

Surat Terbuka Untuk Ketua KPU

Yth. Sdrku Arif Budiman
di tempat.

Dalam rangka ikut mengontrol dan membantu transparansi input data dari Dokumen C1 ke aplikasi milik KPU, masyarakat kini tak lagi bebas berpartisipasi karena khawatir ada jebakan dari pihak tertentu, pasca diumumkannya ancaman penangkapan bagi penyebar hoax C1 oleh Polisi. Sebenarnya niat masyarakat baik: ikut mengawal agar tidak ada kecurangan selama Pemilu. Tetapi niat baik saja, ternyata tidak cukup. Karena ada pihak lain yang mungkin tidak tenang jika masyarakat ikut mengontrol kerja KPU.  Saluran kontrol masyarakat, paling mudah adalah media sosial. Namun karena ancaman dari aparat, diduga dapat mengurangi semangat atau bahkan menyurutkan niat baik tersebut, karena ancaman itu, sangat terasa beroma politiknya.

Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini mungkin bisa jadi pertimbangan agar keinginan masyarakat ikut mengontrol proses input data, bisa diakomodir dengan baik, demi kepentingan bersama.

Pertama, terbukti banyak kecurangan selama pencoblosan, bahkan pasca pencoblosan. Kejadian tersebut kemudian diabadikan oleh warga. Selanjutnya, warga mengirim bukti kecurangan ke media sosial;

Kedua, selain marak kecurangan, ada kecurigaan bahwa petugas KPU terlalu banyak tugas sehingga sangat berpotensi salah input. Terkait hal ini pun sudah diakui KPU. Kondisi ini sangat rawan diganggu pihak lain untuk mengacaukan angka-angka;

Ketiga, ada kecurigaan sebagian operator input data di KPU, tidaklah netral sehingga berpotensi memanipulasi data yang masuk. Banyaknya salah input, diindikasikan dari persoalan ini sebagai sebabnya.

Keempat, ada kecurigaan, di dalam Partai Politik juga ada oknum yang bermain mengatur angka untuk kepentingan internal Parpol. Akibatnya, ada pihak lain yang tidak ikhlas jika ini terjadi karena sepatutnya Pemilu dijauhkan dari upaya rekayasa.

Kelima, Polisi mengeluarkan ancaman akan menangkap siapapun yang menyebar hoax C1 karena info hoax  dapat menyesatkan masyarakat. Hal ini, jelas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan bahkan menakut-nakuti warga yang akan berpartisipasi membantu KPU;

Keenam, masyarakat luas kini sebagian telah memegang bukti foto C1 dari hasil foto di TPS,  yang mana dokumen tersebut akan menjadi dokumen kunci penting demi JURDIL nya Pemilu.

Atas 6 (enam) pertimbangan itu, sudilah kiranya KPU melakukan langkah Penyelamatan Pemilu dari efek saling curiga diantara elemen Bangsa. Langkah penyelamatan ini, jika bisa dilakukan KPU, maka akan jadi terobosan yang hebat.  Saya yakin, niat masyarakat memposting C1 yang dimilikinya adalah dalam rangka membantu KPU menggelar proses Demokrasi yang Jurdil. Bukan untuk menyesatkan masyarakat. Karenanya, alangkah pentingnya KPU ambil langkah ini.

Sebagai usulan, sudilah kiranya dalam halaman web resmi, KPU bersedia memposting  SEMUA DOKUMEN C1 BERHOLOGRAM, dan Dokumen C1 tersebut disandingkan dengan HASIL INPUT DATA/TPS. Postingan Dokumen C1 oleh KPU, mudah-mudahan akan membantu masyarakat turut serta berpartisipasi  membangun demokrasi yang penuh syak wasangka ini. Sehingga, ketika ada kesalahan input data, KPU cukup merevisi angka sesuai C1 yang ada terpampamg di web, dan di sisi lain,  tidak ada kekhawatiran masyarakat membantu KPU, karena dokumen yang dipakai untuk mengontrol, jelas berasal dari KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu yang sah. Sedangkan dokumen yang di tangan masyarakat, hanya akan digunakan untuk pembanding semata. Selama dijinkan UU Pemilu, dan tidak menabrak aturan lain, saya kira langkah ini sebagai jawaban KPU bagi masyarakat luas, demi terciptanya proses Pemilu yang Jujur dan Adil. Jangan sampai, niat masyarakat melaporkan indikasi kecurangan, justru berujung pada pemenjaraan. Saya masih punya keyakinan, bahwa semua elemen Bangsa, masih punya harapan agar Pemilu 2019, dapat berakhir dgn suasana gembira, tanpa ada yang tersakiti, dan bahkan bisa saling memahami dan sadar pada masing-masing posisinya.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa KPU harus posting dokumen C1 dalam websitenya? Salahsatu alasan krusial adalah untuk menghindari kriminalisasi pihak tertentu menggunakan fasilitas dan perangkat oknum aparat, bahkan kekuasan, terhadap niat baik masyarakat memprotes kecurangan Pemilu. Karena masyarakat hanya bisa men-capture atau memotret data yang ada di layar komputer. Sementara, KPU bisa mengedit data setiap saat. Sehingga ada potensi terjadinya kriminalisasi masyarakat hanya karena laporan masyarakat dianggap laporan hoax akibat perbedaan data di laporan, dengan data yang sudah diedit atau direvisi KPU. Semoga menjadi perhatian KPU.

Demikian surat saya kirim melalui WhatsApp (WA), dan sengaja saya buat terbuka agar masyarakat mengetahui duduk masalahnya. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Terimakasih.


"Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit." (QS. Ali 'Imran/3: Ayat 5)


Salam,
MUSTOFA NAHRAWARDAYA
Anggota Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah

BANDARpost, Situng (sistem perhitungan) suara di web KPU hingga pagi ini, Minggu (21/4/2019), masih memperlihatkan kemenangan paslon 02 Joko Widodo - Maruf Amin dengan perolehan 54,28%. Sementara paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meraih 45,72%.

Ini per 21 Apr 2019 06:30:03
Progress: 63.691 dari 813.350 TPS (7.83070%)

Prosentase ini mirip dengan hasil Quick Count yang disiarkan TV.

Yang menarik adalah adanya FAKTA bahwa input form C1 di situng web KPU didahulukan C1 dari Jawa Tengah dibanding Jawa Barat.

JAWA BARAT  =   445.956+ 513.903 = 959.859
JAWA TENGAH = 1.415.236+ 430.741 = 1.845.977

Sampai tanggal 21 Mei Mas Piyu
Sangat yakin mereka akan samakan dg QC
Patokan yang mereka rencanakan 
Kalau ke MK pun akan sulit dengan selisih 10%
Sudah siapkan dg UU ITE
Shutdown independent webjurdil#SaveOurDemocracy#DaruratC1Plano

— mohammad hamza rasyidi (@HamzaRasyidi) 20 April 2019

Fauzy Abdillah@FauzyAbdillah10

Replying to @mas_piyuuu

Haha.. sya dri kmrin dah yakin bngt 99% situng @KPU_ID bkal dstel bersesuaian dg QC.. smpe akhir situng nanti.. proses nya jlas.. Jateng dlu dihitung smbil glembungin suara 01 kmpesin 02.. nnti gliran hitung dlumbung 02.. 01 tak trkejar..

80

6:23 AM - Apr 21, 2019

Twitter Ads info and privacy

37 people are talking about this

BANDARpost Banyak yang bertanya-tanya, kalau benar Jokowi menang mengapa wajahnya terlihat murung, bahkan tegang.

Tidak ada semburat kegembiraan, apalagi euforia kemenangan. Wajah Jokowi bukan wajah seorang petarung yang baru saja berjaya. Padahal Pilpres 2019 merupakan kontestasi terkeras sepanjang era demokrasi pasca reformasi.

Ketika menyampaikan pidato mengomentari hasil quick count di Jakarta Theater Rabu (17/4) wajah Jokowi terlihat datar. Begitu juga para petinggi TKN lain yang berada di belakangnya.

Wajah Jokowi juga masih terlihat tegang hingga dua hari berselang. Media menayangkan wajah Jokowi yang membeku ketika akan menunaikan salat Jumat (20/4) di Istana Bogor.

Misteri itu terjawab ketika kita mencermati hasil suara quick count per provinsi. Jokowi dinyatakan menang oleh lembaga survei, namun sesungguhnya dia kalah. Dia menang jumlah suara, namun kalah secara wilayah/provinsi.

Bila meminjam istilah yang berlaku dalam pilpres di AS, Jokowi menang secara popular vote. Tapi dia kalah electoral vote.

Beberapa lembaga survei menyebut jumlah provinsi Jokowi menderita kekalahan cukup bervariasi antara 18-21 provinsi. Charta Politika: Jokowi 16- Prabowo 18. Indo Barometer : Jokowi 15-Prabowo 19. Kedai Kopi: Jokowi 13-Prabowo 21.

Problem legitimasi

Mencermati data quick count yang disajikan, Jokowi tampaknya sangat menyadari, walaupun dinyatakan menang, namun dia menghadapi problem yang sangat besar.

Sebuah sumber menyebutkan, Jusuf Kalla bahkan sampai harus meyakinkan Jokowi, “Yang penting Bapak kan sudah menang.” Ekspresi Jokowi tetap tak berubah.

Pertama, dia menyadari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah tak menghendakinya kembali menjadi presiden.

Berbagai survei sebelumnya menunjukkan pemilih yang menghendaki ganti presiden jauh lebih besar dibandingkan yang menginginkannya kembali menjadi presiden.

Sejumlah lembaga survei sampai beberapa pekan sebelum hari H menyatakan tingkat keterpilihan Jokowi di bawah 50 persen (Litbang Kompas, Median). Dia tahu bila tanpa kecurangan, mobilisasi besar-besaran, maka dia akan kalah.

Kedua, hasil quick count itu sangat mengecewakan Jokowi karena selisih suaranya hanya berkisar antara 7-9 persen. Selama ini dia dininabobokan oleh lembaga survei dengan keunggulan di atas 25 persen.

Hasil itu sungguh sangat mengagetkan. Sudah kampanye habis-habisan selama lima tahun, mengerahkan habis-habisan aparat negara, menguras habis anggaran bansos dan CSR, namun hasilnya hanya seperti itu.

Ketiga, kemenangan Jokowi kurang dari separuh jumlah provinsi menunjukkan basis legitimasinya sangat lemah. Lebih dari separuh wilayah Indonesia tak menghendakinya kembali. Di Aceh dan Sumbar angkanya bahkan sangat kecil di bawah 20 persen.

Dia hanya menang di Jateng, Jatim di luar Madura, dan provinsi dengan mayoritas non muslim seperti Bali, NTT, Sulut, Maluku dll

Perolehan suara ini menjadi persoalan serius bila bicara masalah representasi. Indonesia bukan hanya Jateng, Jatim, sebagian wilayah Nusra, dan Indonesia Timur.

Persepsi yang terbentuk Jokowi hanya akan menjadi presiden untuk Jateng, Jatim dan wilayah mayoritas non muslim. Ini bisa berbahaya.

Keempat, menangnya Jokowi di Jateng dan Jatim memperkuat posisi tawar PDIP dan PKB/NU atas Jokowi. Sebab kedua wilayah itu merupakan basis kedua partai/ormas.

Dengan fakta-fakta itu seandainya, sekali lagi seandainya, dia tetap dinyatakan menang oleh KPU, maka dia akan menjadi presiden yang sangat lemah. Jauh lebih lemah dibandingkan saat ini.

Posisi tawarnya terhadap Megawati akan semakin lemah. Sebagai figur yang sangat populer pada Pilpres 2014 saja Jokowi diposisikan sebagai “petugas partai.” Apalagi saat ini ketika pesonanya sudah meredup.

PDIP berhak mengklaim bahwa posisi Jokowi bisa diselamatkan, hanya karena kuatnya mesin politik PDIP di Jateng, dan Jatim. Saham politik Jokowi sudah terdelusi.

Jokowi juga akan menjadi sandera politik PKB/NU, Golkar, bahkan Nasdem, karena ketiga partai itu bisa mengklaim memiliki saham besar atas kemenangan Jokowi.

Dia juga harus berkompromi dan memberi kompensasi yang setimpal terhadap kelompok-kelompok oligarki —pengusaha, elit politik, aparat keamanan, akademisi, lembaga survei dll— yang dengan susah payah mengerek dan mengamankan elektoralnya.

Sebagai presiden, pada periode kedua Jokowi pasti menginginkan posisi politiknya kian menguat. Dia ingin keluar dari bayang-bayang politik kelompok kepentingan yang selama ini mengendalikannya.

Sayang tidak semua skenario yang dia rancang berjalan mulus. Hasil pilpres kali ini menunjukkan sebaliknya. Arus besar publik sudah menunjukkan secara nyaring dan jelas ( loud and clear ) tidak lagi menghendakinya sebagai presiden. Kalau tetap dipaksakan juga menjadi presiden, maka dia akan menjadi presiden terlemah sepanjang sejarah. end

Penulis: Hersubeno Arief