Menkeu Mulai Khawatir Kelesuan Ekonomi Mulai Menerpa Indonesia


BANDARpostJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi yang mulai terlihat dari kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 dibandingkan periode sama 2018.

“Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi yang terlihat dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Kamis (16/5).

Sri Mulyani mengatakan pendapatan pajak hingga April 2019 telah mencapai Rp387 triliun atau 24,5 persen dari target dalam APBN sebesar Rp1.577,6 triliun. Namun, realisasi ini hanya tumbuh satu persen dibandingkan periode 2018, padahal tahun lalu penerimaan pajak bisa tumbuh 10,8 persen.

“Kegiatan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dari dalam dan luar, telah terefleksikan ke penerimaan perpajakan,” ujarnya.



Realisasi sementara penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp232,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp129,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp0,3 triliun dan pajak lainnya Rp1,9 triliun.

“Pajak Penghasilan nonmigas ini tumbuh positif 4,1 persen, tapi tahun lalu tumbuhnya bisa lebih tinggi 10,3 persen,” kata Sri Mulyani.

Salah satu pajak nonmigas yang melambat adalah PPh badan yang tercatat Rp94,9 triliun, atau hanya tumbuh 4,9 persen, dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar 23,6 persen.

“PPh Badan tahun ini hanya sedikit di bawah lima persen, karena perusahaan terbuka labanya hanya tumbuh 7,12 persen pada 2018. Ini memperlihatkan korporasi tidak menikmati laba sekuat tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, PPh pasal 22 impor yang mencapai Rp18,71 triliun juga memperlihatkan penurunan, dan hanya tercatat tumbuh 3,8 persen, dibandingkan tahun lalu sebesar 28,7 persen.

Meski demikian, penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengendalian impor barang konsumsi oleh pemerintah yang telah berlaku sejak pertengahan 2018.

Kinerja PPN juga menurun, karena hanya mencapai Rp129,9 triliun, atau tumbuh negatif 4,3 persen dibandingkan periode April 2018 sebesar 14 persen karena adanya kebijakan restitusi pajak.

Kebijakan percepatan restitusi ini telah diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha dengan realisasi hingga April 2019 tercatat Rp62 triliun atau tumbuh 34 persen.

“Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang punya reputasi baik, tapi akibatnya penerimaan PPN ada pertumbuhan yang negatif ,” ujar Sri Mulyani.

Secara sektoral, perlambatan penerimaan pajak ini terlihat di sektor industri pengolahan dan pertambangan antara lain karena pengaruh perlemahan harga komoditas maupun restitusi.

Sumber: Aktual

BANDARpost - Founder & Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT) berbicara mengenai perkembangan perusahaan rintisan alias startup di Indonesia. Dari startup tersebut, kini telah ada yang memiliki valuasi US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun.

CT mengatakan Indonesia memang bangga dengan kehadiran unicorn tersebut. Tapi sayang, unicorn tersebut justru masih dikuasai pihak asing.

"Kita bangga punya Unicorn, sekarang ada Decacorn. Tapi sayangnya yang punya bukan kita, yang punya itu orang asing," kata CT di Hotel Mercure, seperti dikutip dari CNBC Indonesia Rabu (20/3/2019).

CT kembali memaparkan dalam dunia usaha dikenal istilah winner takes all. Dia pun mempertanyakan bila para pengusaha startup menerapkan prinsip ini maka bagaimana nasib keamanan data.

"Siapa yang gunakan datanya dan sebagainya? Ini saya ingatkan kita akan masuk ke tantangan ini. Jangan sampai kita masuk dalam new colonialism. Kolonialisme zaman now," pesan CT.

Ia menambahkan kejahatan dunia maya juga cenderung meningkat, oleh karenanya perlu peraturan dan institusi hukum yang harus beradaptasi dengan perubahan zaman. 

sumber: detik

Investasi Tanpa Riba Lewat Sukuk Tabungan ST-003, Tertarik Coba?


(Foto: Ilustrasi/Shutterstock)

BANDARpost  -Ada beragam jenis investasi yang bisa menjadi pilihan, dari deposito, reksadana, logam mulia, saham, hingga properti.

Sayangnya tidak semuanya menjamin bebas riba. Hal inilah yang menimbulkan dilema bagi sebagian umat Muslim yang hendak berinvestasi.

Meski begitu, bukan berarti tak ada jalan. Jika kamu sedang merencanakan investasi berbasis syariah atau tanpa riba, Sukuk Tabungan ST-003 bisa menjadi pilihan menarik.

Pasalnya, cukup bermodalkan Rp1 juta hingga maksimal Rp3 miliar, kamu sudah bisa berinvestasi sekaligus membantu membiayai fasilitas pembangunan negara.

Cari tahu lebih banyak tentang Sukuk Tabungan ST-003, yuk!

Apa sih Sukuk Tabungan ST-003?

Secara umum, Sukuk Tabungan bisa diartikan sebagai tabungan investasi perorangan bagi WNI. Sukuk Tabungan ditawarkan dalam mata uang Rupiah, melalui mitra distribusi seperti perbankan. Sukuk Tabungan juga tidak dapat diperdagangkan maupun dialihkan.

Sementara ST-003 merupakan nomor seri dari Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2019. Sukuk Tabungan sendiri didasarkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sehingga bebas riba.



Bagaimana Perolehan Keuntungan dari Sukuk Tabungan ST-003?

Sukuk Tabungan ST-003 diterbitkan dengan akad Wakalah atau pelimpahan kekuasaan, dari investor kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk mengelola dana investasi. Dari sana keuntungan berupa imbalan atau kupon ST-003 dibayarkan setiap bulan.

Adapun jenis keuntungannya berupa imbal hasil dengan menggunakan metode floating with floor dengan mengacu kepada BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.

Penerbitan Sukuk Tabungan ST-003 ini telah mendapatkan opini syariah dari DSN-MUI sehingga terdapat investasi pada ST-003 telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem Sukuk Tabungan ST-003 akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, investor juga mendapatkan kemudahan akses di pasar keuangan dengan metode yang tak bertentangan dengan prinsip syariah.

Cara Membeli Sukuk Tabungan ST-003

Sukuk Tabungan ST-003 memiliki nilai nominal per unit sebesar Rp 1 juta, serta batas maksimum sebesar Rp3 miliar. Dengan tenor selama 2 tahun, investor dapat membeli Sukuk Tabungan ST-003 melalui Mitra Distribusi. Biar #JadiBerkah, kamu bisa memilih Bank Syariah Mandiri.

Lewat Net Banking Mandiri Syariah, registrasikan nomor SID dan rekening efek juga data diri ke e-SBN. Kalau kamu belum punya SID dan rekening efek, kamu bisa melakukan pendaftaran melalui Net Banking Mandiri Syariah.

Kemudian H+2, kamu akan mendapatkan email nomor SID dan rekening efek. Setelah registrasi ke e-SBN, kamu dapat langsung melakukan pemesanan. Pilih produk yang akan dipesan, kemudian input nominal pemesanan.

Lakukan konfirmasi nominal pemesanan sekali lagi sebelum klik ‘pesan’. Barulah kemudian kode billing akan dikirimkan ke email kamu. Lakukan pembayaran melalui teller Bank Syariah Mandiri menggunakan kode billing tersebut.

Jika sudah, kamu akan menerima bukti kepemilikan Sukuk Tabungan ST-003 via email.

Persyaratan dan tata cara pemesanan online Sukuk Tabungan ST-003 via Net Banking Mandiri Syariah ini bisa kamu ketahui selengkapnya di sini,Sahabat Dream.

Selain itu, buat kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Bank Syariah Mandiri, bisa ikutan isi polling di sini.

5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Mandiri Syariah. Jangan sampai ketinggalan, ya!

(ism)

Sumber :  

Ekonom Sebut Penggunaan Utang Negara di Era Jokowi Tidak Jelas



Pengamat Ekonomi Aviliani.

BANDARpost  – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Ia menyinggung penyebutan Menteri Keuangan agar diganti menjadi Menteri Pencetak Utang.

Menanggapi itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, terkait masalah utang sebetulnya selama tidak melewati batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maka tidak ada persoalan. Namun menurutnya, utang juga harus dijelaskan penggunaannya untuk apa.

"Utang itu dalam ekonomi akan dibandingkan GDP (Gross Domestic Product), selama utang tidak lampaui batas tidak apa-apa. Tapi memang gampang dikritik karena utang tidak berdasarkan (digunakan) untuk apa," kata Aviliani di Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

Menurut dia, utang yang diterbitkan pemerintah seperti Surat Berharga Negara juga harus jelas peruntukannya. Sebab, selama Pemerintah Jokowi-JK, kata dia, penggunaan utang tidak dijelaskan secara spesifik.

"Mungkin perlu dikembalikan di mana utang itu mesti untuk infrastruktur, tidak boleh untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau sekarang bisa diplesetkan utang untuk kemiskinan karena tidak ada alokasi yang jelas," kata dia.

Sebelum Undang-undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, kata dia, setiap utang yang diterbitkan pemerintah selalu spesifik untuk proyek tertentu. "Jadi orang beli (Surat utang) FR21 atau apa, jadi tahu untuk proyek di mana. Sekarang lebih umum pokoknya utang," ujar dia.

Untuk itu, Aviliani menegaskan, saat ini diperlukan perbaikan sistem pengelolaan utang. Artinya harus jelas alokasi penggunaan utang tersebut untuk proyek apa.

"Sehingga untuk pembayarannya pun itu juga jelas alokasinya untuk cash flow. Multiplier ekonomi untuk apa sih? Jadi kalau tidak multiplier tidak perlu utang," katanya.

Prinsip utang, ditegaskan dia, harus memberikan multiplier effect atau efek berganda terhadap ekonomi. "Kalau tidak multiplier ekonomi, ketika jatuh tempo malah tidak bisa bayar utang. Prinsip utang adalah yang bisa menghasilkan efek multiplier ekonomi," katanya.

Namun, secara rasio, ia mengatakan masih aman, sebab Produk Domestik Bruto Indonesia terus meningkat. Saat ini, rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB nyaris mencapai 30 persen. "Sekarang masih aman. Kalau negara Eropa malah 100 persen utang lebih besar dari GDP," katanya. (ase)

Sumber : viva.co.id 

Hati-hati Dengan Pinjaman Online, Ini Cara Mereka Menjerat Nasabah! Jangan Mudah Tergoda!

Infrastruktur Jokowi Gagal Murahkan Biaya Logistik


BANDARpost, "(Penurunan biaya logistik) itu saja yang terus menerus dijadikan barometer," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam sebuah acara talkshow di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Kata Enny, seharusnya setiap pembangunan infrastruktur yang dijadikan tolok ukur utama dalam mengukur kinerjanya adalah, apakah infrastruktur tersebut menurunkan biaya logistik? Seperti harapan berbagai kalangan pelaku usaha di tanah air.

Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia dinilai masih sangat jauh ketertinggalan infrastrukturnya, padahal realisasi investasinya juga relatif terbatas. "Harus ada skala prioritas. Ini bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang," katanya.

Dalam hal ini, Enny bukannya tidak setuju dengan percepatan pembangunan infrasruktur. Namun, diharapkan ada studi kelayakan yang dilakukan sebelum pembangunan dilakukan secara komprehensif dan memperhitungkan dampak sosio-ekonominya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Budi Paryanto mengutarakan harapannya agar hasil dari pembangunan infrastruktur tidak mengkhianati proses yang telah dilakukannya selama ini.

Pasalnya, menurut Budi, gemerlap pembangunan infrastruktur di era Jokowi, manfaat ekonominya masih sangat minim. Dicontohkan, banyak dibangun bandara dan pelabuhan baru tetapi fasilitas penunjangnya seperti untuk kargo masih belum dibangun secara optimal.



Senada, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengingatkan harus diingat bahwa pembangunan pelabuhan baru bukan hanya untuk kapal penumpang atau kapal barang, tetapi juga harus dipikirkan untuk kepentingan pariwisatanya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengingatkan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah telah luar biasa dan ke depannya akan fokus dalam berpartispasi menurunkan biaya logistik nasional.

Hal itu, ujar Danis, dapat dilakukan dengan membangun berbagai akses jalan yang menuju ke berbagai pusat-pusat lokasi logistik seperti pelabuhan dan bandara.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut jalan tol bukanlah solusi efektif untuk menurunkan biaya logistik.

Faisal mengatakan, biaya logistik akan turun signifikan jika ada perpindahan dari transportasi darat ke laut. Saat ini, hanya 10% logistik di Indonesia yang diangkut lewat laut. Sisanya, diangkut dengan truk yang berdampak kepada tingginya ongkos logistik. [tar]

Sumber : Inilahcom 

BANDARpost  - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga 'kartu sakti' baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN. Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Adapun soal postur anggaran, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020 itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin 25 Februari 2019 seperti dikutip dari Kompas.

Seorang dokter pun menanggapi pernyataan Sri Mulyani. Ia menyindir pemerintah terkait dana BPJS yang macet.

sumber: gelora

BANDARpost   - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengklaim, dengan penerapan besaran tarif tol Trans Jawa saat ini, cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan.

Jangankan berbicara keuntungan, untuk mengembalikan modal investasi pun dirasa akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal mengatakan, ‎pada tahun awal pengoperasian tol Trans Jawa, perseroan harus membayar beban bunga dari utang yang dipinjamnya.

"5 sampai 10 tahun kita masih top up pembayaran bunga. Tarif sekarang tidak buat kita untung, bertahan saja berat," ujar Donny di Graha CIMB Niaga, Kawasan SCBD, Jakarta, Selatan, Rabu (19/2/2019).

Menurut Donny, membangun infrastruktur saat ini tidak murah seperti tahun 1970-an. Dia menjelaskan, pada era itu, untuk membangun infrastruktur bisa menggunakan dana dari perseroan sendiri, namun di era sekarang ini harus pinjam terlebih dahulu untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol.

Maka dari itu, pemerintah mengadakan konsesi, agar perusahaan yang membangun bisa mengembalikan pinjamannya.

"‎Makanya konsesi 50 tahun karena tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Nofrisel mengungkapkan, pengenaan tarif tol Trans Jawa membuat biaya operasional truk membengkak.

Bahkan, akibat menggunakan tol Trans Jawa, kenaikan biaya operasional naik sampai 100 persen.

Menurut Nofrisel, dengan masih mahalnya tarif tol Trans Jawa, secara otomatis berdampak ke biaya operasional truk.

Namun begitu, mendengar keluhan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana akan menurunkan tarif tol Trans Jawa.

sumber: suara

Kwik Kian Gie Bongkar Faktor Penyebab Banyaknya Kendaraan Enggan Lewat Jalan Tol



Kwik Kian Gie bongkar tarif tol selangit yang harus dibayar rakyat.

Sosok ekonom Indonesia, membongkar tarif jalan tol mahal, yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat bukan terjadi tanpa sebab.

Tarif jalan tol itu mahal terjadi karena baru di pemerintahan ini, investor asing diundang sebesar-besarnya untuk melakukan investasi.

"Pak Jokowi, Presiden Indonesia kan mengundang foreign investor, come to Indonesia, Anda bisa membuat untung di Indonesia," katanya dalam dialog Jaya Suprana Show yang diunggah di YouTube dan sejumlah media sosial.

Video ini pun menjadi salah satu video viral yang banyak disaksikan masyarakat dan mendapatkan banyak komentar.

Menurut Kwik Kian Gie, para investor asing itu akan bisa membuat untung di Indonesia.

"Dengan infrastruktur dapat membuat untung loh," katanya, menirukan gerakan mengajak yang dilakukan saat Presiden mengundang investor asing masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi.




Kegiatan itu, dinilai Kwik Kian Gie, memang berdampak terhadap investor untuk melakukan investasi yang sebesar-besarnya di Indonesia.

Karena investasi itu harus menghasilkan untung, otomatis harus cepat, maka yang terjadi kemudian dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Akibatnya, sebagian besar pengemudi truk dan kendaraan berat enggan menggunakan jalan tol, khususnya jalan tol terpanjang di Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta sampai Surabaya.

Dampaknya, banyak kendaraan, khususnya kendaraan berat, yang kemudian memilih untuk tidak menggunakan jalan tol.

Akhirnya keberadaan jalan tol tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat bahkan kemacetan melanda jalan-jalan arteri.

Kwik Kian Gie juga menjelaskan, situasi ini dampak dari pemodal asing disuruh membuat untung dari infrastruktur.

"Kan hanya mungkin kalau tarif infrastruktur dinaikkan," katanya.

Jadi, kata Kwik Kian Gie, rakyat Indonesia yang menggunakan jalan raya bebas hambatan atau jalan tol harus membayar mahal.

"Mereka yang menggunakan hal-hal penting bagi negara itu harus membayar tarif yang tingginya mencukupi untuk memberi keuntungan bagi pemodal asing, nah ini kalau presiden mengatakan begitu, bagaimana," katanya.

Sementara itu, terungkap dari berita Tribun Jateng, pengendara kendaraan roda empat dan lebih mulai beralih memilih menggunakan Jalan pantai utara (Pantura) Jawa dikarenakan mahalnya tarif Ruas Tol Trans Jawa.

Seperti diketahui, tarif tol untuk kendaraan Golongan I dari Jakarta menuju Semarang mencapai Rp 334 ribu, dan untuk kendaraan berat, 2 kali tarif Golongan I.

Dan bagi mereka, tarif tersebut terlalu membebani.

Terutama bagi sopir kendaraan angkutan barang seperti truk yang harus menanggung biaya perjalanan.

Hasanudin (43) contohnya, sopir truk asal Kabupaten Kendal lebih memilih menggunakan jalur reguler karena tidak kuat membayar tarif jika harus masuk tol.

“Dari Semarang ke Jakarta berjarak tempuh 3 hari untuk pergi-pulang, paling uang saku yang diberikan perusahaan tinggal Rp 400 ribu,” jelasnya saat berbincang dengan Tribunjateng.com di Jalan Pantura Pekalongan-Batang, Jumat (25/1/2019).

Dia menjelaskan, uang saku yang diberikan perusahaan mencapai Rp 3,6 juta untuk jalur Semarang-Jakarta.

“Solar Rp 1,6 juta, biaya bongkar Rp 300 ribu, dan membayar kernet Rp 600 ribu. Kalau ditotal sudah Rp 2,5 juta, itu belum termasuk makan bersama kernet selama 3 hari,” jelasnya.

Hasanudin berucap, adanya Tol Trans Jawa sebenarnya memang mempercepat waktu, tetapi tarifnya terlalu memberatkan bagi sopir.

“Kalau tarifnya mahal nanti keluarga saya makan apa, karenanya saya lebih memilih lewat Pantura. Walaupun lebih lama,” ujarnya.

Sama halnya Hasanudin, Ugik Setiawan, sopir truk asal Cirebon Jawa Barat pun mengeluhkan mahalnya tarif tol yang diberlakukan mulai 21 Januari 2019 itu.

“Kalau terlalu mahal ya ditinggalkan, karena banyak yang beralih melewati Pantura. Kami berharap tarif dikaji ulang agar kebih murah,” tambahnya. (Budi Susanto)

Sumber : Liputan6.com 

JK Luruskan Tanah Prabowo, BPN Curiga Pertanyaan Jokowi Titipan Asing


Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat debat Capres, 17 Februari 2019

BANDARpost  – Badan Pemenangan Nasional (BPN) ikut merespons ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal polemik tanah Prabowo Subianto yang berstatus hak guna usaha (HGU) di Aceh dan Kalimantan Timur. Pernyataan JK dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap pengusaha pribumi.

Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro, menilai memang seharusnya pemerintah mendukung pengusaha pribumi dibanding pengusaha asing.

"Maka patut dipertanyakan jika selevel Presiden RI mempertanyakan lahan tersebut. Kami mencurigai ada modus ekonomi di balik pernyataan Presiden Jokowi di debat kemarin. Bahkan kami mencurigai bahwa pernyataan itu titipan pihak asing yang ingin mengambil alih penguasaan lahan tersebut," kata Nizar kepada VIVA, Selasa, 19 Oktober 2019.

Nizar menambahkan, jawaban Prabowo sangat jelas. Jika negara ingin mengambilnya akan diberikan secara ikhlas. Namun, kalau asing yang ingin merebutnya, akan dilawan sampai titik darah penghabisan.

"Selain itu, dari pernyataan Pak JK dapat juga disimpulkan; pertama, proses lahan tersebut dilakukan pada era reformasi. Tepatnya pada tahun 2004, bukan di era orde baru sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

NIzar mengatakan, saat itu Prabowo pun memberi tunai untuk membantu kredit macet di bank.

"Kedua, Pak Prabowo membeli secara cash untuk membantu kredit macet di Bank Mandiri. Pak Prabowo tampil sebagai penyelamat ekonomi karena menyuntik dana cash ke kas BPPN atau negara," ujarnya.

Baca: Wapres JK Soal Lahan Prabowo: Saya yang Kasih Itu

Sebelumnya, JK meluruskan polemik lahan berstatus HGU Prabowo Subianto di Aceh dan Kaltim. Ia mengungkap lahan Prabowo yang ada di Kaltim justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet. Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli," ujar JK.

JK mengatakan itu terjadi pada sekitar 2004, belum lama ketika menjabat menjadi Wakil Presiden. Dia menilai pengelolaan lahan itu lebih baik diambil Prabowo, ketimbang jatuh ke tangan asing.

"Lebih baik dia daripada perusahaan asing. Waktu itu. Saya yang putuskan. Mungkin baru satu minggu saya menjabat Wapres," kata JK. (ase)

Sumber : Viva.co.id 

Menkeu Sri Sedih Milenial Banyak yang Mau Jadi Unicorn, Kenapa?


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

BANDARpost  – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin, atas besarnya keinginan generasi milenial di Indonesia yang condong ingin membangun usaha rintisan atau startup, ketimbang industri di sektor riil.

Hal itu disampaikannya, setelah mendengar pernyataan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, yang menungkapkan bahwa anaknya enggan untuk melanjutkan usahanya. Lantaran, ingin membangun bisnis startup.

"Saya sebenarnya sedih, waktu Pak Benny bilang, anaknya enggak mau melanjutkan bisnisnya. Itu menggambarkan, lebih enak bisnis yang lain atau yang online-online. Pengen jadi unicorn ya, yang online ya, itu yang jadi persoalan," kata Sri di kantornya, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.

Menurutnya, meskipun startup menawarkan keuntungan sendiri dan telah banyak yang memberikan contoh menjadi industri besar dengan status unicorn, atau bervaluasi mencapai lebih dari US$1 miliar. Startup tidak mampu berdiri sendiri tanpa di topang oleh industri-industri sektor riil.

Misalnya saja, startup di bidang jasa travel atau pelayanan tiket, memerlukan jasa industri penopang pariwisata dan transportasi seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, perhotelan, maupun sentra oleh-oleh yang merupakan industri riil. Begitu juga untuk startup jual beli online yang memerlukan industri tekstil, pergudangan, hingga jasa logistik.

"Artinya, yang membangun unicorn untuk platform itu is the one thing, kayaknya dengar unicorn pada ketawa sendiri. Unicorn itu kan untuk platform sendiri, tetapi the real player-nya kan tetap harus ada," tegasnya.

Di samping itu, Sri mengaku untuk membangun startup hingga mencapai status unicorn bukan hal yang mudah. Sebab, untuk mencapai tahap itu, harus memiliki sumber daya manusia berkualitas dan memiliki akses terhadap perkembangan teknologi itu sendiri.

"Jadi, kalau kita makin meningkatkan kapasitas SDM kita, dengan suatu kurikulum yang mampu membuat mereka menjadi, pionir inovatif, itu dilakukan. Maka, investasi di bidang SDM akan menjadi prioritas. Prioritas tidak hanya jumlah 20 persen, tetapi bagaimana mengalokasikan," paparnya. (asp)

Sumber : Viva.co.id 

Ancaman Unicorn Kebanggaan Jokowi


BANDARpost  - CALON Presiden Joko Widodo mengangkat perihal Unicorn dalam debat Capres kedua, Ahad malam kemarin. Unicorn merupakan gelar yang diberikan pada suatu usaha rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari US$1 miliar. Jokowi jelas punya maksud tertentu saat mengapungkan unicorn dalam debat itu. Salah satunya, boleh jadi, ia ingin membanggakan bahwa di masa pemerintahannya, ada 4 unicorn yang lahir di negeri ini. Jumlah itu memang terbilang banyak, dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

“Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn-unicorn Indonesia?” tanya Jokowi kepada Prabowo Subianto. Pada sesi ini Jokowi memamerkan tentang keberhasilannya membangun Palapa Ring. Di sisi lain, Prabowo justru menanggapi itu dengan sikap khawatir. “Jangan sampai karena unicorn ini uang-uang kita lari ke luar negeri,” keluhnya.

Mari kita cermati debat soal unicorn. Jokowi tidak menyebut start-up atawa usaha rintisan tentang bisnis online. Ia langsung ke ubun-ubun: unicorn! Padahal kita tahu, unicorn yang ada di Indonesia ya baru empat itu: GO-JEK, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Jokowi langsung ke langit, karena boleh jadi ia ingin membanggakan prestasi empat usaha rintisan yang sudah mencapai derajat unicorn, mengalahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Lalu apa korelasinya dengan kekhawatiran Prabowo soal unicorn itu? Jokowi mungkin lupa bahwa kuartet unicorn yang dibanggakan itu tak lagi milik putera Indonesia. Benar, anak negeri ini yang membidani, tapi unicorn itu kini sahamnya telah dikuasai asing.

Tengok saja GO-JEK yang menerima kucuran dana dari Google sebesar US$1,2 miliar. Alhasil, valuasi startup besutan Nadiem Anwar Makarim ini ditaksir mencapai US$4 miliar atau lebih dari Rp53 triliun.

Lalu, PT Tokopedia mendapat suntikan sebesar US$1,1 miliar atau sekitar Rp14,7 triliun dari Alibaba Group pada Agustus 2017 silam. Sebelumnya, Tokopedia juga menerima pendanaan dari Softbank Japan dan Sequoia Capital senilai US$100 juta atau Rp1,3 triliun.

Sementara, Traveloka mendapatkan pendanaan dari Expedia, perusahaan jasa perjalanan asal Amerika Serikat (AS), pada Juni 2017 senilai US$350 juta atau sekitar Rp4,6 triliun. Dengan total pendanaan tersebut, Traveloka kini telah mencapai nilai valuasi lebih dari US$2 miliar atau setara Rp26,6 triliun.

Kini, terdapat sekitar 90 perusahaan rintisan yang tumbuh pesat dan membutuhkan pendanaan seed funding, baik seri A maupun seri B. Hanya saja, kemampuan dukungan pendanaan modal ventura lokal masih terbatas pada pendanaan seri A yang mencapai US$5 juta. Inilah mengapa modal ventura lokal butuh mitra regional fund yang paling tidak punya kapasitas fundraising lebih tinggi supaya startup lokal bisa terdanai dan tumbuh sampai besar.

Kini, terhadap unicorn itu, saham putera Indonesia paling tinggal 1%, ada yang 2%. Kenapa? Karena model bisnis mereka memang membuat hal seperti itu. Investornya masuk mengambil alih langsung 97%, sang founder disisakan 3%. Jumlah inipun lama-lama kempis karena diambil asing juga.

Dan, soal kepemilikan saham mayoritas asing ini bukan masalah sepele. Ketika modal asing masuk ke unicorn di sini, maka kedaulatan data, dan produk yang ada di startup sangat berisiko menjadi tergadaikan.

Padahal data merupakan privasi sekaligus sumber daya paling penting di era ekonomi digital. Para investor asing mau ‘membakar uangnya’ untuk mendapatkan database sebagai investasi jangka panjang. Investor Gojek, misalnya, rela mengucurkan dana ratusan miliar setiap bulan untuk menghidupkan Gojek. Untuk apa? Untuk mendapatkan database. Dari database itu mereka nanti (investor) mencoba meng-create ekosistem. Dari situ mereka mau menguasai ekonomi, kalau ini berhasil.

Tengok juga masifnya produk asal Cina yang masuk ke sini seiring akuisisi saham unicorn lokal oleh investor asal Cina, semisal Alibaba dan Tencent. Data idEA mengungkapkan 93% produk yang dijual melalui e-commerce adalah produk impor. Artinya keuntungan e-commerce yang harusnya bisa mendorong UMKM berkembang justru keluar ke negara asal penyuntik dana itu.

Parahnya, pemerintah lelet dalam menyusun peta jalan bisnis digital. Pemerintah sejauh ini kurang antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang bergerak ke arah digital. Padahal, semua negara yang mengimplementasikan ekonomi digital sudah menyiapkan regulasi, terstruktur dan sistematis. Di Indonesia, pemain di bidang ini sudah bergerak sangat jauh, namun regulasi masih sekadar wacana. Lucunya, itulah yang dibanggakan Jokowi. (Jft/Teropong)

Sumber : TeropongSenayan 

Dosen UI: Indonesia Masuk 'Debt Trap', Utang Dibayar dengan Mengutang




Ilustrasi Hutang|

BANDARpost  Dosen Universitas Indonesia, Ronnie Higuchi Rusli menegaskan, bahwa Indonesia sulit keluar dari persoalan utang. Meskipun pada pemimpin berikutnya. Apalagi bunga yang ditawarkan rendah disertai jangka waktu cicilan yang panjang.

"Indonesia sudah masuk debt trap di mana utang dibayar dengan mengutang (liat rate bunga utang US$) ”A debt trap is defined as a situation where a borrower takes on new debt to repay existing debt” tinggal pilih menu tenggang ngutangnya 6-30 tahun & pilih menu bunganya, gurih," kata @Ronnie_Rusli melalui akun Twitternya, Senin (11/2/2019).

Lebih lanjut, utang Indonesia tidak dapat dihapus selayaknya utang dari China. Pasalnya, Indonesia berutang menggunakan mata uang asing.

"Pertumbuhan PDB China secara official seperti gambar di bawah ini. Tapi menurut penelitian Global Research sekitar 1-2 persen saja bahkan kemungkinan minus. Tapi untungnya utang China kepada pemerintah dan bank-bank Pemerintah China sehingga bisa dihapus bukukan. Indonesia berat karena utang dalam US$," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa utang yang dilakukan pemerintahan sekarang ini sudah menjadi pilihan tradisi kepemimpinan terdahulu.



"Itu karena apa? Karena fakta bahwa ekonomi kita bocor sebagaimana menjadi keyakinan pak @Probowo lambat laun makin terbukti. Gali lobang-tutup lobang APBN jadi tradisi. Utang hanya untuk bayar bunga utang setiap tahun, bahkan diakui juga oleh Bu Sri Mulyani. #EkonomiBocor," ujar @Fahrihamzah.

Kemudian, mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim, menjelaskan jika Jokowi berutang untuk menutupi utang pemimpin sebelumnya. Selain itu, utang digunakan untuk hal yang produktif.

"Kalau Anda baca sejarah ekonomi Indonesia, gali lobang tutup lobang itu sudah terjadi sejak era Soeharto. Dan Jokowi mewarisi lobang yang makin besar, dalam bentuk cicilan yang makin besar. Sebagai Presiden yang peduli pembangunan rakyatnya maka Jokowi mengambil kebijakan berutang," jelasnya.

Sumber :AKURAT.CO