Genjot Infrastruktur, Indonesia Adopsi Sistem Pembiayaan yang Berbahaya

BANDARpost, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo saat ini memang getol untuk membangun sektor infrastruktur dalam negeri yang dinilai masih jauh dari kata layak. Sayangnya, untuk mendanai proyek tersebut, Indonesia mengadopsi model pembiayaan yang cukup berbahaya, dengan perusahaan-perusahaan milik negara yang akhirnya menanggung banyak beban.

Dalam sebuah wawancara dengan BloombergNews pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo berencana menghabiskan lebih dari 400 miliar dolar AS untuk membangun bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya dalam lima tahun ke depan. Itu lebih tinggi dari rekor Indonesia sebesar 350 miliar dolar AS yang ditargetkan dalam masa jabatan pertama Jokowi.

“Pertanyaannya adalah bagaimana cara membiayai rencana ambisius tersebut. Indonesia memiliki defisit perdagangan dan anggaran kembar, dan pemerintah telah berhati-hati untuk menjaga 3% dari PDB,” ujar Shuli Ren, kolumnis Bloomberg untuk pasarAsia. “Negara itu ternyata menemukan modelnya di China, dengan perusahaan-perusahaan milik negara menanggung banyak beban.”

Rencana Indonesia pada tahun 2016 untuk mempercepat 245 proyek strategis nasional berasumsi bahwa 30 persen pendanaan akan dibiayai oleh BUMN, lebih dari dua kali lipat kontribusi negara. BUMN sendiri telah menjadi lebih luas di Indonesia daripada di negara lain kecuali China, menurut survei terbaru oleh Organization for Economic Cooperation and Development.

Akibatnya, dalam waktu kurang dari satu dekade, neraca perusahaan milik negara berubah dari ‘bersih’ hingga menjadi ‘sampah’. Pada tahun 2011, sebuah BUMN biasanya dapat melunasi semua utangnya hanya dengan satu tahun sebelum laba. Namun, pada 2017, pelunasan utang perusahaan menggelembung ke sekitar 4,5 tahun, menurut S&P Global Ratings. “Ambil contoh PT Waskita Karya, salah satu dari tiga kontraktor BUMN terbesar. Beban utangnya telah meledak sejak Jokowi menjabat,” sambung Ren.

Untuk membiayai proyek-proyek ini, BUMN telah menjual utang kepada investor asing dan mendapatkan pinjaman dari China. Sebagai contoh, PT Wijaya Karya mengumpulkan sekitar 400 juta dolar AS pada Januari 2018 dengan menjual obligasi Komodo, surat berharga berdenominasi rupiah yang dijual di pasar luar negeri, dan memperoleh pinjaman Rp80 triliun dari China Development Bank, pemberi pinjaman milik negara.

“Namun, saluran itu penuh dengan potensi bahaya. Karena peringkat yang turun, BUMN hanya dapat menerbitkan catatan jangka pendek, membuat mereka terpapar risiko pembiayaan kembali ketika melakukan proyek jangka panjang,” tambah Ren. “Sementara itu, pinjaman murah dari Beijing menjadi sensitif secara politis karena sentimen anti-China selama pencalonan Jokowi untuk masa jabatan kedua.”

Akibatnya, sebagian besar pembiayaan kemudian berasal dari bank-bank yang dikendalikan pemerintah Indonesia, yang sekali lagi sama seperti di China. Pinjaman bank untuk BUMN non-keuangan menggelembung hingga 8 persen dari total sistem, dari hanya 3 persen pada satu dekade lalu, menurut data yang disediakan oleh Bank Indonesia.

“Jokowi berhak bersandar pada infrastruktur untuk mencapai target pertumbuhan PDB sebesar 7% yang ia tetapkan saat menjabat pada 2014, termasuk jaringan transportasi dan pasokan energi yang lebih baik, dan proyek-proyek semacam itu yang menjanjikan manfaat ekonomi jangka panjang,” kata Ren. “Namun, pada saat yang sama, ia harus mewaspadai bagaimana Indonesia akan membayarnya.”

Sumber: UCNEWS