BANDAR post: ARTIKEL

Hot

Tampilkan postingan dengan label ARTIKEL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ARTIKEL. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 11 Agustus 2018

Menganalisis Fungsi Ma'aruf Amin dan Sandiaga Uno

11 Agustus 0

Menganalisis Fungsi Ma'aruf Amin dan Sandiaga Uno


BANDARpost, Pak Jokowi memang terbukti jujur dan apa adanya. Beliau tidak menyembunyikan tujuannya di pilpres 2019. Yaitu, sekadar ingin terus berkuasa selama lima tahun lagi. Sekadar mempertahankan kekuasaan. Ini terlihat jelas dari pilihan cawapres beliau, Kiyai Ma’ruf Amin (KMA)

Dengan bantuan Kyai Ma’ruf yang sangat dihormati masyarakat, Pak Jokowi berasumsi bahwa kaum muslimin akan tumpah ruah memilih petahana. Ini tujuan pertama.

Tujuan kedua, Pak Jokowi ingin melakukan sesuatu yang sudah sangat terlambat. Yaitu, menggandeng KMA untuk menepis anggapan yang sangat kental di masyarakat bahwa beliau (Pak Jokowi) jauh dari umat Islam. Juga ingin menepis anggapan bahwa para penguasa suka melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Jadi, dengan membawa KMA, Pak Jokowi ingin dibuktikan bahwa beliau merangkul ulama.

Begitulah Pak Jokowi dan timnya melihat problem yang ada di dalam diri mereka. Dan begitulah solusi yang mereka tunjukkan di pilpres 2019.

Dipasanglah Kiyai Ma’ruf. Dengan harapan bisa memperpanjang kekuasaan lima tahun lagi.

Sungguh sangat memprihatinkan. Padahal, semua orang tahu, baik pengamat ekonomi atau orang biasa, pengamat politik atau bukan, bahwa yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah gonjang-ganjing ekonomi dan kedaulatan ekonomi. Gonjan-ganjjng politik serta kedaulatan negara dan bangsa.

Inilah masalah fundmental yang dihadapi. Kehidupan rakyat makin parah, kedaulatan negara entah di mana.

Prabowo Subianto (PS) sejak lama sudah tahu masalah fundamental itu. Dan paham bagaimana cara mengatasinya. Sejak dulu sudah tahu. Tetapi, di pilpres 2014 rakyat pemilih terbuai oleh kamuflas pribadi yang merakyat sehingga melupakan esensi kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Kali ini, insyaAllah, kekeliruan memilih presiden tidak akan terjadi lagi. Pak PS masuk ke pilpres dengan membawa Sandiaga Uno (SU). Sandiaga mungkin bukan siapa-siapa tetapi dia mengerti apa-apa.

PS maju ke pilpres 2019 ini tidak hanya bertujuan untuk merebut kekuasaan yang memang sangat perlu direbut demi kemaslahatan seluruh rakyat. Melainkan beliau juga tidak bisa berdiam diri melihat kerusakan berlanjut. Pak PS dan rakyat bertekad untuk menghentikan kerusakan itu dan akan melakukan perbaikan.

Prabowo dan Sandiaga sadar bahwa mereka bukan sedang mau pergi piknik. Mereka tahu medan yang dihadapi setelah memenangkan pilpres nanti, insyaAllah. Mereka akan harus bekerja 24 jam. Tidak ada waktu untuk santai. Setelah dilantik, insyaAllah, mereka akan langsung berada di puing-puing ekonomi dan reruntuhan kedaulatan.

Itulah pertimbangan PS membawa Sandiaga. Kata orang, cawapres muda dan tampan mungkin bisa menarik suara generasi melenial. Bisa jadi. Tetapi, Sandiaga dibawa bukanlah untuk itu. Bahkan PS tak pernah berpikir tentang cara merangkul generasi muda. Sebab, di pikiran beliau hanya ada soal kerusakan ekonomi dan cara memperbaikinya.

Untuk itulah Sandiaga dibawa. Dia akan dikerahkan untuk memikirkan dan menyusun thesis perbaikan ekonomi. Harus mampu menjadi pengimbang langkah-langkah cepat ala Kopassus yang akan dilakukan Pak PS.

Alhamdulillah, rakyat sekarang sudah paham bahwa PS maju semata-mata karena ingin melakukan perbaikan ekonomi rakyat dan memulihkan kedaulatan negara yang diinjak-injak oleh para konglomerat jahat.

Penghinaan terhadap martabat bangsa dan negara di bawah pemimpin yang tidak kompeten, harus dihentikan. Pemberantasan dan pencegahan korupsi, akan dilipatgandakan. Kesejahteraan seluruh rakyat, insyaAllah, akan tertingkatkan di bawah kempimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Tidak ada tujuan lain bagi kedua orang kaya-raya ini. Kalau mau, mereka bisa pergi hidup di lingkungan mewah, di mana pun juga.

Tetapi mereka memilih hidup bersama rakyat. Tidak akan membiarkan eksploitasi dan penjarahan sampai sekarat. Penjarahan yang berlangsung secara semena-mena, di depan mata para penguasa.

Kini rakyat telah sadar. Para maling akan dikejar. Prabowo-Sandi siap menampar. Untuk kembalikan hidup wajar dan sejajar. Menuju bangsa yang besar.

Penulis: Asyari Usman

Sumber :Portal Islam

Read More

Minggu, 01 Juli 2018

Babak Baru Jokowi vs PDIP

01 Juli 0

Babak Baru Jokowi vs PDIP

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

BANDARpost, Pasca quick count, Ridwan Kamil (RK) dan Khofifah dekalarasikan dukungannya kepada Jokowi di pilpres 2019. Banyak orang kaget. Bahkan sejumlah pendukung RK di Cirebon melakukan aksi protes. Kecewa. Merasa dimanfaatkan suaranya.

Ternyata, masih pada gak paham. Berulangkali saya tulis, RK dan Khofifah itu calonnya Jokowi. Kenapa bukan calon PDIP yang didukung Jokowi? PDIP calonkan TB. Hasanuddin di Jabar dan Gus Ipul di Jatim. Kenapa bukan mereka yang didukung Jokowi? Pertanyaan ini hanya berlaku bagi orang yang gak paham hubungan Jokowi dan PDIP. Tepatnya Jokowi-Mega.

Pernahkah Jokowi bilang kalau dia adalah petugas partai? Apakah Jokowi pernah merasa sebagai petugas partai? Katanya ada surat pernyataannya? Kata siapa?Anda pernah lihat? Kalau toh ada, apa bedannya dengan janji politik para politisi?

Sementara Mega, Ketua Umum PDIP sering bilang di media bahwa Jokowi adalah petugas partai. Pernyataan Mega ini mendorong MH. Ainun Najib, budayawan Jogja, berkomentar: kok negara dianggap bagian dari PDIP?

Jelas? Publik menyimpulkan ada cara pandang yang berbeda diantara keduanya. Jokowi dan Mega. Masih gak percaya?

Perbedaan cara pandang ini berakibat pada perbedaan kemauan. Pernah ada kabar, Mega maunya "si A" jadi Kapolri. Tapi Jokowi maunya "si B". Ya, "si B" lah yang jadi. Karena Jokowi presidennya. Mega maunya "si anu" jadi Panglima TNI, tapi Jokowi maunya "si Ono".

Ya, "si Ono"lah menjadi panglima. Rakyat tahu. Bukan rahasia umum lagi. Jelas? Artinya, Jokowi gak mau jadi petugas partai. Gak mau didikte. Dan memang seharusnya tidak. Sebab, ketika Jokowi jadi presiden, ia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan presidennya PDIP. Ngerti? Lah kok jadi kayak guru. Hehe.

Bagaimana kalau Jokowi jadi ketua PDIP? Ini baru pertanyaan bagus. Sangat cerdas. Terlebih saat ini posisi PDIP banyak kalah di Pilkada. Mulai melemah. Butuh pemimpin alternatif seperti Jokowi? Perlu tanya sama Ibu Mega dulu.

Berkenan tidak? Kok pakai nanya segala? Aturan partai, ketum PDIP punya hak prerogatif untuk hal-hal tertentu. Termasuk pilih pengganti ketua umum? Nah, kalau pertanyaan yang ini perlu tanya Mbak Puan Maharani. Perbedaan, tepatnya perselisihan Jokowi-Mega tidak hanya soal siapa menjabat apa. Tapi, juga soal pilihan calon gubernur.

Saat calonkan Ahok gubernur di Pilgub DKI, kabarnya Mega awalnya keberatan. Nego alot. Mungkin Mega punya insting politik bahwa Ahok akan kalah. Dan benar, Ahok akhirnya kalah. Kabarnya, pihak istana mendesak. Tanpa PDIP, Ahok tak dapat tiket, kecuali independen. Berat sekali kalau independen. "Potong kuping saya kalau Ahok maju dari jalur independen", kata Haji Lulung. Publik baru sadar, ternyata "ngumpulin foto copy KTP" itu tak serius. Haji Lulung benar.

Takdir akhirnya memutuskan, Ahok diusung PDIP. Dan, ketua BIN Sutiyoso, diganti Budi Gunawan. Apa hubungannya? Di Pilgub DKI, Jokowi-Mega bersatu lagi. Satu irama politik. Hubungan keduanya mesra kembali.

Namun, saat pilkada serentak 2018 akan digelar, mulai lagi ada pilihan yang berbeda diantara keduanya. Di Jatim Jokowi dukung Khofifah, Mega dan PDIP dukung Gus Ipul. Di Jabar, Jokowi dukung RK, Mega dukung TB. Hasanuddin.

Kalau anda tahu peta ini, maka anda gak perlu kaget mengapa RK dan Khofifah pasca quick count langsung deklarasi dukung Jokowi di pilpres 2019. Ya iyalah... Kata emak-emak zaman now.

Jateng? Ganjar adalah calon Jokowi dan Mega. Menang lagi. Tapi ada hal unik di Jateng. Pertama, suara Ganjar tak sampai angka yang ditargetkan: 60-80%. Ternyata hasilnya hanya dapat 58 persenan. Itupun harus diakui, ada faktor elektoral wakilnya, Taj Yasin punya basis santri Pantura Jawa Tengah yang sangat kuat.

Kalau tak ada Taj Yasin, belum tentu Ganjar dapat suara sebesar itu. Belum tentu juga menang. Artinya, klaim Jateng sebagai "sarang banteng" untuk Pilgub saat ini mulai diragukan. Kedua, sehari usai pengumuman quick count, Ganjar dipanggil KPK. Meski hanya sebagai saksi. Ada kaitannya?

Hukum tak selalu steril dari kekuasaan. Siapapun penguasanya. Jika benar, itu warning buat PDIP. Sebab, Ganjar kader PDIP. Atau, karena banteng di Jateng sudah lemah, maka perlu transformasi ke santri dengan menampilkan Taj Yasin sebagai icon. Bisa jadi Ada Kiyai Kharismatik di belakang Taj Yasin yaitu K.H. Maemoen Zubair. Jika ini dijadikan icon Jokowi untuk pilpres 2019, bisa jadi alternatif pengganti tumbangnya banteng di berbagai tempat. Juga akan jadi pergeseran image, Jokowi yang selama ini dikesankan anti Umat Islam menjadi Jokowi Pro-Santri. Lebih nendang.

Apakah ini artinya Mega dan PDIP sudah tak terlalu berarti lagi bagi Jokowi di pilpres 2019? Indikatornya mulai nampak. Ini terutama, kabarnya, (perlu diklarifikasi), ketika Jokowi "tak gubris" tawaran PDIP agar Jokowi ambil Puan Maharani sebagai cawapresnya. "Alternatif dealnya" Jusuf Kalla (JK). Tapi JK sudah terlarang oleh keputusan MK.

Jika Golkar confirm dukung Jokowi dan tidak ada manuver para seniornya, maka Mega dan PDIP akan kehilangan wibawa dan kekuatan pressurenya di mata Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini menjadi "Untouchable designer" di belakang Jokowi akan leluasa memainkan peran Golkar.

Lalu, akankah hubungan Jokowi dengan PDIP akan berakhir? Bisa jadi. Jika tak ada deal di pilpres 2019, PDIP bisa cari alternatif calon. Bisa marajut ulang pilpres 2009: PDIP-Gerindra. Hanya calonnya dirubah. Bisa Prabowo-Puan Maharani. Atau Prabowo-Budi Gunawan. Bisa juga Budi Gunawan-Muhaimin. PDIP-PKB. Atau yang lebih seksi Airlangga Hartarto-Budi Gunawan. Golkar-PDIP. Tinggalkan Jokowi tanpa tiket pilpres. Semua bisa terjadi.

Jakarta, 1/7/2018

Sumber :Indopos 

Read More

Sabtu, 12 Mei 2018

Catatan Dr. Tony Rosyid: Gelombang Suksesi dari Malaysia Menuju Indonesia

12 Mei 0

Catatan Dr. Tony Rosyid: Gelombang Suksesi dari Malaysia Menuju Indonesia


BANDARpost – Rezim Malaysia tumbang. Kalah telak dengan Mahatir Mohamad. Orang tua yang sudah berusia 92 tahun itu akan memimpin lagi.

Setelah rezim Najib Razaq Tumbang, bagaimana dengan nasib Jokowi di 2019? Itulah kira-kira narasi yang terbentuk di otak rakyat Indonesia.

Kekalahan Najib Razaq disinyalir karena dua hal. Pertama, isu korupsi. Rezim Razak dianggap koruptif. Kasus 7 juta USD telah menjeratnya. Rakyat marah. Pemilu jadi ajang pelampiasan. Kedua, isu “jual negara ke China”. Razaq membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi China. Infrastruktur masif dibangun dan TKA China membanjiri Malaysia. Nasionalisme rakyat Malaysia tumbuh. Rezim pro China akhirnya tumbang.

Apa hubungannya dengan Indonesia? Sangat terasa. Saat ini, rakyat Indonesia bicara tentang Malaysia. Medsos dibanjiri berita tumbangnya rezim Najib Razaq. Setelah dilantik, Mahatir akan mengevaluasi kerjasama dengan China yang selama ini dianggap mengancam pribumi dan negara. Viral video pidato Anwar Ibrahim tentang perlunya anak-anak muda menyelamatkan bangsa dengan modal idealisme dan nasionalisme. Para pemuda Indonesia ikut mendidih darahnya. Semangatnya tumbuh dan optimismenya berkobar untuk memperjuangkan perubahan.

Apa yang dirasakan rakyat Malaysia nampaknya juga dirasakan oleh rakyat Indonesia. Soal korupsi? Hukum yang terkontrol menjadi faktor tersulit bagi rakyat untuk mengukur keadilan. Sejumlah kasus yang menguap melahirkan banyak kecurigaan. Muncul dugaan-dugaan yang terus tumbuh jadi benih-benih kekecewaan, bahkan kemarahan.

Viral di medsos, komunikasi via telphon menteri BUMN dengan Dirut PLN soal proyek, tak ada klarifikasi. Secara politik, tragedi ini menyudutkan posisi Jokowi. Opini negatif terbentuk, dan akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas orang nomor satu di negeri ini. Jokowi akan dianggap publik sebagai pihak yang melindungi.

Ada kasus E-KTP. Di persidangan, nama Ganjar Pranowo, Yosana Laoly, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut. Tapi, nama-nama itu tak kunjung dipanggil, kecuali Ganjar. Seolah kasus menguap. Lagi-lagi, secara politik tak menguntungkan buat Jokowi. Ia akan dianggap sebagai pihak yang menghalangi. Tak mustahil jika suatu saat rakyat bilang: kok mirip sama rezim Malaysia?

Soal TKA China? Hoax. Begitulah kira-kira jawaban selama ini didesign. Belakangan, mulai banyak terbongkar. Sebagian tv mainstream mulai meliputnya. Termasuk TVRI, satu-satunya tv milik pemerintah. Rakyat teriak. Tapi, suara mereka seperti tak terdengar. Pelampiasannya, mereka menunggu #2019GantiPresiden.

Seperti Malaysia, Indonesia sedang gencar membangun infrastruktur. Program ini menjadi branding andalan Jokowi. Itulah yang juga dilakukan Najib Razaq selama berkuasa. Kok sama? Sama-sama hutang dari China. Sama-sama berkomitmen memberi kelonggaran terhadap TKA dari China. Apakah berarti Jokowi akan punya nasib sama dengan Najib Razak?

Apa yang terjadi di Malaysia punya kemiripan dengan di Indonesia. Tak ayal, pengaruh politiknya terhadap Indonesia diprediksi akan sangat kuat. Negara berdekatan, satu rumpun dan sama-sama berbahasa Melayu. Tak sulit bagi rakyat Indonesia mengikuti peristiwa politik dan tragedi suksesi di Malaysia.

Sebagaimana di Malaysia, oposisi di Indonesia ikut menguat. Meski mendapat tekanan, oposisi Malaysia berhasil tumbangkan rezim di pemilu 9 Mei 2018. Apakah 19 April 2019 akan dialami Indonesia?

Bersamaan dengan suksesi di Malaysia, oposisi di Indonesia sedang dalam proses menguat. Suksesi kepemimpinan di Malaysia seolah menambahkan insulin untuk menumbuhkan optimisme oposisi mengganti presiden di pilpres 2019.

Istana akan semakin kesulitan untuk membangun narasi perlawanan terhadap oposisi. Kecuali jika istana berani pertama, mengevaluasi, bahkan mengakhiri kerjasamanya dengan China. Kedua, mendorong ketegasan hukum terhadap orang-orang di lingkaran istana yang terindikasi korupsi.

Misal Jokowi bilang: hukum harus ditegakkan secara adil. Ambil tindakan hukum secara tegas terhadap siapapun. Tanpa tebang pilih. Termasuk kepada orang-orang yang dekat dan pendukung istana. Jika Ganjar, Yosana, Puan dan Pramono Anung oleh KPK dianggap terindikasi korupsi, panggil dan proses secara hukum. Termasuk Rini, jika cukup alat bukti, panggil dan adili. Narasi yang keren. Jokowi berani?

Jika dua hal ini dilakukan, Jokowi akan punya narasi yang cukup kuat untuk melawan oposisi. Ini penting untuk mencegah gelombang pengaruh suksesi Malaysia ke Indonesia. Tapi jika tidak, nasib Jokowi akan semakin berat. Tumbangnya Najib Razak akan terus menghantui nasib politiknya di 2019. []

*Oleh: Dr. Tony Rosyid, Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sumber :swamedium, Eramuslim.com

Read More

Kamis, 03 Mei 2018

PDIP Sarang Koruptor? Perlawanan Kwik Kian Gie yang Jadi Kenyataan

03 Mei 0

PDIP Sarang Koruptor? Perlawanan Kwik Kian Gie yang Jadi Kenyataan

Oleh: Nofra Chaniago

Saat Kwik Kian Gie menjadi Kepala Badan Perencanaan Nasional (BAPENAS), dirinya pernah menyatakan secara gamblang bahwa partai tempatnya bernaung (PDI Perjuangan) adalah partai paling korup. Hal itu disampaikan saat dirinya diminta memparkan tentang korupsi. Hal ini tentunya membuat sejumlah elite PDI Perjuangan kebakaran jenggot.

Kwik akhirnya dipanggil oleh Megawati ke istana terkait pernyataannya tersebut. Dirinya juga dengan gamblang mengatakan Megawati mengarahkan agar seluruh kader PDI Perjuangan berhati-hati dalam melakukan pernyataan. Hal tersebut menerutnya untuk mengamankan posisi PDI Perjuangan di Pemilu 2004.

Begitu juga ditahun dimana PDI Perjuangan kembali kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Dalam rentang tahun 2014-2017, PDI Perjuangan masih menjadi partai yang persentase korupsinya tinggi dibanding partai politik lain. Hal itu diungkap dan dimuat dalam infografis yang disajikan detiknews.

Dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 ini, sejumlah calon kepala daerah yang diusung partai ini juga harus menghadapi sergapan KPK. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi rakyat tentang komitment PDI Perjuangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada istilah yang mengatakan, untuk melakukan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Namun hal ini sepertinya tidak dapat diterapkan dengan baik oleh manajemen organisasi kepartaian di tubuh PDI Perjuangan. Bahkan ironinya, anak Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri juga disebut-sebut terlibat dalam persekongkolan jahat yang merugikan negara melalui korupsi KTP Elektronik.

Pepatah Minang mesebutkan, “kalau tungkek mambaok rabah mohon datuak baganjua suruik” (kalau pemimpin yang membawa rebah lebih baik mundur saja). Begitulah adat Minang mengajarkan bagaimana seharusnya pemimpin membawa perubahan yang lebih baik, bukan malah membuat hancur.

Selain itu Kwik juga pernah mendengungkan pembersihan PDI Perjuangan dari Gang of Three. Salah satu dari tiga gerombolan yang dimaksud Kwik tersebut adalah Pramono Anung yang disebut-sebut Setya Novanto juga terlibat dikasus KTP Elektronik. Atas inisiasi itu, Kwik dianggap sedang menjalankan politik sakit hati oleh kalangan internal partai PDI Perjuangan sendiri.

Tahun berlalu dan pemerintahan berganti. Kwik tidak lagi segahar dulu. Namun sikap patriotismenya telah membuka mata semua masyarakat Indonesia dengan kebenaran-kebenaran yang tersaji dengan seiring berlalunya waktu.

Faktanya, dalam rentang tahun 2002 hingga 2014, tercatat PDI Perjuangan menjadi partai yang persentase tingkat korupsinya paling tinggi. Hal itu dipaparkan oleh KPK Watch. Sebanyak 33,6 persen kasus korupsi yang dilakukan politisi berasal dari partai yang berlambang banteng moncong putih.

Harusnya PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini, hendaknya harus berani melakukan pembersihan dalam tataran internal mereka. Masalah kursi yang didaptkan bukanlah persoalan utama. Di atas itu semua ada kepercayaan rakyat harus dijaga.

Contoh terdekat yang bisa diambil adalah pembenahan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Kendati seorang Ketua Umumnya diciduk KPK, tidak ada alasan bagi Partai Demokrat untuk menghalang-halangi proses hukum yang berlaku. Kendati pahit, Demokrat menjadikan itu sebagai sebuah evaluasi. Maka tidak heran, sejauh pengamatan terkait tour yang dilakukan partai berlambang mercy ini di pulau Jawa, bisa dikatakan disambut dengan hangat dan gegap gempita oleh masyarakat.

Jika kita merangkum sejarah, fakta dan data yang ada. Dapat disimpulkan apa yang diperjuangkan Kwik bukanlah hanya permasalahan korupsi PDI Perjuangan semata. Lebih jauh dari itu adalah ia berjuang memenuhi hak-hak rakyat melalui jalur yang konstitusional dan melawan orang yang irasional.

,_________________

Nofra Chaniago, Aktivis Tolak Korupsi dan Gratifikasi (KONF/POLITIK)

Sumber : Konfrontasi, UC News

Read More

Senin, 30 April 2018

Erdogan Diprediksi Menang Lagi Pilpres, Barat Cemas

30 April 0

Erdogan Diprediksi Menang Lagi Pilpres, Barat Cemas


BANDARpost, Pemilihan Presiden (pilpres) Turki dimajukan satu setengah tahun lebih awal 24 Juni 2018 mendatang.

Abdullah Gul (mantan Presiden Turki, teman perjuangan Erdogan yang sekarang hubungannya renggang) menyatakan bahwa ia tidak akan menjadi penantang Erdogan, ia tidak mau menjadi kandidat gabungan pihak oposisi, yang sebelumnya merayu untuk maju sebagai capres menantang Erdogan.

Dunia Barat melalui media-medianya terlihat jelas ketakutan, karena kemenangan Erdogan tak bisa mereka cegah.

Erdogan yang pada Pilpres 2014 sebelumnya menang 51,79% (menang satu putaran langsung yang diikuti 3 kandidat) diyakini bakal memenangkan Pilpres lagi, bahkan akan meningkat suaranya mengingat kali ini AKP berkoalisi dengan partai nasionalis MHP (koalisi rakyat).

Ketika kubu oposisi gagal merayu Abdullah Gul maju bertanding melawan Erdogan di pilpres, itu sudah akhir dari perlawanan. Sultan Erdogan diprediksi bakal menang mudah.

Bukan hanya karena koalisi Rakyat yang dibangun AKP terlalu kuat, tapi memang oposisi terlalu lemah. Bahkan untuk merayu Gul saja mereka gagal.

Pilpres Turki ini menjadi perhatian di Timur dan di Barat. Untuk saat ini tidak ada satupun pemimpin Islam yang dianggap lebih berbahaya oleh Barat dibanding Erdogan dan tidak ada yang lebih bisa diharapkan oleh bangsa Timur melebihi Erdogan.

Saat ini Barat sedang beradu siasat dengan Erdogan. Kabarnya dana ratusan Miliar USD sudah cair dari blok Teluk yang siap diamainkan Barat menjelang pilpres Turki.

Semua kekuatan kudeta Juli silam kembali ambil bagian dalam menghabisi Erdogan di pemili depan, baik unsur kudeta luar mapun dalam negeri.

Barat dan Arab yang sok ngebarat punya kepentingan agar AKP dan Erdogan kalah dalam pemilu nanti. Namun harapan mereka pun akan kembali sirna, seperti upaya mereka dalam kudeta Juli dan kemudian dihajar habis-habisan oleh Erdogan.

Kenapa Erdogan begitu serius dalam pemilu kali ini? Karena ini moment lahirnya Turki baru. Turki peninggalan Attaturk akan tiada dan Turki sebagai pusat peradaban baru akan muncul.

Kenapa musuh-musuh Turki baik di luar maupun di dalam negeri begitu tegang dan berusaha sekuat tenaga agar Erdogan kalah di pilpres? Bahkan Abdullah Gul dirayu untuk maju melawan Erdogan walau akhirnya gagal?

Jawabannya karena mereka sangat paham bahwa peradaban baru yang mereka takutkan itu sejatinya sudah lahir sejak berkuasanya politik Islam di Turki. Jika Erdogan berhasil melewati moment bersejarah ini (memenangkan Pilpres dan berlakunya sistem baru Presidensil) maka konspirasi terhadap Turki akan semakin jauh dari kata berhasil.

Turki wabilkhusus Istanbul adalah "rumah" bagi semua kalangan terlepas apa agama dan warna kulitnya sejak era Utsmany. Hari ini sejarah tersebut mulai terulang.

Di era Utsmany, Istanbul adalah tempat berlindung bagi umat Islam, bahkan bagi Yahudi dari Eropa.

Salah satu contohnya adalah gelombang kedatangan muslim dari Aljazair ke Istanbul, atau muslim Tunis yang bahkan mereka dengan suka rela menjadi tentara khilafah Utsmaniyah.

Para pejabat Tunis yang datang ke Istanbul mencari suaka politik memilih tinggal di Istanbul walau kondisi Tunis kembali stabil. Begitupun yang dirasakan pendatang lainnya. Itu sebabnya saat ini Istanbul menjadi salah satu kota di dunia yang penduduknya paling beragam.

Hari ini hal tersebut kembali terjadi. Sejak Erdogan dan Islam Politik berkuasa di Turki, Istanbul menjadi tujuan berlindung umat Islam, khususnya negara-negara yang dilanda Arab Spring.

Pengungsi dari Irak, Suriah, Yaman atau para pencari suaka politik dari Mesir dll mereka lebih memilih Istanbul dibanding Riyadh. Kenapa?

Karena di bawah kepemimpinan Erdogan saat ini Turki sudah menjadi rumah bersama yang nyaman dan tanpa disadari sudah menjadi harapan umat Islam.

Politik Turki di Kawasan selama ini selalu berpihak pada umat Islam. Bahkan lebih dari itu, Erdogan mampu menunjukkan darah Utsmany-nya dengan terus mengayomi Saudi dan UEA walau mereka berkhianat di belakang.

Kepercayaan dan harapan umat itu sudah tumbuh, peradaban baru itu telah lahir. Cara satu-satunya adalah menghabisi Erdogan si sultan "nakal". Apapun caranya.

Mulai dari memasukkan racun ke makanan Erdogan sampai kudeta militer, namun semua itu gagal bahkan Erdogan dengan AKP semakin kuat.

Dengan pemilu ini artinya sebentar lagi Turki akan memasuki era baru dipimpin oleh Erdogan. Ini adalah kesempatan langka mungkin juga terakhir bagi kekuatan pendengki untuk menghalangi cita-cita rakyat Turki menjadi bangsa dengan peradaban besar.

Wajar para mafia internasional habis-habisan ingin menjegal Erdogan. Apapun mereka lakukan, bahkan cara yang tidak logis mereka tempuh yaitu merayu Gul yang jelas-jelas masih loyal kepada AKP.

Kenapa Erdogan bisa kuat dihadapan konspirasi internasional yang sungguh dahsyat itu? Karena dia berpolitik dengan cara-cara manusiawi. Dia memakai cara pandang manusia dalam bertindak dituntun oleh wahyu dari langit.

Hitung-hitungan politiknya masuk akal dan tidak serampangan. Jika kalian gali cara pandang AKP dalam berpolitik, tidak ada namanya itu "asal berkah walau kalah". Politik yang dipahami Erdogan adalah kemenangan dan kekuasaan.

Dakwah yang dipahami Erdogan dan AKP adalah kasih sayang. Jangan kaget melihat Erdogan menangis di gubuk kecil rumah kader AKP tapi di lain waktu begitu garang di hadapan Merkel dan para pemimpin UE yang munafik.

Erdogan bersama kader AKP bisa memahami Dakwah dan Politik dengan baik. Mereka tidak lagi ribut dengan nama tapi lebih senang bicara isi. Ini yang membuat mereka kuat, urusan dalam kepala dan dada mereka telah selesai.

Hasmi Bakhtiar
(Pengamat Internasioal, Lille)

Sumber :Portal Islam 

Read More

Sabtu, 28 April 2018

Saatnya Indonesia Melompat Lebih Tinggi

28 April 0

Saatnya Indonesia Melompat Lebih Tinggi

dr Gamal Albinsaid


Oleh: dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed*

10Berita, Dalam membangun Indonesia, kita harus mengenal Indonesia, memahami posisi Indonesia, dan mengarahkan langkah Indonesia dalam persaingan dunia dengan sangat jelas. Lalu saya mulai bertanya di manakah posisi Indonesia dalam perkembangan dunia? Seberapa besar kemampuan kita bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai sektor? Mari kita urai satu per satu.

Human Development Report

Saya akan mulai dari Human Development Report kita. Tanggal 21 Maret 2017 di Stockholm, Swedia, UNDP PBB kembali mengeluarkan Human Development Report yang meletakkan Indonesia di urutan 113, kita berada dua tingkat di bawah Mesir dan satu tingkat diatas Palestina. Kalau kita sedikit melihat ke belakang, tahun 2014 Human Development Report yang berjudul Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience meletakkan Indonesia diperingkat ke 108, hasil ini merupakan kemunduran bagi kita.

Perkembangan Human Development Index Indonesia

Untuk menguatkan lagi optimisme kita semua, mari melihat 25 tahun perkembangan Indonesia terakhir dari sisi Human Development Index (HDI). Pada tahun 1990 HDI kita sebesar 0,528 dan di tahun 2015 HDI kita menjadi 0,689. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa HDI kita naik 30,5% dengan gambaran peningkatan sebagai berikut :
1. Expected years of schoolingatau yang biasa kita kenal dengan harapan lama bersekolah untuk anak-anak meningkat 2,8 tahun.
2.Mean years of schooling atau rata-rata lama bersekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas meningkat 4,6 tahun.
3.Life expectancy of birth atau angka harapan hidup di Indonesia meningkat 5,8 tahun.

 

Gambar 2. Perkembangan HDI Indonesia


Global Competitivenes Index

Kabar lain yang seharusnya membanggakan kita hadir pada laporan Global Competitiveness index yang merupakan penilain tingkat kompetitif negara-negara di dunia yang dilaporkan oleh World Economic Forum. Di tahun 2016-2017 kita berada di peringkat 41 dari 148 negara. Posisi ini diperoleh setelah kita meraih nilai 4,52 dari skala 7. Hasil ini agaknya baik secara umum, namun perlu dilakukan evaluasi, dimana kita kembali mengalami penurunan dari tahun 2015 – 2016 yang meletakkan kita di peringkat 37. 

Global Innovation Index

Global Innovation Index dikeluarkan pertama pada tahun 2007 dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah model untuk mengevaluasi inovasi yang komprehensif dalam menggambarkan kompleksitas alami pada negara maju dan berkembang. Secara sederhana Global Innovation Index ini menggambarkan kinerja inovasi dari berbaga negara. Jika kita merujuk pada Global Innovation Index 2017 dengan tema “Innovation Feeding the World”, kita bisa melihat bahwa Indonesia berada di urutan 99 dari total 127 negara yang dievaluasi dengan skor 29,1.

 

Gambar 3. Skor Global Innovation Index Indonesia

Hasil ini masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita seperti Singapura yang ada diurutan ke 7, Malaysia 37, Vietnam 47. Sebagai gambaran Swiss, Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris menduduki lima urutan teratas. Swedia sendiri sudah berada di urutan pertama selama 7 tahun terakhir. Empat indikator yang dikalkulasi adalah Global Innovation Index secara keseluruhan, Sub-Index Input Inovasi, Sub-Index Output Inovasi, dan rasio efisiensi inovasi.

Gambar 4.. Peringkat Indonesia dan beberapa negara lain dalam Global Innovation Index


    
Hal yang harus segera kita perbaiki adalah regulasi yang mendukung iklim berinovasi. Sebagai gambaran dalam hal paten, kita berada di urutan 103 dari 127 negara. Hal ini menggambarkan betapa minimnya kontribusi inovasi kita pada dunia. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah anggaran untuk litbang dan riset kita yang hanya 0,2% dari PDB. Oleh karena itu menjadi penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi berbagai sistem, khususnya di sektor akademis dan regulasi pemerintah yang seharusnya mampu memudahkan inovasi itu lahir, tumbuh, dan berdampak di Indonesia.

Dengan Human Development Index di peringkat 113, Global Compepetiveness Index di peringkat 41, Global Innovation Index di peringkat 88, agaknya kita tidak boleh berpuas diri. Tapi kita harus percaya diri dan optimis… kita adalah bangsa yang besar… sumber daya kita melimpah….Budaya kita tangguh, kita bukan bangsa kecil… Kita harus lebih keras dalam bekerja. Kita butuh kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras… Kita harus cepat untuk mampu menerbangkan Indonesia menuju puncak dalam persaingan di kancah dunia. Saatnya kita melompat jauh lebih tinggi. Our work is not finished, we still have a big job to do

*CEO Indonesia Medika, penerima anugerah Tokoh Perubahan Republika

Sumber : Republika.co.id

Read More

Kamis, 26 April 2018

Capres Pencitran Vs Capres Gagasan

26 April 0

Capres Pencitran Vs Capres Gagasan


Oleh:

Edy Mulyadi

Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

BANDARpost, BERKUASA itu nikmat. Segala privilege datang menghampiri. Kekuasaan juga membuka akses lebih besar bagi penggenggamnya untuk meraih nyaris apa saja yang diinginkan. 

“Orang-orang yang bertamu itu bicara terus-terang kepada saya, bahwa motivasi mereka menjadi anggota DPR adalah untuk memperbaiki hidup. Jadi, mereka sebetulnya sama sekali tidak peduli dengan rakyat dan bangsa ini,” kata Amien Raisdalam obrolan bertiga yang santai suatu siang, di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan. Oya, Amienmenyebut beberapa nama beken yang cukup malang-melintang di Senayan sebagai orang yang dia maksudkan. 

Dan, ternyata benar. Sebagai anggota DPR (juga DPRD) mereka bisa minta atau titip ini-itu kepada menteri, dirjen, dan direksi BUMN/BUMD. Mereka juga ‘berhak’ memperoleh jatah dari bagi-bagi rejeki saat ada bancakan APBN/APBD. Itulah pula yang menjelaskan, mengapa jumlah anggota Dewan yang berurusan dengan hukum jumlahnya mencapai ratusan orang. 

Bayangkan, kalau menjadi anggota Dewan saja sudah legit begitu, bagaimana halnya dengan Presiden? Tentu hak-hak istimewa yang dinikmati jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Dengan hanya ‘berdehem’ saja, para bawahan sudah harusbisa menerjemahkan keinginan sang Presiden, plus berusaha mewujudkannya, tentunya. 

Kalau Presiden mengatakan, misalnya, saya suka lukisan ini, senang mobil yang itu, lahan yang di sebelah sana sepertinya bagus, atau ucapan-ucapan senada lain; tentu para hulubalang harus paham. Ujung-ujungnya, semua ucapan tadi segera berada dalam genggaman sang juragan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Asyik, kan?

Minus konten

Nikmatnya kekuasaan itulah yang membuat Pilpres jadi hiruk-pikuk. Banyak orang yang merasa pantas menjadi Capres atau Cawapres. Bermodal baliho yang tersebar di sudut-sudut strategis dan seabreg program pencitraan, mereka merasa layak ikut berlaga. Kalau ditanya, kelak kalau berkuasa mau ngapain, maka meluncurlah segala hal-hal normatif dan ideal yang mereka sebut sebagai visi-misi.Sepi dari konten, tidak ada substansi, miskin gagasan dan ide-ide besar. 

Bandingkan dengan para pemimpin dan pendiri Republik ini. Dulu, para Bapak Bangsa itu sama sekali tidak mengenal praktik pencitraan. Soekarno, Hatta, Natsir, Sjahrir, Tjokro, dan para tokoh lainnyatidak menyebar baliho, membagi sembako, berswafoto dengan kaus oblong dan sandal jepit, dan yang semacamnya. Yang mereka lakukan adalah benar-benar bekerja dan berjuang untuk rakyatnya, kendati harus keluar-masuk penjara, dan atau hidup dengan keprihatinan dan kekurangan.


Para tokoh pergerakan itu bekerja dengan gagasan dan ide-ide besar. Ide Indonesia merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, rakyatnya sejahtera. Mereka bersungguh-sungguh dan rela berkorban waktu, tenaga, air mata, darah, bahkan nyawa untuk mewujudkannya. 

Sebaliknya, rekam jejak orang-orang yang ge-er alias gedhe rumongsodi zaman nowsejatinya nyaris tidak ada sesuatu yang membanggakan. Pejabat petahananya miskin prestasi. Serenceng janji saat kampanye di era sebelumnya sebagian besar terbang bagai debu ditiup angin kencang di siang yang panas. 

Waktu itu, ada Capres yang berjanji tidak akan impor pangan, tidak bagi-bagi jabatan menteri, menyusun kabinet yang ramping dan diisi para profesional, ekonomi akan meroket September 2015, bakal membuka 10 juta lapangan kerja, akan mengutamakan pengusaha lokal dan mempersulit pengusaha asing, membeli kembali (buy back) Indosat, dan lainnya, dan seterusnya. Sayangnya, hingga hari ini semua itu baru sebatas janji-janji tanpa realisasi. 

Sementara itu, mereka yang merasa layak menjadi Capres atau Cawapres justrubanyak bergelimang dengan berbagai kasus hukum. Kita tentu belum lupa dengan idiom-idiom seperti skandal kardus duren, apel Washington-apel Malang, skandal bank Century, dan lainnya. Tapi, ya begitulah, orang-orang ini tetap saja dengan percaya diri terus melenggang ke gelanggang Pilpres. 

Bukan itu saja, untuk mendulang suara orang-orang ini melakukan berbagai kegiatan yang seolah-olah pro rakyat. Tiba-tiba saja mereka jadi rajin blusukan ke gang-gang sempit, pasar-pasar becek, dan menggendong anak kecil suku di ujung Timur Indonesia. Seperti tidak cukup, bermacam akting tadi masih ditambah dengan bagi-bagi sertifikat tanah, bagi-bagi sembako, lempar-lempar kaus dan benda lain dari dalam mobil yang berjalan, sebar amplop berisi fulus, melakukan touring, bahkan naik motor berhujan-hujanan ria pun dilakoni.

Berbohong dan menipu

Para Capres dan Cawapres bermodal pencitraan ini pada hakekatnya sedang menipu rakyat. Rakyat disodorkan bermacam kepalsuan. Pencitraan adalah bentuk eufimisme alias penghalus-halusan dari frase pembohongan, bahkan penipuan. 

Ada perbedaan mendasar antara berbohong dan menipu. Kalau saya berkata ini mobil baru, padahal faktanya sudah beberapa tahun umurnya, maka saya berbohong. Tapi, jika bohong saya itu saya tambah dengan mengecat ulang seluruh body mobil, mengganti ban dengan yang tidak gundul, mengutak-atik odometer agar jarak tempuh kilometernya masih pendek, bahkan mengubah STNK dan BPKB agar bulan dan tahunnya lebih muda, maka itu artinya saya telah menipu.

Tapi, syukurlah, tidak semua dari mereka yang berprilaku seperti itu. Tidak semuanya cuma bermodal pencitraan dan ‘muka tembok’. Ada juga satu-dua Capres yang benar-benar berisi. Rekam jejaknya jelas, keberpihakannya kepada rakyat kecil menapak dalam-dalam pada tiap langkahnya. Integritasnya terujui.Kapasitas dan kapabelitasnya sudah terbukti dalam memecahkan banyak persoalan. 

Sebagian dari Capres itu bahkan punya mimpi-mimpi besar sekaligus reachable. Orang ini bermimpi membuat ekonomi Indonesia tumbuh 10% selama lima tahun berturut-turut hingga masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada 2024.Tidak seperti beberapa tahun terakhir yang berkutat di angka 5% karena setia menerapkan mazhab ekonomi neolib ala Bank Dunia. 

Dia juga bermimpi Indonesia akan tampil di gelanggang dunia sebagai pemimpin ASEAN yang dihormati. Bukan itu saja, tokoh ini terobsesi mengulang kedigdyaan Indonesia ketika Soekarno menjadi pemimpin Asia-Afrika. Dengan posisinya itu, Soekarno punya posisi tawar dahsyat yang sangat menguntungkan Indonesia di mata Amerika dan Rusia. 

“Saya yakin, dengan kerja keras seluruh rakyat serta bantuan dan izin dari Allah Yang Maha Kuasa, mimpi-mimpi besar itu bisa kita wujudkan. Indonesia negara besar, rakyatnya bisa dan suka bekerja keras. Mosok kita mauterus terpuruk seperti sekarang. Man jadda wa jada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Kalau Allah menghendaki, Dia cukup berkata kun fa yakun. Jadi, maka jadilah,” ujar Rizal Ramli saat mendeklarasikan pencapresannya pada 5 Maret silam.

Mimpi besar itu bukan cuma perlu, tapi harus. Yang tidak kalah penting, kita harus tahu caranya dan mampu mewujudkannya. Kalau bermimpi saja tidak berani, silakan terus hidup dalam kubangan dan kehinaan. Kun fa yakun!*

Sumber :Voa-islam.com 

Read More

Selasa, 17 April 2018

Dilema Prabowo dan Manuver PKS

17 April 0

Dilema Prabowo dan Manuver PKS


BANDARpost, PKS setuju Prabowo maju. Tapi, dengan satu syarat: cawapres mesti dari PKS. Tegas dan jelas. Kenapa? Pertama, mesin partai PKS kuat dan solid. Jika kader PKS yang maju cawapres, mesin partai bisa bekerja dengan efektif. Kedua, Prabowo dari kelompok nasionalis-sekuler. Mesti didampingi tokoh yang merepresentasikan umat (nasionalis-religius). PKS gudangnya. Ketiga, Prabowo militer. Mesti menggandeng tokoh dari sipil. Ini sekaligus menutup peluang Gatot jadi cawapres Prabowo.

Tiga alasan di atas masuk akal. Lalu, siapa tokoh yang ditawarkan PKS? Dari sembilan tokoh yang sempat muncul kabarnya telah mengerucut ke satu nama, yaitu Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Barat yang suka dipanggil Kang Aher ini lagi naik popularitasnya.

Kenapa Aher? PKS tentu punya kalkulasi dan pertimbangan sendiri. Kalau dilihat dari track recordnya, Aher punya keunggulan dibanding yang lain.

Pertama, Aher punya pengalaman memadai di bidang pemerintahan. Dua periode Aher menjadi gubernur di provinsi terbesar penduduknya di Indonesia. Ini modal yang cukup bagi Aher. Sebagai gubernur, Aher berhasil mendapat 265 pengharagaan. Soal ini, tak ada yang menandingi Aher.

Kedua, Aher representasi ulama dan umat. Religiusitasnya tak diragukan. Lulusan S2 IPB dan S3 Unpad ini hafal al-Qur’an dan mumpuni soal ilmu agama. Komitmen keberpihakannya kepada umat tak diragukan sewaktu menjabat dua periode sebagai gubernur Jabar.

Ketiga, Aher clear and clean. Setidaknya hingga hari ini. Tak punya masalah moral maupun kasus hukum. Ini menjadi sangat penting mengingat faktor integritas sering terabaikan dalam proses pengelolaan pemerintahan.

Keempat, Aher adalah satu diantara kader PKS yang dekat dengan simpul-simpul ormas dan ulama, terutama NU di Jawa Barat. Perhatiannya kepada pesantren-pesantren, sangat dirasakan. Terbukti, para pendukung militan Aher justru dari pesantren-pesantren dan ormas Islam. Soal tahlil dan baca barjanji, kefasihan Aher bisa diadu dengan kaum Nahdhiyin pada umumnya. Sebab, “kaifiyah” atau tata cara ibadah Aher adalah kaifiyah NU. Kenapa faktor NU menjadi penting? Karena pemilih Indonesia terbanyak dari NU. Terutama di wilayah Jawa.

Pilihan PKS terhadap Aher masuk akal. Tapi, kenapa Prabowo atau Gerindra belum juga mau meminang calon yang diajukan PKS ini?

Ada beberapa kemungkinan, diantaranya, pertama, Prabowo masih galau. Banyak yang berpikir deklarasi pencapresan Prabowo belum final. Artinya, masih bisa berubah. Kenapa? Angka elektabilitas jadi masalah. Kabarnya, di elit Gerindra juga masih belum 100% mendukungnya. Karena itu, gerilya istana untuk menggandeng Prabowo masih terus berproses. Hari ini, senen 16 April, kabarnya ada pertemuan tertutup antara Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, Hendro Priyono dan Airlangga Hartarto di Ultah Kopassus. Belum jelas, adakah pembicaraan khusus selain undangan Ultah. Dan apa hasilnya? belum diketahui.

Prabowo dan Gerindra masih perlu kerja keras untuk mendorong elektabilitas jagoannya.. Sekaligus melakukan evaluasi berkala. Hanya ini sikap paling rasional untuk bisa dilakukan oleh Gerindra. Jika suara Prabowo tetap tak naik, jauh selisihnya di bawah Jokowi, maka memaksakan Prabowo nyalon merupakan sikap emosional yang tak bernalar.

Kedua, faktor cost politik. Pilpres butuh biaya besar. Kabarnya, sampai tujuh triliyun. Belajar dari pilgub DKI dengan paket hemat, juga tragedi La Nyala dan bergantinya nama Dedy Mizwar ke Sudrajat di pilgub Jabar adalah bagian dari petunjuk cekaknya persediaan cost politik Gerindra. Maklum, partai oposisi. Jauh dari jatah proyek. Lepas dari hitungan bagi-bagi. Sementara PKS dan Aher gak punya uang. Punya sih, kalau cuma untuk beli nasi kotak. Sayangnya, biaya pilpres tak sebanding dengan harga nasi kotak.

Dua faktor ini bisa jadi beban tersendiri bagi Prabowo. Maka, terlalu prematur bagi Prabowo dan Gerindra untuk menerima dan mengumumkan cawapres. Sementara, nyapresnya Prabowo masih menyisakan keraguan. Apalagi pasangan Prabowo-Aher belum teruji dalam survei. Belum lagi manuver PAN yang akan meninggalkan Prabowo jika tidak diakomodir. Sangat dilematis.

Disisi lain, gerilya Demokrat, PKB dan PAN untuk membentuk poros ketiga sudah mulai mengerucut. Gatot Nurmantyo kabarnya akan menjadi jagoannya. Jika ini terjadi, Prabowo akan kehilangan banyak suara. Dua sosok muda, Jokowi dan Gatot diprediksi akan lebih menguat suaranya dibanding Prabowo. Terbukti, keduanya naik elektabilitasnya ketika dilawankan dengan Prabowo. Sementara, suara Prabowo berpotensi ter-“downgrade” dan melimpah ke Gatot. Apalagi, jika dilihat dari sisi logistik, Jokowi dan Gatot jauh lebih siap dari pada Prabowo. Dari mana uangnya? Jangan tanya!

Jika ini terjadi, yang paling logis Gerindra mengganti calon yang sama-sama muda dan berprestasi. PKS tak mempersoalkan siapapun capres yang akan diajukan Prabowo. Anies bisa jadi salah satu pilihan. Bagaimana dengan jabatan Anies sebagai gubernur? Dan apa respon publik ketika Anies melepas tugasnya?

Elektabilitas akan menjadi indikator. Jika survei membuktikan elektabilitas Anies tinggi, maka itu artinya publik menerima Anies mundur dari posisi gubernur dan maju sebagai capres. Seperti Jokowi sebelumnya.

Mungkinkah Anies-Aher dipasangkan? Ini semua bergantung hasil kerja keras Gerindra dan PKS untuk membranding Prabowo-Aher. Jika berhasil, Prabowo akan terus melaju. Dan Anies dipastikan akan mengurus Jakarta, menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI hingga tahun 2022. Namun, jika Prabowo-Aher jauh suaranya di bawah calon lain, dan tak mungkin bisa menjadi lawan seimbang bagi Jokowi atau Gatot, maka pasangan Anies-Aher ada kemungkinan terwujud. Situasi masih sangat dinamis. Apapun bisa terjadi.

Apakah Prabowo atau Anies yang akan maju nyapres, bergantung hasil evaluasi tim Gerindra-PKS dua-tiga bulan kedepan. Siapapun yang akan maju, bagi PKS, Aher cawapresnya. Sampai disini, dilema Prabowo akan berakhir.

Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Satu Periode!!

17 April 0

Satu Periode!!

Oleh: Sudirman Said*)

BANDARpost, Jika saya dipercaya rakyat Jawa Tengah terplih sebagai Gubernur 2018-2023, saya ingin menunaikan janji-janji kerja, dalam satu periode saja. Dan saya berkomitmen untuk tidak maju lagi dalam Pilkada berikutnya.

Mengapa hanya mau satu periode?. Karena saya tidak ingin masuk dalam tiga jebakan, yang sering menyergap para Pemimpin Politik yang amat bernafsu untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. Inilah ketiga jenis jebakan itu.

Jebakan PERTAMA, mengejar popularitas menempuh segala cara. Saking inginnya populer, segala akrobat sampai yang diluar nalarpun dilakukan para Pemimpin Politik. Melanggar kepatutan, mengganggu ketertiban umum, menghamburkan waktu dan uang negara, untuk “beradegan” yang layak diviralkan. Pemimpin begini mengira popularitas adalah segalanya, dan lupa hal-hal penting yang harus diurusnya. Mereka juga lupa bahwa segala langkahnya dibiayai uang negara, sehingga nafsu populisnya menyingkirkan tanggung jawab utamanya: mengurus warga.

Jebakan KEDUA, mencuri uang negara demi menghimpun ongkos politik, bahkan mencari marginnya. Saking nafsunya ingin terpilih kembali, mereka sering tergiring dalam urusan korupsi yang akhirnya memalukan seluruh keluarga. Berhenti sebagai pemimpin bukannya menikmati hari tua, tetapi malah mendekam di penjara. Lebih dari 95 Kepala Daerah seluruh Nusantara mengalaminya.

Jebakan KETIGA, menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan bahkan mematikan lawan-lawan politiknya. Tak sedikit Pemimpin Politik menggunakan institusi pemerintahan untuk kepentingan dirinya. Sebagian malahan memainkan instrumen keamanan, intelejen, bahkan perangkat penegakan hukum yang seharusnya digunakan untuk membangun keadilan warga. Perilaku ini merusak tatanan bernegara, di setiap level dimana pemimpin itu berkuasa.

Saya tidak ingin masuk dalam salah satu dari TIGA JEBAKAN di atas. Karena itu bila saya terpilih nanti, saya akan fokus bekerja, menunaikan janji janji dan rencana demi kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Mengurangi kemiskinan dari 12,23 % menjadi 6 %, menciptakan 5 juta lapangan kerja, dan membangun pemerintahan bersih bebas dari korupsi.

Waktu lima tahun bagi seorang pemimpin profesional adalah waktu yang cukup untuk menunaikan janji dan rencana yang realistis, jika seluruh pikiran dan tenaga diabdikan bagi rakyat sepenuh-penuhnya.

Jika ada sebagian yang berpandangan: “sayang sekali tidak meneruskan prestasi yang baik”, maka yakinkan bahwa tidak ada manusia yang tak tergantikan. Selalu ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan hal-hal baik. Bahkan lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan.

Bukankah lebih mulia menyiapkan sejumlah kader penerus, ketimbang mengalami post power syndrome—terjebak nafsu ingin berkuasa terus menerus?

Demokrasi kita harus dikembalikan pada harkatnya, sebagai jalan untuk melayani, jalan untuk mengabdi. Bukan jalan untuk memperkaya diri, apalagi membangun dinasti.

Demokrasi dan kerja-kerja tekun teknokrasi, saya yakini sebagai dua hal yang bisa saling mengisi. Jika hari-hari ini tampak belum terjadi, maka menjadi tugas kita untuk memulai. Insya Allah, dari Jawa Tengah kita akan mengawali.

*) calon gubernur Jawa Tengah 2018

Sumber : Ngelmu.co

Read More

Jumat, 13 April 2018

Bisakah Pers Netral?

13 April 0

Bisakah Pers Netral?

Oleh:  Beggy Rizkiyansyah*

Bisakah pers netral? Pertanyaan itu mungkin menggelayuti benak masyarakat hingga saat ini. Kita saat ini memang dipertontonkan keberpihakan yang telanjang tanpa malu-malu dari banyak media saat ini. Musim politik semakin menyuburkan praktek keberpihakan media hingga bukan saja terkesan partisan, tapi tanpa sungkan berpolitik praktis menjadi juru propaganda dalam pilkada atau pilpres.

Fenomena ini jika ditelisik lebih jauh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di satu sisi pers seringkali mengklaim independen, netral atau objektif. Tetapi keberpihakan pada satu kelompok atau partai dilakukan semakin telanjang. Jika demikian, apakah pers bisa netral?

Media massa atau tepatnya perusahaan pers sesungguhnya adalah kumpulan manusia dengan jurnalis sebagai ujung tombaknya. Ketika bersentuhan dengan fakta di lapangan, ia bukanlah perekam pasif, tetapi terjadi interaksi antara dirinya dengan realitas. Para jurnalis ini tentu saja bukan robot yang tak memiliki seperangkat nilai, kepercayaan, pandangan hidup atau ideologi dalam dirinya. Malah disadari atau tidak, hal-hal tadi turut membentuk dirinya menilai sebuah realitas.

Fakta dilapangan kemudian dibawa ke ruang redaksi yang terdiri dari sekumpulan manusia yang memiliki nilai-nilai pula. Menurut Mark Fisherman, “News story, if they reflect anything, reflect the practice of the workers in the organizations that produce news.” (Eriyanto: 2012)

Di dalam perusahaan pers, jurnalis hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan dan nilai-nilai tertentu. Hal itu memungkinkan bagi sebuah media mengontrol wartawan untuk melihat peristiwa dalam kemasan tertentu. Bahkan dapat dikatakan di ruang redaksi media condong menjadi kediktatoran, dalam arti seseorang yang berada dalam komando teratas yang membuat keputusan terakhir (Bill Kovach & Tom Rosenstiel: 2004)

Eriyanto, dalam Analisis Framing (2012) menyebutkan bahwa berita yang dibentuk oleh media massa bukan berasal dari ruang yang hampa, tapi diproduksi oleh ideologi tertentu. Begitu besarnya pengaruh ideologi dalam media massa sehingga ideologi berperan menampilkan pesan dan realitas hasil konstruksi tampak seperti nyata, alami dan benar. Melalui bahasa dan kata-kata, ideologi menjelma menjadi “realitas” yang harus dipahami oleh khalayak. (Eriyanto: 2012)

News, Discourse and Ideology (2008) yang ditulis Teun A. Van Dijk dalam The Handbook of Journalism Studies, menyebutkan ideologi yang rasialis misalnya, memberikan dampak pada produksi berita. Mulai dari pemilihan sumber daya jurnalis (hiring), pemilihan sumber (beats and sources), nilai berita (news values), penempatan berita (salience), hingga pilihan kata (rhetoric).

Jika demikian maka netralitas bukanlah sifat yang dapat diberikan pada pers. Bahkan Kovach dan Rosesnstiel tidak menempatkan ketidakberatsebelahan (fairness) dan keseimbangan (balance) dalam sembilan elemen jurnalisme mereka.

Ketidakberatsebelahan dan keseimbangan bukanlah tujuan, tetapi metode. Keseimbangan bukanlah semacam kesan matematis pada porsi berita yang disajikan. Begitu pula ketidakberpihakan. Bukanlah soal apakah berita terkesan berat sebelah? Seharusnya ketidakberpihakan dimaknai sebagai sikap jurnalis yang berlaku adil terhadap fakta dan pemahaman warga atas fakta-fakta tersebut.  (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Satu hal yang dapat dituntut dari jurnalis adalah objektivitas. “Objektivitas Meminta wartawan mengembangkan sebuah metode untuk secara konsisten menguji informasi –pendekatan transparan menuju bukti-bukti-dengan tepat sehingga bias personal dan bias budaya tidak melemahkan akurasi kerja mereka,” demikian menurut Kovach dan Rosenstiel. (2004)

Maka objektif yang dapat dituntut bukanlah pada sosok jurnalis itu sendiri, namun metode yang dipakai oleh jurnalis untuk memperoleh berita. Metode ini merupakan pencerminan dari disiplin verifikasi informasi yang harus dilakukan setiap jurnalis.

Seperangkat konsep inti dalam disiplin verifikasi yang ditawarkan Kovach dan Rosenstiel adalah; jangan pernah menambahi sesuatu yang tidak ada, jangan pernah menipu audiens, berlakulah setransparan mungkin tentang metode dan motivasi anda; andalkan reportase anda sendiri; dan bersikaplah rendah hati. Seperangkat prinsip tersebut dapat membantu jurnalis untuk menjadi objektif. (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Objektivitas tersebut yang dapat diharapkan. Bukan netralitas atau ketidakberpihakan. Oleh sebab itu bukanlah persoalan jika jurnalis memiliki ideologi, pandangan hidup atau nilai-nilai tertentu. Meminjam kalimat jurnalis Maggie Gallagher, “Ada perbedaan antara jurnalis dengan juru propaganda. Saya mencari berita tidak untuk memanipulasi audiens saya. Saya mencari untuk mengungkap dan menyampaikan kepada mereka dunia sebagaimana saya melihatnya.” (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Seorang jurnalis muslim sudah seharusnya memiliki Islam sebagai pandangan hidupnya dalam situasi apa pun. Termasuk ketika ia menjadi jurnalis (meliput). Pandangan hidupnya tak dapat dilepaskan dari dirinya. Nilai-nilai Islam sebagai seorang muslim akan memandu dirinya dan menjadi kacamata dalam melihat realitas. Islam memiliki cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. (Hamid Fahmi Zarkasyi: 2013) Disaat yang bersamaan, sebagai jurnalis, ia tetap berpijak pada fakta dan disipilin verifikasi dalam menulis berita. Termasuk berlaku adil menyikapi fakta.

Adalah menggelikan jika ada yang mengatakan, ketika jurnalis sedang meliput berarti harus menanggalkan sementara identitas agamanya agar tetap independen. Tidak ada manusia yang bebas dari nilai dan pandangan hidup. Pemahaman menanggalkan agama ketika meliput justru sebenarnya adalah bentuk lain dari pandangan hidup barat moderen yang mengusung sekularisme. (Hamid Fahmi Zarkasyi: 2013)

Baik seorang jurnalis muslim, ataupun pers Islam tak perlu ragu untuk menerapkan dan mengungkapkan pandangan hidup Islam dalam dirinya. Justru keterbukaan atas pendirian dan sikap tersebut menjadi bagian dari kejujuran dalam menulis berita yang tetap bersandar pada fakta. Persoalannya betapa banyak saat ini media atau pers yang menepuk dadanya sebagai netral dan tidak berpihak, seakan bebas nilai, padahal hal tersebut adalah mustahil.

Lebih parah lagi betapa banyak saat ini pers yang menyokong satu kelompok, figur atau partai politik, namun mendapuk dirinya tak berpihak. Kekonyolan loyalitas semacam ini adalah manipulatif. Loyalitasnya pada partai atau faksi hendak ditutupi oleh jubah dengan slogan independensi. Jurnalis dan pers ketika meliput dan memproduksi berita seharusnya loyal pada tujuan, bukan pada faksi atau partai.

Kenyataannya, di Indonesia saat ini media arus utama begitu telanjang menunjukkan keberpihakan pada kelompok, partai atau figur. Misalnya, Kelompok Media MNC jelas dimiliki oleh pendiri partai Perindo. Metro TV didirikan oleh pendiri partai Nasdem.

Fenomena menyedihkan seperti ini terus melaju semakin kencang dan massif. Namun jurnalis muslim dan pers Islam tak perlu terseret arus yang sama. Tak perlu menceburkan diri dalam politik praktis dan partisan. Cukuplah Islam sebagai pandangan hidup yang menjadi panduan tanpa menjadi media partisan. Karena pandangan hidup yang bersemayam dalam jurnalis muslim dan disiplin verifikasi (objektivitas) adalah dua hal yang dapat hidup berdampingan dalam diri seorang jurnalis muslim.

Penulis adalah anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU). Tulisan ini merupakan Program #MelekMedia dari Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Sumber :Jurnal Islam 

Read More

Rabu, 11 April 2018

Hanya Sebuah Tagar, tak Perlu Dianggap Makar

11 April 0

Hanya Sebuah Tagar, tak Perlu Dianggap Makar


Oleh: Bayu Hermawan

BANDARpost, Jelang ajang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, ranah media sosial makin panas. Dikotomi warganet pendukung Jokowi dan bukan pendukung Jokowi kembali rajin mengungah sikap mereka. Salah satu yang kini tengah menyita perhatian adalah tagar #GantiPresiden2019.

Setelah muncul di ranah media sosial seperti Whatsapp, Twitter, hingga Facebook, tagar #GantiPresiden2019 juga menjamah ke bidang lain. Bahkan, di media sosial ada yang memanfaatkan tagar ini untuk meraup keuntungan dengan menjual kaus bertuliskan hal yang sama. Entah siapa yang mulai memviralkan tagar ini. Namun, berita kemunculan tagar #GantiPresiden2019 pertama kali keluar dari Ketua Fans Jokowi Maryanto Suhardianto.

Sebelumnya, Maryanto menuding Neno Warisman, artis era tahun 1980-an, menjadi admin grup Whatsapp (WAG) ‘Ganti Presiden 2019’. Maryanto juga menuding adanya indikasi gerakan makar dalam WAG tersebut. Polri dituntut teliti dan objektif menyikapi munculnya fenomena di medsos jelang pilpres, seperti tagar diatas.

Polri perlu melakukan penyelidikan yang sangat mendalam dan hati-hati, sebelum memutuskan apakah bisa hal ini dibawa ke ranah hukum. Sebab, jika dilihat, tidak ada pelanggaran hukum dalam hal tersebut. Tagar #GantiPresiden2019 baru bisa dibawa ke ranah hukum jika memang diikuti fitnah atau kata-kata yang sifatnya menghina pemerintahan Joko Widodo.

Selama tidak ada hal tersebut, rasanya tagar itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Terkait tudingan adanya makar, yang perlu diperhatikan adalah kata-kata dalam tagar tersebut. Bukankah tagar tersebut berbunyi “Ganti Presiden 2019”? Rasanya tidak ada indikasi makar di sana sebab tagar tersebut, jika diartikan sebuah ajakan, ajakannya untuk tahun 2019, bukan sekarang.

Tidak ada salahnya sebab 2019 bertepatan dengan pemilihan presiden. Karena itu, tidak bisa dibilang makar jika ajakan tersebut dimaksudkan untuk pesta demokrasi yang diatur oleh undang-undang. Lain hal jika tagar tersebut muncul pada tahun 2016, 2017, atau 2018. Bisa jadi ada maksud makar di sana. Justru yang harus diwaspadai munculnya tagar “ayo kita jadi Golput”. Nah, ini yang lebih berbahaya.

Hal lain, tagar tersebut bisa juga dilihat sebagai sebuah sikap. Tentu siapa pun tidak bisa memaksakan hak politik seseorang. Saya percaya, saat ini, meski pilpres belum dimulai, sudah ada warga negara yang mempunyai pilihan untuk 2019 mendatang. Pilihan tersebut bukan mengharuskan atau mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih kembali Jokowi, sebagai capres pejawat.

Selain itu, satu tagar atau lebih, tidak mungkin menganggu kinerja pemerintah. Saya yakin, program pemerintah, seperti bagi-bagi sertifikat tanah, akan tetap banyak didukung oleh masyarakat tanpa pengaruh tagar tersebut. Saya percaya masyarakat akan tersenyum semringah menerima sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi, tanpa peduli apa pun tagar yang beredar di medsos.

Jika ada yang berpikir tagar ini akan membuat kegaduhan, saya rasa, orang pertama yang akan membuat kegaduhan adalah orang yang menilai hal tersebut bisa membuat kegaduhan. Mengapa? Toh Jokowi saja yang kini menjadi presiden, menanggapi dengan santai munculnya tagar tersebut.

Jokowi dengan elegan menilai tagar ini adalah sesuatu yang biasa muncul dalam hal politik. Simak saja jawaban Jokowi saat bertemu dengan sukarelawan di Kota Bogor, 7 April lalu. “Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. #2019GantiPresiden di kaos. Masa kaos bisa sampai ganti presiden,” ucap Jokowi sambil bercanda.

Jawaban Jokowi jangan lantas dinilai sebagai indikasi tagar tersebut harus diproses hukum. Jika kita perhatikan, dalam setiap kunjungan kerjanya beberapa waktu terakhir, Jokowi memang banyak menepis dan meluruskan isu-isu yang menyerang dirinya. Mulai dari PKI, aseng, dan negara bubar, hal itu kerap diselipkan dalam pidato-pidato Jokowi dalam kunjungan kerjanya.

Bagi saya, hal itu wajar. Sebab, di samping kinerja yang akan menjadi acuan bagi rakyat memilih kembali dirinya, Jokowi perlu tegas menjawab isu-isu tersebut. Karena isu-isu tersebut juga bisa memengaruhi rakyat dalam memilih. Menurut saya, apa yang yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menjawab isu-isu dengan santai, tetapi tegas, tanpa harus diikuti kata usut, tangkap, atau kata ancaman lain yang menunjukkan sifat otoriter.

Yang perlu dijaga agar kondisi tidak gaduh menjelang pilpres adalah sikap para pendukung Jokowi sendiri. Pendukung sebisa mungkin harus mengikuti sikap Jokowi yang tenang dalam menyikapi isu-isu yang muncul jelang pilpres. Jika harus membalas, membalaslah dengan santun tanpa perlu menuding-nuding. Tunjukkan kepada masyarakat data-data keberhasilan pemerintahan Jokowi tanpa merendahkan lawan-lawan politiknya.

Kemudian, selalu ingat apa yang disampaikan Jokowi, hanya Tuhan dan rakyatlah yang mampu mengganti presiden dalam pemilihan presiden 2019. “Juga ada kehendak dari Allah SWT. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden, enggak bisa.” Jadi, mulai dari sekarang, mungkin pihak-pihak yang ingin Jokowi menjadi presiden kembali bisa membuat dan memviralkan tagar tandingan, atau kalau perlu mencetak kaus tanda dukungan yang banyak, dan dibagikan secara gratis, asal tidak melanggar aturan pemilu, ya.

*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

Sumber :Dakwah media 

Read More

Makjleb! Tulisan Ustadz Felix Siauw Menjawab Klaim PDIP "Jokowi Mirip Khalifah Umar"

11 April 0

Makjleb! Tulisan Ustadz Felix Siauw Menjawab Klaim PDIP "Jokowi Mirip Khalifah Umar"


Khalifah dan Khilafah

Oleh: Ustadz Felix Siauw

Jauh sebelum ini pernah kami jelaskan bahwasanya Khalifah itu adalah sebutan bagi pengganti Rasulullah saw dalam hal pengurusan ummat. Sebab selepas Muhammad Rasulullah tak ada lagi Nabi, tapi ada yang menggantikan mengurusi ummatnya, itulah Khalifah.

Sedangkan Khilafah adalah sistemnya Khalifah, sistem pengurusan manusia yang berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, pengelolaan kehidupan berdasarkan prinsip ilahiyah. Bagaimana agar nilai Islam bukan hanya sekedar teori tapi langsung diterapkan senyatanya.

Khulafaur Rasyidin, yakni para Khalifah yang ditunjuki Allah, mereka memimpin ummat Islam diseluruh dunia berdasar apa yang Allah perintahkan, sebuah kepemimpinan dalam ketaatan, keberkahan hidup dan kedamaian.

Selepasnya berturut Khilafah Umayyah, yang menyebut masa pemerintahan keluarga Muawiyah. Khilafah Abbasiyyah untuk mencirikan bahwa para Khalifah dari keturunan Abu Al-Abbas As-Saffah. Khilafah Utsmaniyyah yang tentu menandakan bahwa Khalifah yang memimpin dari generasi Utsman Ghazi.

Inilah para pemimpin seantero Muslim. Mereka masih manusia hingga banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi satu yang tak absen dari mereka, yakni mereka semua teguh menerap syariat sekuat dan semampu mereka, menggelar karpet jihad untuk menyebarkan Islam dan membela kehormatan kaum Muslim.

Adapun yang paling terang diantara para Khalifah ini ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq, menyusul Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib, masuklah pula nama Umar bin Abdul Aziz.

Kedua Khalifah bernama Umar ini memang dikagumi dunia, tak jarang orang yang menjadikan mereka tokoh teladan, walau jarang yang merasa atau mengaku sekelas dan selevel mereka. Begitu tawadhu kedua Umar ini sungguh.

Yang lebih aneh lagi, di negeri yang kata "Khilafah" disamakan dengan teroris dan radikalisme, yang para penyerunya dikriminalisasi dan distigma negatif, lalu mereka tiba-tiba menyamakan penguasa di negeri itu dengan Umar bin Khaththab.

Ya sudahlah, tak apa, asal engkau bahagia 🙂🙂🙂. Saya pribadi dan jamaah berdoa semoga yang dianggap Khalifah kelak menerap Khilafah, menjadikan Kitabullah dan Sunnah jadi panduan hidupnya dan ummatnya, sebagaimana harusnya ☺️☺️☺️

(10/4/2018)


Sumber :Portal Islam 

Read More

Minggu, 01 April 2018

Opini Jaya Suprana: Kecebong

01 April 0

Opini Jaya Suprana: Kecebong

BANDARpost  -Di masa kanak-kanak, saya gemar memelihara kecebong akibat kepo alias ingin tahu proses metamorfosa sebagai fenomena keajaiban alam nan menakjubkan.

Bagi saya, metamoforsa kecebong menjadi katak merupakan gambaran proses evolusi mahluk air menjadi mahluk amfibi sebelum menjadi mahluk darat dalam jangka waktu yang dipersingkat dari hitungan jutaan tahun menjadi hitungan hari.

Lahap Larva

Kecebong atau berudu merupakan tahap larva dalam siklus hidup amfibi, khususnya katak atau kodok atau salamander.

Mereka akuatik, meskipun ada beberapa jenis terestrial. Ketika menetas pertama kali dari telur mereka memiliki tubuh yang kebulat-bulatan dengan ekor lateral serta insang internal atau eksternal. Ketika tumbuh mereka mengalami metamorfosis, selama proses itu  tumbuh anggota badan, paru-paru serta menyerap kembali ekor.

Kebanyakan kecebong herbivora dan selama metamorfosis mulut dan organ internal diatur ulang untuk mempersiapkan gaya hidup karnivora. Karena tidak ada bagian yang keras, semula diduga tidak ada fosil kecebong. Namun, setelah jejak biofilm bisa dideteksi maka fosil kecebong mulai ditemukan sejak masa Miosen.

Metamorfosa

Katak remaja dalam transisi metamorfosis dengan tungkai yang tumbuh secara berangsur-angsur (biasanya kaki belakang pertama, diikuti oleh kaki depan) dan kemudian (paling sering dalam kasus katak) lahiriah menyerap ekornya secara apoptosis.

Paru-paru berkembang di sekitar waktu perkembangan kaki, dan kecebong sering mendekatkan diri ke permukaan air, di mana mereka menghirup udara.

Selama tahap akhir metamorfosis eksternal, mulut kecebong berubah dari mulut kecil yang tertutup di bagian depan kepala menjadi mulut besar dengan lebar yang sama dengan kepala. Usus memendek untuk mengakomodasi diet baru.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Kebanyakan kecebong herbivora, hidup dari alga dan tumbuhan. Beberapa spesies omnivora, makan mikro-organisme detritus dan bila tersedia bahkan kanibal mencaplok kecebong lebih kecil.

Akuatik

Biasanya kecebong hidup di air, meskipun beberapa jenis semi-terestrial (Indirana beddomii dan thoropa miliaris) dan terestrial (Indirana semipalmata dan adenomera andreae). Selama tahap kecebong pada siklus hidup amfibi, sebagian besar respireth berarti insang eksternal atau internal otonom.

Kecebong pada masa dini tidak memiliki lengan atau kaki sampai transisi ke masa dewasa, dan biasanya memiliki ekor besar, pipih yang dengannya mereka berenang dengan gerak undulasi lateral, mirip dengan kebanyakan ikan.

Manfaat

Beberapa jenis kecebong dimanfaatkan sebagai makanan manusia. Kecebong katak megofryid oreolalax rhodostigmatus berukuran besar sampai lebih dari 10 cm merupakan hidangan lezat di China.

Di India, kecebong clinotarsus curtipes juga dimakan manusia sementara kecebong telmatobius mayoloi digunakan untuk obat-obatan oleh masyarakat pribumi Peru.

Berdasar mitologi suku Wa di Myanmar, manusia pertama berasal dari dua leluhur perempuan Ya Htawm dan Ya Htai, yang menghabiskan fase awal mereka sebagai kecebong di sebuah danau di negara Wa dikenal sebagai Nawng Hkaeo.

Dalam peradaban aritmatika Mesir Kuno, hieroglif berbentuk kecebong digunakan sebagai angka menunjukkan nilai 100.000.

Di Indonesia zaman now, kecebong digunakan kaum netizen sebagai istilah sebutan untuk para pendukung Presiden Jokowi yang konon – seperti saya – juga gemar memelihara kecebong.

Sanubari terasa segar ketika menyimak para tokoh yang masih mampu berpikir jernih arif bijaksana seperti begawan hukum Prof. Mahfud MD, budayawan Dr. Fadli Zon, dosen filsafat Rocky Gerung, ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, aktivis Zheng Wei Jian secara santai dan jenaka menghadapi aneka celoteh para kecebong yang deras mengalir lewat medsos. ()

Sumber :Rakyat merdeka, Eramuslim

Read More

Opini Jaya Suprana: Kecebong

01 April 0

Opini Jaya Suprana: Kecebong

BANDARpost  -Di masa kanak-kanak, saya gemar memelihara kecebong akibat kepo alias ingin tahu proses metamorfosa sebagai fenomena keajaiban alam nan menakjubkan.

Bagi saya, metamoforsa kecebong menjadi katak merupakan gambaran proses evolusi mahluk air menjadi mahluk amfibi sebelum menjadi mahluk darat dalam jangka waktu yang dipersingkat dari hitungan jutaan tahun menjadi hitungan hari.

Lahap Larva

Kecebong atau berudu merupakan tahap larva dalam siklus hidup amfibi, khususnya katak atau kodok atau salamander.

Mereka akuatik, meskipun ada beberapa jenis terestrial. Ketika menetas pertama kali dari telur mereka memiliki tubuh yang kebulat-bulatan dengan ekor lateral serta insang internal atau eksternal. Ketika tumbuh mereka mengalami metamorfosis, selama proses itu  tumbuh anggota badan, paru-paru serta menyerap kembali ekor.

Kebanyakan kecebong herbivora dan selama metamorfosis mulut dan organ internal diatur ulang untuk mempersiapkan gaya hidup karnivora. Karena tidak ada bagian yang keras, semula diduga tidak ada fosil kecebong. Namun, setelah jejak biofilm bisa dideteksi maka fosil kecebong mulai ditemukan sejak masa Miosen.

Metamorfosa

Katak remaja dalam transisi metamorfosis dengan tungkai yang tumbuh secara berangsur-angsur (biasanya kaki belakang pertama, diikuti oleh kaki depan) dan kemudian (paling sering dalam kasus katak) lahiriah menyerap ekornya secara apoptosis.

Paru-paru berkembang di sekitar waktu perkembangan kaki, dan kecebong sering mendekatkan diri ke permukaan air, di mana mereka menghirup udara.

Selama tahap akhir metamorfosis eksternal, mulut kecebong berubah dari mulut kecil yang tertutup di bagian depan kepala menjadi mulut besar dengan lebar yang sama dengan kepala. Usus memendek untuk mengakomodasi diet baru.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Kebanyakan kecebong herbivora, hidup dari alga dan tumbuhan. Beberapa spesies omnivora, makan mikro-organisme detritus dan bila tersedia bahkan kanibal mencaplok kecebong lebih kecil.

Akuatik

Biasanya kecebong hidup di air, meskipun beberapa jenis semi-terestrial (Indirana beddomii dan thoropa miliaris) dan terestrial (Indirana semipalmata dan adenomera andreae). Selama tahap kecebong pada siklus hidup amfibi, sebagian besar respireth berarti insang eksternal atau internal otonom.

Kecebong pada masa dini tidak memiliki lengan atau kaki sampai transisi ke masa dewasa, dan biasanya memiliki ekor besar, pipih yang dengannya mereka berenang dengan gerak undulasi lateral, mirip dengan kebanyakan ikan.

Manfaat

Beberapa jenis kecebong dimanfaatkan sebagai makanan manusia. Kecebong katak megofryid oreolalax rhodostigmatus berukuran besar sampai lebih dari 10 cm merupakan hidangan lezat di China.

Di India, kecebong clinotarsus curtipes juga dimakan manusia sementara kecebong telmatobius mayoloi digunakan untuk obat-obatan oleh masyarakat pribumi Peru.

Berdasar mitologi suku Wa di Myanmar, manusia pertama berasal dari dua leluhur perempuan Ya Htawm dan Ya Htai, yang menghabiskan fase awal mereka sebagai kecebong di sebuah danau di negara Wa dikenal sebagai Nawng Hkaeo.

Dalam peradaban aritmatika Mesir Kuno, hieroglif berbentuk kecebong digunakan sebagai angka menunjukkan nilai 100.000.

Di Indonesia zaman now, kecebong digunakan kaum netizen sebagai istilah sebutan untuk para pendukung Presiden Jokowi yang konon – seperti saya – juga gemar memelihara kecebong.

Sanubari terasa segar ketika menyimak para tokoh yang masih mampu berpikir jernih arif bijaksana seperti begawan hukum Prof. Mahfud MD, budayawan Dr. Fadli Zon, dosen filsafat Rocky Gerung, ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, aktivis Zheng Wei Jian secara santai dan jenaka menghadapi aneka celoteh para kecebong yang deras mengalir lewat medsos. ()

Sumber :Rakyat merdeka, Eramuslim

Read More

Kamis, 15 Maret 2018

Tantangan PKS

15 Maret 0

Tantangan PKS

Oleh : Sapto Waluyo*

BANDARpost, Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, seluruh partai politik berbenah: memanaskan mesin politik dan mempopulerkan kandidatnya. Karena pilkada serentak tahun 2018 berdekatan waktunya dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019, maka pemanasan mesin dan popularisasi kandidat terkait dengan pemenangan kedua momen itu. Bahkan, simpulan berbagai survei menunjukkan efek ikutan (co-attail effect) dari figur kandidat Presiden RI terhadap sikap pemilih dalam pilkada atau pemilihan anggota legislatif.

Golongan Karya merupakan partai besar yang pertama harus berbenah pasca tragedi penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Jauh sebelum Airlangga Hartarto terpilih sebagai pengganti ketua umum, Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden periode kedua (2019-2024). Airlangga mempertegas dukungan itu, apalagi setelah Sekjen Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial RI. Tapi, Golkar terkenal sebagai partai lihaiberadaptasi, jika cuaca politik berubah drastik.

PDI Perjuangan tak mau kalah, mengadakan rakernas di Bali dan mengumumkan Jokowi sebagai capres 2019. Ketua Umum Megawati sendiri yang mengumumkannya sambil mengacungkan tiga jari metal. Sikap Mega itu sebagai kunci koalisi petahana, karena partai-partai anggota kabinet sebelumnya telah mengusung Jokowi, seperti Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Lalu, mereka menawarkan tokoh-tokoh partainya sebagai pendamping Jokowi, siapa tahu dilirik jadicawapres.

Partai Demokrat yang tampil flamboyan juga mengadakan rapimnas dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang khususPresiden Jokowi untuk meresmikan acara. Sempat beredar isu bahwa PD akan mencalonkan Jokowi sebagai presiden dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai cawapres. Isu itu diprotes oleh pengurus DPP PD yang mantan anggota Relawan Jokowi, tapi SBY tampaknya akan menggalang poros ketiga bersama PAN dan PKB.

Yang belum terdengar sikapnya adalah Partai Gerindra, apakah akan mencalonkan kembali Prabowo Subianto dalam kompetisi pilpres? Prabowo sudah dua kali maju pilpres, saat mendampingi Megawati sebagai cawapres (2009) dan saat menjadi capres (2014) didampingi Hatta Rajasa. Pilpres 2019 merupkan kesempatan terakhir Prabowo untuk tampil, atau ia akan bermain sebagai king maker sebagaimana dulu pernah mengorbitkan Jokowi-Ahok (dalam pilkada DKI Jakarta 2012), Ridwan Kamil (pilwako Bandung 2015), dan Anies R. Baswedan (pilkada DKI Jakarta 2017).

Yang sudah bersikap tegas tapi belum begitu diperhitungkan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai bernomor delapan (8) itu menyatakan konsisten beroposisi, agar demokrasi tetap sehat. Presiden PKS, M. Sohibul Iman berseloroh, jika semua partai mendukung Jokowi sehingga munculcapres tunggal, maka apa kata dunia tentang demokrasi Indonesia? Seolah-olah Indonesia mengalami kelangkaan stock kepemimpinan nasional. Karena itu, PKS konsisten membangun kekuatan alternatif bersama Gerindra dan PAN, serta akan merangkul kekuatan sosial-politik lain. PKS juga menyambut kemungkinan munculnya kekuatan ketiga atau poros keummatan.

Tokoh PKS


Berbeda dengan partai lain yang malu-malu mendekat ke Jokowi, PKS menyodorkan bakal capres sendiri, bahkan jumlahnya sampai sembilan kandidat (bisa disebut Wali Sanga), yakni: Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, M. Sohibul Iman, Salim Segaf al-Jufri, Tifatul Sembiring, Almuzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Ada yang berkomentar, PKS mengada-ada dengan mengajukan sembilan kandidat. Padahal justru itu, jawaban paling jitu bagi orang-orang yang beranggapan: tak ada alternatif, kecuali Jokowi. Indonesia tidak pernah kesulitan mencari tokoh pemimpin nasional, sebab faktanya hanya segelintir cukong yang mengeksploitasi lembaga survei dan buzzer media sosial untuk mempengaruhi opini publik.

Lebih menyentak lagi, salah seorang bacapres PKS paling muda, Mardani Ali Sera bersuara lantang: #GantiPresiden2019! Mantan Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi itu tidak hanya pandai mengkritik, tapi menawarkan alternatif program: pelunasan dan renegosiasi utang luar negeri (Rp 400 triliun/tahun), revitalisasi industri dengan mencabut 42 ribu aturan yang menghambat pembukaan lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan (Rp 150 triliun/tahun), membasmi importir jahat yang memonopoli pangan, meningkatkan produktivitaspertanian dengan mengirim 70 ribu duta desa belajar agriteknologi ke negara maju, dll. Gebrakan Mardani, politisi asli Betawi itu membuka mata akan bahaya populisme di Indonesia yang menutup pintu perubahan. Tampilnya Mardani juga menunjukkan PKS tidak kekurangan figur vokalis setelah Fahri Hamzah dipecat.

Ketiadaan tokoh popular sering disebut sebagai kelemahan utama PKS. Padahal, jika kita ingat tahun 2003 saat PKS pertama kali muncul (melanjutkan perjuangan Partai Keadilan), telah menghadirkan tokoh Hidayat Nur Wahid. Saat itu, Hidayat sebagai alumni Pondok Modern Gontor berperan menjadi perekat kekuatan reformis dari kalangan relijius atau nasionalis. Hidayat memimpin demonstrasi besar anti Perang Irak yang dikobarkan Amerika Serikat serta mendapat liputan luas media nasional dan internasional. Hidayat sempat dituduh mendukung kegiatan teroris, tapi Dubes AS akhirnya minta maaf dan pemerintah AS mencabut black list PBB terhadap lembaga (Yayasan Haramain) yang dipimpinnya.

Tokoh PKS terbukti berpotensi besar di panggung nasional dan global, namun ideologi PKS yang bersifat egalitarian tidak membiarkan terjadinya gejala figuritas. Dalam pemilu 2004, HNW (demikian panggilan Hidayat), mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sekaligus mengangkat suara PK (1,4 juta atau 1,36 persen suara nasional) menjadi 8,3 juta suara (7,34 persen). HNW akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR RI (2004-2009), mengalahkah calon dari PDIP. Lima tahun berikut, dalam pelbagai survei menjelang pilpres 2009, antara lain LP3ES dan CSIS, nama HNW dipercaya responden paling layak mendampingi SBY selaku cawapres. Namun, SBY akhirnya memilih Boediono, karena menurut pengamat “takut memelihara anak macan”. PKS dipandang kawan potensial, sekaligus ancaman bagi partai-partai besar.

Jika saat ini, PKS menyodorkan 9 bacapres, itu sikap realistik. PKS tahu diri, tak bisa sendirian berpartisipasi dalam pilpres, karena itu harus mengakomodasi aspirasi mitra koalisi dan menawarkan pilihan terbuka. Jika menguncinya dengan satu kandidat, maka PKS akan kesulitan berinteraksi. Sembilan bacapres PKS memiliki prestasi dan potensi tersendiri, disamping merupakan representasi kemajemukan Indonesia: Jawa/Sunda (HNW, Aher, dan MSI), Sumatra (Irwan, Tifatul dan Muzammil), Betawi (Mardani), dan Sulawesi (Anis dan Salim Segaf). Sebenarnya figur MSI dan Salim Segaf lebih berperan sebagai penjaga gawang partai, agar koalisi politik PKS benar-benar sesuai dengan koridor kepentingan nasional. HNW berperan sebagai perekat umat dan komponen bangsa, sehingga pimpinan nasional memiliki basis sosial yang kongkrit, bukan hanya bermodal pencitraan dan rekayasa media.

Secara obyektif, kandidat yang berpengalaman di eksekutif adalah Ahmad Heryawan dan Irwan Prayitno; prestasi keduanya telah diakui banyak pihak dan layak diangkat ke panggung nasional seperti sosok Tuan Guru Bajang (Dr. Zainul Majdi), Gubernur NTB. Mitra koalisi PKS dapat memanfaatkan keragaman potensi PKS itu untuk mendongkrak elektabilitas, tidak perlu terjebak pada sosok yang paling banyak menebar spanduk/baliho atau berorasi ke berbagai kota. Rekam jejak bacapres akan lebih dipercaya publik.

Soliditas PKS


PKS telah menjawab tantangan utama regenerasi kepemimpinan nasional di tengah proses demokrasi berbiaya tinggi dan rekayasa opini terlembaga. Di situlah elan vital PKS sebagai kekuatan pendobrak sejak masa reformasi kembali terlihat, dan peluang PKS untuk melepaskan diri dari jebakan partai menengah (middle party trap) semakin terbuka. Ada tantangan lain bersifat internal yang jika mampu ditangani akan memperkuat langkah PKS dalam mencapai tujuannya. Yaitu, masalah klasik dalam organisasi untuk menjaga konsolidasi.

Sebelum menelaah lebih jauh, konsolidasi yang dijalani PKS agak unik, karena mengandung empat aspek. Pertama, konsolidasi ideologi yang tertuang dalam Falsafah Dasar Perjuangan (2007), sebenarnya merupakan elaborasi dari Manifesto Politik PK yang dirumuskan tahun 1998, yakni kristalisasi pemikiran yang mendasari berdirinya partai berdasarkan nilai-nilai spiritual dan pengalaman sejarah panjang. Piagam Deklarasi PK (1998) dan PKS (2003) serta seluruh materi kaderisasi PKS dapat dicerna dengan jernih, apabila memakai kerangka falsafah dasar perjuangan ini.

Kedua, konsolidasi politik termaktub dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS yang memuat langkah-langkah strategis PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa. Platform PKS tahun 2003 berjudul “Agenda Penyelamatan Bangsa”, tahun 2007 dipertegas menjadi “Memperjuangkan Masyarakat Madani”, dan tahun 2017 direvisi menjadi “Indonesia Madani”. Di sinilah seluruh upaya politik PKS didedahkan dan dikomunikasikan kepada publik Indonesia dan dunia, tak ada yang disembunyikan (hidden agenda). Seluruh anggota DPR RI dan DPRD dari Fraksi PKS di seluruh Tanah Air harus memahami dan menjalankan platform kebijakan, karena mereka sebagai etalase dan juru bicara PKS di arena publik.

Ketiga, konsolidasi organisasi termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, yang mengatur tertib organisasi sejak di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting. Ada yang unik dalam tradisi (konvensi) PKS, yakni arahan pimpinan (khithob qiyadi) berfungsi penting karena menjadi pengarah dalam praktek kehidupan berorganisasi. Lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam PKS adalah Majelis Syura (yang anggotanya dipilih secara berkala dan demokratis lewat pemilihan raya), dan posisi Ketua Majelis Syura sebagai mandataris MS sangat sentral. Siapapun kader PKS yang pernah berhadapan dengan Ketua MS PKS berarti dia berhadapan dengan pemegang mandat tertinggi, seperti kader PDIP berhadapan dengan Megawati atau kader PD berhadapan dengan SBY.

Tapi, perlu diberi catatan: sosok Salim Segaf al-Jufri selaku Ketua MS PKS penerus perjuangan KH Hilmi Aminuddin memiliki karakter khas, dapat ditemui siapa saja, terutama saat shalat berjamaah di masjid atau markas dakwah PKS. Selain itu, Habib Salim biasa berkunjung incognito ke berbagai daerah untuk mengetahui kondisi nyata kader dan simpatisan PKS, menjenguk mereka yang sakit atau terkena musibah dan membutuhkan pertolongan. Habib Salim juga mengetahui persis, siapa yang tak menyukai kepemimpinannya dan menolak kebijakan yang ditetapkan PKS, tanpa perlu mengerahkan aparat intelijen. Bahkan, Habib Salim biasa mendengar langsung keluhan masyarakat tentang PKS (seperti isu pengikut Wahabi, pragmatisme politik yang mengabaikan nilai agama, dll) –tanpa mereka tahu, bahwa dia penentu kebijakan di PKS. Tipe kepemimpinan unik dalam tradisi politik Indonesia. Dari sini konsolidasi digerakkan.

Aspek keempat adalah konsolidasi basis massa yang belum tuntas dirumuskan PKS, karena sepanjang dua dekade pasca reformasi belum terbentuk basis sosial baru dalam perpolitikan Indonesia. PKS masih dicirikan sebagai partai urban dengan konstituen mayoritas kaum terdidik, padahal hasil pemilu 2014 menunjukkan perluasan suara PKS hingga ke daerah pedalaman (Papua/Papua Barat), dan turun/stagnannya dukungan PKS di daerah perkotaan. Target pemilu bagi PKS selaku ‘Partai Dakwah’ bukan semata perolehan suara meningkat, melainkan apakah basis sosial baru tumbuh untuk melakukan transformasi bangsa? Menyadari posisinya sebagai partai menengah, PKS terbuka untuk berkolaborasi dengan kekuatan sosial-politik manapun yang sejalan dengan visi-misi Indonesia Madani.

Dengan wawasan konsolidasi yang komprehensif itu, terlalu sempit jika ada yang menyimpulkan gugatan yang dihadapi Presiden PKS saat ini telah mengganggu soliditas partai. Laporan mantan kader PKS tentang fitnah dan pencemaran nama baik itu seharusnya ditolak Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan mengaku anggota Fraksi PKS di DPR RI. Padahal sejak 1 April 2016, yang bersangkutan sudah dipecat dari keanggotaan PKS berdasarkan keputusan Majelis Tahkim PKS tertanggal 11 Maret 2016. Secara substansial/faktual, yang bersangkutan bukan lagi anggota PKS, meskipun proses hukum formal masih berjalan.

Tuduhan bahwa Presiden PKS telah melakukan fitnah karena menyebut “pembohong dan pembangkang di media massa”, tidak tepat sasaran. Karena pihak yang pertama kali menyebut pembohong adalah Ketua MS PKS, seperti diberitakan dalam Warta Kota (30/4/2017): “Fahri sudah final bukan PKS lagi,” kata Salim di sela acara Milad ke-19 PKS, Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (30/4/2017)… ‘Kalau sudah dipecat, selesai, masyarakat sudah tahu kalau tetap menulis itu, ya jelas suatu kebohongan,’ tutur Salim Segaf.” 

Mengapa yang bersangkutan tidak berani menggugat Ketua MS PKS yang menjadi referensi bagi Presiden PKS untuk menjelaskan status sebenarnya kepada publik? Apakah kita masih bisa percaya akan reputasi personal dari seseorang yang tidak peduli dengan reputasi partai yang pernah membesarkannya atau reputasi lembaga publik yang dipimpinnya? Betapa banyak gugatan yang dapat ditujukan kepada yang bersangkutan, bila semua ucapan dan tindakannya selama ini diproses hukum?

Salah satu contoh pernyataan oknum mantan kader itu yang bersifat mengadu-domba ialah: “Fahri Hamzah Dorong Jazuli Juwaini Pimpin PKS Gantikan Sohibul Iman. Itu jelas suatu hasutan, karena Ketua Fraksi PKS di DPR RI (Jazuli Juwaini) tidak pernah bermanuver untuk mengganti Presiden PKS, dan telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI setidaknya lima kali (15/4/2016, 18 Agustus 2016, 29 November 2016, 19 Juni 2017, dan 11 Desember 2017) untuk mengganti posisi W.

Polisi harus melihat track record pelapor itu, jika mau diusut banyak ucapan dan tindakannya akan berdampak hukum.

Masyarakat umum perlu menyadari kerumitan hukum di Indonesia, apalagi terkait sengketa partai politik. Belum pernah ada sejarahnya, gugatan anggota parpol yang dimenangkan peradilan, karena memang UU Partai Politik (Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011) menyerahkan perselisihan partai politik kepada kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Dalam konteks PKS, kewenangan itu ada pada Majelis Tahkim. Selama status partainya absah dan mahkamah partainya juga absah, maka putusan apapun yang diambil internal partai itu dipandang absah. Persoalan muncul, jika status partai atau mahkamah partainya diragukan. Hal itu ditegaskan kembali dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ketentuan tentang perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

Kekalahan di tingkat pertama dan banding merupakan ujian tersendiri bagi PKS, yang konsisten mengikuti prosedur hukum positif. Hal itu menjadi pelajaran bagi partai-partai lain yang mungkin menghadapi kasus serupa di masa datang. Peradilan perdata terhadap PKS memperlihatkan keganjilan dari awal, sejak putusan sela yang dilakukan secara tergesa-gesa (16/5/2016) dan tidak mendengarkan pandangan tergugat.

Hingga putusan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan yang salah menyebut subyek hukum partai lain. Semua keganjilan itu sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial, karena ada tindakan hakim yang tak professional (unprofessional conduct). Semoga majelis hakim MA memeriksa proses pengambilan putusan yang keliru di tingkat PN dan PT, serta merujuk pada surat edaran Ketua MA tentang perselisihan parpol.

Andai putusan kasasi menentukan PKS kalah, maka kader dan konstituen PKS perlu bersabar diri. Pengalaman ini menyadarkan pentingnya reformasi hukum dan lembaga peradilan agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Selama ini perhatian PKS belum terlalu intensif untuk pembenahan hukum nasional, termasuk penyiapan SDM Hakim dan Jaksa yang profesional. Oknum mantan kader itu bisa saja memenangkan proses peradilan, namun untuk menjadi kader PKS harus melalui proses sesuai AD/ART PKS. Konstitusi partai harus jadi rujukan, karena AD/ART PKS telah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau produk perundangan lain. Di situ terlihat kompatibilitas regulasi internal PKS dengan sistem hukum nasional.

Di tengah dinamika organisasi dan gejolak politik nasional/global saat ini, penting sekali untuk melakukan konsolidasi pemikiran dan hati. Kader PKS sudah terlatih menghadapi berbagai tantangan. Fitnah terhadap Presiden PKS bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Karena partai yang serius melaksanakan misi perbaikan organisasi dan kondisi bangsa, pasti akan menghadapi tantangan berat dari berbagai penjuru.

Penulis adalah Center for Indonesian Reform

Sumber : Ngelmu.co 

Read More