Pembangunan Tol di Pulau Jawa Perlu Dihentikan
BANDARpost, JAKARTA (HN) - Pemerintah diminta menghentikan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol hanya akan merusak tatanan transportasi nasional, karena seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi.
Direktur Institute Studi Transportasi Dharmaningtyas mengatakan, tatanan transporti harus seiring dengan pembangunan infrastrukturnya. Namun selama ini tergerus dengan pembangunan infrastruktur jalan untuk melayani kendaraan pribadi.
"Keterlambatan dalam tatanan transportasi karena pembangunan infrastruktur jalan," katanya kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Rabu (13/2).
Bahkan jalan tol tidak berdampak positif terhadap logistik, karena tarif yang tinggi. Operator tidak mungkin menurunkan atau menerapkan tarif rendah, karena pembiayaan menggunakan hutang dengan tempo hingga 50 tahun.
"Tentu tarif mahal, karena operator perlu balik modal dan untung," kata dia.
Pembangunan jalan tol baiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun pemerintah tetap perlu memberikan subsidi untuk tarif tol bagi transportasi umum. Tingginya tarif karena pemerintah tidak campur tangan dalam pembangunan dan permodalan.
Infrastruktur transportasi perlu digencarkan sejak sekarang, sudah mulai ada pembangunan berbasis rel seperti Light RelTransit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT),dan kereta cepat langkah baik dari pemerintah. Namun kedepan tarif tidak boleh dilepas kepada pasar, agar masyarakat tetap mampu menggunakan.
Sementara Indonesia belum memiliki sistem transportasi nasional yang menabung seluruh kebutuhan negeri. Masing-masing daerah dan sektor memiliki ego sektoral untuk membantu sistem transportasi sendiri.
Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, sistem transportasi yang telah dibangunin untuk wilayah Jabodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabdoetabek (BPTJ) Rencana Induk Transportas Jabodetabek (RITJ) segera dilaksanakan.
Seperti menyediakan bus tambahan dengan target 1000 bus seperti tahun lalu, menyiapkan kebijakan "push" yaitu ERP pengganti ganjil/genap, menyelesaikan pembangunan TOD Poris Pelawad, melakukan evaluasi ganjil/genap, meyakinkan terminal tipe A beroperasi secara optimal, sistem tiketing, tarif, dan penataan trayek-trayek angkutan umum, integrasi antar moda khususnya di stasiun2 kereta api dan LRT.
Kini pihaknya sedang fokus kepada penataan ojek online. Ojek online akan diterapkan biaya langsung dan biaya tidak langsung misalnya bensin, oli dan ban. Biaya tidak langsung berupa STNK, penyusutan kendaraan dan sebagainya.
Dirjen Bubdat akan membuat surat keputusan yang mebgarahkan pimpinan daerah untuk melakukan penghitungan tarif.
"Kami breakdown 11 komponen angka belum keluarkan. Indikator yang nanti akan mengarahkan provinsi berapa tarifnya," katanya.
Kemenhub mendorong pengembangan angkutan masal, sehingga bisa mensupply sesuai dengan ekspektasi masyarakat yakni aman, nyaman, bersih dan murah. Subsidi akan diberikan kepada moda transportasi agar operator tetap untung.
Sumber : UC News
BANDARpost, JAKARTA (HN) - Pemerintah diminta menghentikan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol hanya akan merusak tatanan transportasi nasional, karena seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi.
Direktur Institute Studi Transportasi Dharmaningtyas mengatakan, tatanan transporti harus seiring dengan pembangunan infrastrukturnya. Namun selama ini tergerus dengan pembangunan infrastruktur jalan untuk melayani kendaraan pribadi.
"Keterlambatan dalam tatanan transportasi karena pembangunan infrastruktur jalan," katanya kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Rabu (13/2).
Bahkan jalan tol tidak berdampak positif terhadap logistik, karena tarif yang tinggi. Operator tidak mungkin menurunkan atau menerapkan tarif rendah, karena pembiayaan menggunakan hutang dengan tempo hingga 50 tahun.
"Tentu tarif mahal, karena operator perlu balik modal dan untung," kata dia.
Pembangunan jalan tol baiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun pemerintah tetap perlu memberikan subsidi untuk tarif tol bagi transportasi umum. Tingginya tarif karena pemerintah tidak campur tangan dalam pembangunan dan permodalan.
Infrastruktur transportasi perlu digencarkan sejak sekarang, sudah mulai ada pembangunan berbasis rel seperti Light RelTransit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT),dan kereta cepat langkah baik dari pemerintah. Namun kedepan tarif tidak boleh dilepas kepada pasar, agar masyarakat tetap mampu menggunakan.
Sementara Indonesia belum memiliki sistem transportasi nasional yang menabung seluruh kebutuhan negeri. Masing-masing daerah dan sektor memiliki ego sektoral untuk membantu sistem transportasi sendiri.
Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, sistem transportasi yang telah dibangunin untuk wilayah Jabodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabdoetabek (BPTJ) Rencana Induk Transportas Jabodetabek (RITJ) segera dilaksanakan.
Seperti menyediakan bus tambahan dengan target 1000 bus seperti tahun lalu, menyiapkan kebijakan "push" yaitu ERP pengganti ganjil/genap, menyelesaikan pembangunan TOD Poris Pelawad, melakukan evaluasi ganjil/genap, meyakinkan terminal tipe A beroperasi secara optimal, sistem tiketing, tarif, dan penataan trayek-trayek angkutan umum, integrasi antar moda khususnya di stasiun2 kereta api dan LRT.
Kini pihaknya sedang fokus kepada penataan ojek online. Ojek online akan diterapkan biaya langsung dan biaya tidak langsung misalnya bensin, oli dan ban. Biaya tidak langsung berupa STNK, penyusutan kendaraan dan sebagainya.
Dirjen Bubdat akan membuat surat keputusan yang mebgarahkan pimpinan daerah untuk melakukan penghitungan tarif.
"Kami breakdown 11 komponen angka belum keluarkan. Indikator yang nanti akan mengarahkan provinsi berapa tarifnya," katanya.
Kemenhub mendorong pengembangan angkutan masal, sehingga bisa mensupply sesuai dengan ekspektasi masyarakat yakni aman, nyaman, bersih dan murah. Subsidi akan diberikan kepada moda transportasi agar operator tetap untung.
Sumber : UC News
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean. 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar