Pemberitaan Tidak Berimbang, Pengamat: Sah Saja Tim Sukses Prabowo Boikot Metro TV

10Berita  – Analis politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai sah-sah saja jika Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memboikot salah satu televisi swasta nasional dengan alasan pemberitaan yang tidak berimbang. Menurut dia, dalam setiap kontestasi politik pasti ada saja media massa yang berpihak, terlebih jika pemberitaan kerap menguntungkan lawan politik.

Sebelumnya anggota BPN kubu Prabowo -Sandi, Ferdinand Hutahaean, mengatakan BPN memboikot sementara perusahaan televisi swasta, Metro TV. Menurut dia keputusan itu telah dibahas di lingkup koalisi karena televisi milik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh itu dinilai tidak netral dan partisan.

Pemberitaan Tidak Berimbang, Pengamat: Sah Saja Tim Sukses Prabowo Boikot Metro TV

Di dalam ilmu politik, kata Ujang, media memiliki berbagai fungsi dan sangat krusial. Namun, media sejatinya harus menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik. Prinsip berimbang dan tidak berat sebelah dalam pemberitaan merupakan pegangan.

“Adalah hak tim sukses Prabowo-Sandi memboikot Metro TV jika menurut pandangan mereka kerap merugikan Prabowo-Sandi,” kata Ujang di Jakarta, Minggu (4/11) malam.

Lebih lanjut, Ujang menjelaskan, perkembangan media massa di Indonesia kebablasan terutama setelah era Reformasi. Prinsip kebebasan pers dinilai berlebihan dengan munculnya konglomerasi media yang dimiliki oleh sejumlah pebisnis kuat. Akibatnya, para pebisnis itu bisa menentukan arah pemberitaan.

“Persoalan netralitas media ini harus dikembalikan ke penegakan hukum. Dalam hal ini Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia,” ujar Ujang.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan isu pemboikotan Metro TV memang telah menjadi bahasan rapat internal BPN. Sejauh ini, kata dia, memang ada instruksi dari BPN untuk tidak melayani wawancara maupun menghadiri acara televisi yang bersangkutan.

“Persoalan ini sebenarnya baru di internal kami (BPN), tapi karena sudah viral maka saya katakan Metro TV sebaiknya kembali netral dan memegang etika jurnalistik. Kami benar-benar merasakan pemberitaan yang tidak berimbang, karena kalau tidak, kenapa juga kami boikot,” ujar Andre saat dihubungi redaksi Kabarin.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, menilai langkah yang diambil oleh BPN Prabowo-Sandiaga merupakan wewenang Dewan Pers. Hasto memahami media memang harus netral dan memegang prinsip covering both side.

“Terlebih pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kalau ada yang keberatan saya kira Dewan Pers bisa menyelesaikan dan menilai bagaimana sebuah media covering both sides,” ujar Hasto di sela acara peresmian Rumah Aspirasi 01 di Jakarta, Minggu (4/11). (arn

Sumber : kabarin.co