SBY Balas Kritik Jokowi soal Subsidi BBM

SBY Balas Kritik Jokowi soal Subsidi BBM

Mantan Presiden SBY dalam satu acara. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

BANDARpost, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyalahkan kebijakan subsidi harga BBM yang diterapkan pada periode SBY.

Hal itu disampaikan SBY dalam cuitannya di akun resmi Twitter miliknya pada Selasa malam (15/5). Dia menyatakan dirinya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi soal subsidi harga BBM.

"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM yang berlaku di era pemerintahan saya," kata SBY dalam cuitan.

Diketahui, anggaran subisidi BBM yang digelontorkan di era pemerintahan SBY mencapai Rp300 triliun. Sedangkan saat ini, Jokowi menerapkan kebijakan BBM Satu Harga terutama untuk daerah terpencil di Papua yang membuat PT Pertamina harus mengeluarkan dana Rp800 miliar, di antaranya untuk membeli pesawat angkut BBM.

SBY menjabat sebagai Presiden sebanyak dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. 

Dalam cuitannya, SBY meminta para mantan menteri dan pejabat di bawah kepemimpinannya untuk bersabar. Selain itu, dia juga meminta hal serupa kepada kader Partai Demokrat dan konstituennya.

"Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi," kata dia.

Setiap cuitan sendiri diberi tanda *SBY* yang berarti mantan presiden itu sendiri yang menuliskan cuitannya.

Jokowi sendiri dalam sejumlah kesempatan mengkritik banyaknya anggaran negara yang dihabiskan oleh pemerintahan SBY terkait dengan subsidi harga BBM tersebut.

Sepanjang 2017, pemerintah telah merealisasikan 57 titik BBM satu harga. Dari angka tersebut, 54 titik dikerjakan oleh Pertamina dan tiga sisanya digarap oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.

Keduanya merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM penugasan sepanjang tahun 2017 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sumber : CNN Indonesia