Catatan Akhir Tahun 2017: Jokowi-JK Lemah Dalam Urusan Hukum

Catatan Akhir Tahun 2017: Jokowi-JK Lemah Dalam Urusan Hukum

BANDARpost – Hingga akhir tahun 2017 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai gagal dalam melakukan penegakan hukum. Pernyaat ini dilontarkan analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, dalam sebuah diskusi di Jakarta pada hari Rabu (27/12) kemarin.

“Rapor paling jeleknya Jokowi selama tiga tahun terakhir yaitu di penegakan hukum dan antikorupsi,” ujar Arif Susanto.

Menurutnya, indikasi gagalnya Jokowi-JK menegakan hukum bisa dilihat dari belum terungkapnya kasus-kasus besar. Seperti pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, skandal bailout Bank Century, BLBI dan kasus-kasus besar lainnya.

“Masih banyak penegakan hukum kita yang belum selesai. Semakin banyak koruptor tertangkap. Ini menandakan bahwa korupsi masih marak,” ujarnya.

Lebih jauh dosen ilmu komunikasi Universitas Paramadina Jakarta ini mengungkapkan, hal ini juga terjadi akibat dari kesalahan Jokowi-JK sejak awal mengangkat politisi menjadi menteri dan Jaksa Agung. Yakni mengangkat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan mantan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

“Di penegakan hukum kesalahan Jokowi mengangkat Menkumham dan Jaksa Agung karena dari parpol,” ungkapnya.

Selain itu, Arif menilai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pada tahun 2015 lalu, lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dalam memberhentikan konflik yang terjadi pada Pemilu 2014.

“Pelemahan KPK 2015 adalah bagian konflik politik 2014 yang belum selesai. Ini sudah 2017. Kalau suhu politik masih tegang, ini pasti ada yang salah dengar politik kita,” jelasnya. (Swa/Ram)

Sumber : Eramuslim