Soal Muslim Uighur, Jokowi Bungkam Karena Ketergantungan dengan China?

BANDARpost , JAKARTA– Hingga kini Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penganiayaan, penindasan dan persekusi terhadap kelompok minoritas muslim Uighur yang banyak tinggal di Provinsi Xinjiang, China.

Sikap Pemerintah China yang menyiksa dan menempat lebih dari satu juta masyarakat muslim Uighur di Kamp-Kamp khusus ini, dikalim telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi meminta agar Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam membantu kelompok etnis muslim Uighur keluar dari masalah yang dihadapi. Jika Pemerintah tetap diam dalam masalah pelanggaran HAM ini lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, maka Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini belum merdeka.

“Indonesia harus berperan aktif dalam membantu etnis Uigur keluar dari problem pelanggaran HAM yang mereka terima. Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” kata Habib Aboe Bakar kepada Fajar Indonesia Network lewat pesan singkatnya, Jumat (21/12).

Dikatakan Aboe Bakar Alhabsyi, konstitusi Indonesia secara jelas memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu, sikap politik Indonesia harus bebas dan tidak berada dalam bayang-bayang Negara lain, dan Indonesia harus lantang mengutuk dan melawan aksi penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim uighur.

“Konstitusi kita menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleg karenanya sikap politik luar negeri kita tidak boleh berada dobalik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. Pada konteks kasus Uygur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” ucapnya.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini menyarankan, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi harus peran aktif dalam memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis muslim Uighur dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mauoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” sarannya. (arb/fin)

Sumber : JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID