Sandiwara politik jelang pilkada

Sandiwara politik jelang pilkada

Oleh : Amallia Fitriani

BANDARpost, Mendekati pilkada Tahun 2018 politik penciraan semakin gencar dilakukan, menjadi sebuah pemandangan yang membosankan, bagi rakyat karena pencitraan yang ditampilkan masih seputar yang dinilai sederhana dan merakyat, melalui blusukan dan sebar bantuan.

Contoh nyatanya bagaimana media ramai memberitakan kesederhanan para calon pemimpin, seperti yang dilakukan oleh calon wakil gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang blusukan ke pasar Indramayu untuk melihat langsung kondisi warga Indramayu, dan mendengarkan keluh kesah mereka sekaligus memberikan solusi atas semua permasalan yang di alami warga. Okezonnews.com

Hal serupapun dilakukan calon gubernur Sumatra Selatan Saifudin Aswari Rivai, yang menyempatkan diri untuk berolahraga dengan masyarakat yang tengah berolahraga pula di area car free day, di jalan Yosudarso kota Lubuklinggau. Okezonenewa.com.

Tidak mau kalah ketinggalan calon gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyempatkan dirinya mebantu penjual cendol dengan menjualkan cendol tersebut di pasar gambir Tembung Deliserdang. Detiknews.com.

Singkat kata politik pencitraan yang tengah dilakukan para calon pemimpin tersebut hanya ada dalam sistem demokrasi. Ini dikarenakan tujuan utama dari politik demokrasi adalah mendapatkan suara terbanyak agar terpilih, dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara politik pencitraan.

Disamping itu politik pencitraan akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, sehingga hanya yang memiliki modal yang besarlah yang dapat berkompetisi dalam politik demokrasi, ataupun mereka yang diusung oleh para pemodal sehingga mampu bertarung di politik demokrasi ini, maka hal ini akan berdampak pada munculnya sosok pemimpin yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya beserta partai yang mengusungnya atau menguntukan para pemilik modal yang telah mendanainya.

Sehingga wajar kita sering temui dalam beberapa kasus kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah kadang tidak memihak kepada rakyat, atau bahkan banyak pemberitaan yang kita dengar terkait banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi demi mengembalikan modal yang sudah dihabiskan pada saat politik pencitraan.

Berbeda halnya dalam sistem Islam, kepala daerah dipilih langsung oleh kepala Negara yang disebut khalifah, penunjukan kepala daerah secara langsung oleh khalifah akan meminimalkan biaya pengangkatan kepala daerah. Selain itu penunjukan kepala daerah secara langsung oleh khalifah, mengindikasikan bahwa khalifah pasti mengetahui betul kemampuan kepala daerah untuk memimpin suatu wilayah teretntu.

Dalam Islam pemimpin dipilih atas ketakwaan, keahliannya dan kesanggupannya dalam menegakan amanah penerapan hukum Islam, bukan seperti saat ini pemimpin dipilih berdasarkan tampilannya yang merakyat dan sederhana. Sehingga apabila sistem Islam diterapkan secara kaffah umat akan dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas dan amanah.

Wallah hu`alam biasowwab

Sumber :Dakwah media