Katanya Beras Surplus tapi Masih Impor, NCID: Mungkin Ini disebut Hoax Membangun?

Katanya Beras Surplus tapi Masih Impor, NCID: Mungkin Ini disebut Hoax Membangun?

BANDARpost, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengkritik rencana pemerintah yang akan membuka kran impor beras dengan dalih menutupi kenaikan harga. Menurutnya, langkah ini semakin membuktikan jika pemerintah aktor penyebar hoax alias kabar bohong paling sempurna.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah menyatakan jika stok beras nasional surplus. Jika data itu benar pemerintah seharusnya tidak perlu panik menghadapi kenaikan harga dengan langsung merencanakan impor.

“Saya kira mungkin ini yang disebut hoax membangun sebagaimana beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan, yaitu penyampaian data pemerintah yang seolah baik padahal isinya hanya tong kosong,” tegas Jajat seperti dikutip dari politiktodyacom

Selama tiga tahun berkuasa, kata dia, rakyat terus dipertontonkan dagelan kesuksesan pemerintah padahal kenyataannya jauh dari harapan.

Informasi surplus beras sebelumnya dengan bangga disampaikan oleh pemerintah namun beras di pasar harganya terus naik.

Menurut Jajat, impor beras menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada petani ditengah terhimpitnya akibat harga pupuk yang mahal serta kebijakan pencabutan subsidi bibit.

Selama ini pemerintah hanya fokus kepada pembangunan namun mengabaikan sisi lain yaitu pencaplokan lahan subur pertanian menjadi perumahan dan kawasan industri seperti proyek Meikarta dan KEK Kendal yang jelas hanya menguntungkan sebagian kelompok.

“Ketidakberpihakan pemerintah kepada petani tentu akan berdampak luas. Ssebagai negara agraris seharusnya pemerintah lebih fokus ke bidang pertanian. Jika pemerintah terus-menerus menggunakan cara instan melalui impor seperti ini, kedepan akan mengancam dan membahayakan keamanan negara. Karena kepentingan hajat hidup orang banyak sudah bergantung kepada negara lain,” tutup Jajat.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu ikut angkat bicara terkait polemik kenaikan harga beras di pasaran.

Melalui akun Twitter @saididu, mantan anggota DPR periode 1997 ini mengkritik kenaikan harga beras, karena pemerintah selalu klaim stok beras aman.

“Apa yg salah di beras? krn : 1) tentara sdh ada di sawah, 2) ada HET, 3) polisi ada di pasar, 4) Mentan (katanya) terus panen, 5) BPS (katanya) surplus, tapi 6) Bulog susah spt gabah, 7) pedagang sulit spt barang, dan 8) fakta harga beras naik,” ujarnya.

Atasi Lonjakan Harga, Pemerintah Akhirnya Mengimpor Beras 500.000 Ton

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah segera membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras yang sedang menurun.

"Saya sampaikan tidak mau mengambil resikokekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri," ujar Mendag saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Mendag mengatakan, pihaknya menujuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir.  "500.000 ton berasal dari Vietnam dan Thailand," sebut Mendag seperti dilansir oleh kompascom

Dia bilang, dengan keputusan mengimpor beras, maka kekhawatiran harga beras terus melonjak akan segera teratasi.(aya/politiktoday/kompas)

Sumber : kabarsatu.news, tribunislam