Apa Tak Kapok Jadi Pendorong Mobil Mogok?

Apa Tak Kapok Jadi Pendorong Mobil Mogok?

Umat Islam harus menentukan nasibnya dan jangan lagi sebagai “tambal-butuh” pihak berkepentingan

ILUSTRASI

Kunjungan salah satu pemimpin sebuah partai ke sebuah pondok pesantren

BANDARpost, PERHELATAN akbar demokrasi lima tahunan, untuk memilih capres dan wapres akan dilaksanakan tahun depan, namun gema dan resonansinya sudah sedemikian ingar bingar sejak sekarang. Seperti biasa, dalam pesta tahunan rakyat ini, suara umat Islam –sebagai penduduk mayoritas—menjadi sasaran empuk untuk mendongkrak suara.

Pada masa-masa kampanye, sudah menjadi rahasia umum jika para calon yang biasanya tidak begitu peduli dengan identitas keislaman tiba-tiba menjadi terlihat religius dengan pernak-pernik yang notabene merupakan identitas agama. Sarung, peci, kerudung, sambang pesantren atawa sowan tokoh-tokoh organisasi Islam misalnya, seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencitraan.

Bila umat mau berkaca pada sejarah, umat Islam seringkali –kalau tak boleh dikatakan selalu–  dijadikan sebagai pendorong mobil mogok oleh pihak berkepentingan. Ketika ambisi belum didapat, segala daya diupayakan untuk bersama umat. Saat jabatan belum di tangan, umat Islam diajak dengan begitu persuasif untuk meraih impian. Begitu apa yang diinginkan sudah terpenuhi, umat yang tadinya mendorong mereka, akhirnya ditinggal pergi.

Sejak zaman penjajahan hingga merdeka seperti sekarang, fenomena demikian belum pernah benar-benar hilang dan lekang. Ketika pada zaman kompeni Belanda –atas saran Snouck Hurgronje— para ulama yang cukup menjalankan ibadah secara ritual saja dirangkul, sedangkan merambah ke arah perjuangan politik menuju kemerdekaan, maka akan “dicangkul” (diberangus).

Ajib Rosidi dalam buku “M. Natsir Sebuah Biografi 1” (1990: 85, 86) mengungkap dengan jelas saran Hurgronje bahwa ia mengajurkan pemerintah Belanda untuk membiarkan orang Islam yang beribadah secara ritual dan perlu mengawasi orang-orang yang haji karena bisa memicu persatuan umat Islam seluruh dunia. Ia sangat takut pada Pan-Islamisme. Perang Paderi yang meletus antara tokoh agama dan adat, dimotori oleh Belanda untuk menghalangi persatuan dan perjuangan umat dalam melawan penjajahan.

Penjajah Jepang pun demikian. Saat  mereka terdesak oleh pasukan sekutu, umat didekati dan diiming-imingi kemerdekaan.  Lahirlah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah salah satu usaha pendekatan mereka. Padahal, sebelum itu perlakuan jepang tidak kalah garangnya dengan penjajah Belanda kepada umat Islam terutama yang berjuang di ranah politik.

Menjelang kemerdekaan sampai kemerdekaan tidak diragukan lagi peran umat Islam begitu besar. Tenaga mereka begitu didukung sepenuhnya karena menghadapi musuh bersama: kolonialisme. Namun, ketika sudah merdeka, tujuh kata dari piagam Jakarta yang sudah disepakati dengan diskusi yang super alot, akhirnya dihapus seketika. Umat hanya diberi janji bahwa enam bulan kemudian setelah terbentu Majelis Pemusyawaratan Rakyat akan digodok kembali dan umat Islam bisa memperjuangkannya kembali . Nyatanya, itu hanya isapan jempol belaka.

Demikian pula Orde Lama. Presiden Soekarno ketika itu untuk mewujudkan ide Nasakom-nya, merangkul kalangan Muslim. Kemudian, ketika kekuasaan sudah di genggaman tangan, ia bertindak sewenang-wenang. Pergerakan umat Islam yang bersebrangan diberangus; partai Masyumi dibubarkan dan banyak sekali tokoh-tokoh politik Islam yang bersebrangan dengannya harus mendekam di tahanan tanpa preses peradilan.

Orde Lama kemudian tumbang kemudian berganti ke Orde Baru. Presiden Soeharto sukses merangkul umat Islam pada saat berusaha melengserkan Orde Lama. Setelah tujuan tercapai, susu dibalas air tuba. Bersama kaum islamfobia rezim berlaku otoriter dan represif terhadap umat. Masalah Tanjung Priok dan sederet kasus lainnya adalah sebagai contoh konkret betapa tiraninya sikap mereka terhadap umat Islam yang bersebrangan.

Rezim yang dibangun Soeharto selama 32 tahun pada akhirnya jatuh dan digantikan reformasi. Umat Islam mengira aspirasi yang selama ini dikukung dan dibendung oleh Orde Baru bisa disampaikan dalam nuansa era reformasi yang demokratis, namun ternyata kejadian-kejadian di masa lalu kembali terulang. Umat hanya didekati saat butuh, dan ditinggal saat kekuasaan tergenggam kukuh. Isu terorisme yang sangat merugikan umat Islam, lahir di era awal reformasi (tepatnya di masa Presiden Megawati).

Begitulah terjadi saban rezim. Terkhusus pada Pemilu Presiden, kejadian itu terus berlangsung. Perlakuan terhadap umat Islam masih sama: hanya dijadikan pendorong mobil mogok. Pertanyaannya, sampai kapan umat seperti ini? Apa tak kapok jadi pendorong mobil mogok?

Pertanyaan tersebut bukan untuk merongrong pemerintah atau negara, hanya saja, umat Islam berhak untuk menentukan sikapnya dan menyampaikan aspirasinya dalam nuansa yang demokratis; serta bersikap mandiri dan tidak dijadikan sebagai “tambal-butuh” oleh pihak berkepentingan. Bukankah nabi pernah bersabda:

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

“Tidak (sepantasnya) seorang mukmin tersengat (ular atau semacamnya) dari lubang yang sama sebanyak dua kali.” (HR. Bukhari).

Semoga ini menjadi pengingat kita.*/Mahmud Budi Setiawan

Sumber :Hidayatullah.com